Kenaikan Harga BBM: PD dan Golkar Tolak Hak Angket

Akibat kenaikan harga BBM yang bertubi-tubi akhirnya diusulkan Hak Angket tentang itu. Semua partai politik mendukung, kecuali Partai Demokrat dan Partai Golkar yang merupakan pendukung utama pemerintah (SBY capres dari PD sementara Wapres JK merupakan Ketua Golkar).

Dari Golkar hanya Yuddy Chrisnandy yang mendukung hak angket, sementara seluruh anggota Partai Demokrat menolaknya.

Sebagai informasi, Hak Interpelasi hanyalah hak anggota DPR untuk bertanya. Jika pertanyaan sudah dijawab oleh pemerintah (baik oleh Presiden atau diwakilkan) maka selesai sudah.

Survey Calon Presiden Indonesia Pilihan Anda

Presiden Indonesia merupakan figur yang sangat penting. Dialah yang dipercaya untuk mengelola seluruh kekayaan alam Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya. Dialah yang bisa mengalokasikan pembagian modal yang adil berupa tanah, uang, atau peluang bagi seluruh rakyatnya sehingga semua bisa mencari nafkah dengan nyaman dan sejahtera.

Tapi pemimpin yang buruk cenderung hanya menaikkan harga barang atau gaji dan tunjangan pribadi serta kroninya tanpa memikirkan nasib rakyat lainnya. Dia juga bukannya menggunakan kekayaan alam Indonesia untuk memakmurkan rakyat, tapi justru diserahkan ke perusahaan-perusahaan asing dengan imbalan untuk kepentingan pribadi serta kroninya. Kabinet yang dipakai pun terdiri dari orang-orang neoliberalis yang hanya memikirkan kepentingan perusahaan MNC ketimbang rakyat. Kabinet Neoliberalis ini hanya memikirkan bagaimana mereka bisa menjual BUMN-BUMN yang ada lewat program Privatisasi.

Download File Presentasi “Tak Ada Subsidi BBM” dan Penjajahan Kompeni

Secara matematis memang dengan jumlah konsumsi minyak 1,2 juta bph (barrel/hari), produksi 1 juta bph, dan impor 0,2 juta bph dengan biaya produksi US$ 15/barrel, harga jual US$ 77/barrel dan harga minyak Internasional US$ 125/barrel Indonesia harusnya untung US$ 49,4 juta per hari atau Rp 165,8 Trilyun/tahun(1 barrel=159 liter dan 1 US$ = Rp 9.200). Anda juga bisa menghitung sendiri dengan spreadsheet/kalkulator anda.

Tapi pernyataan rugi pemerintah bisa jadi satu kebenaran/bukan kebohongan karena “Cost Recovery” tahun 2008 untuk produksi sekitar 1 juta bph besarnya menurut LMND Rp 74 trilyun ditambah bagi hasil 15%. Deputi Operasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Dodi Hidayat mengungkapkan bahwa bagi hasil berikut cost recovery bisa mencapai 60:40.

Krakatau Steel akan Dijual ke Asing?

Satu lagi BUMN yang akan dijual Meneg BUMN Sofyan Djalil, yaitu Krakatau Steel ke perusahaan India Lakshmi Mittal. Pemilik Lakshmi Mittal bahkan menemui SBY agar bisa membeli KS.

Tanpa dijual pun KS bisa meningkatkan produksinya mengingat tahun kemarin untung Rp 400 milyar lebih. Tapi kalau dijual, meski produksi meningkat, tapi yang berkembang itu adalah perusahaan milik India. Bukan milik Indonesia lagi. Cukup memprihatinkan.

Kenaikan Harga BBM, TDL, Telepon: Megawati Minta Pengertian dan Dukungan Rakyat

Denpasar, Sinar Harapan

Presiden Megawati Soekarnoputri menegaskan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, telepon dan listrik adalah semata–mata untuk memperbaiki kondisi perekonomian bangsa Indonesia. Untuk itu masyarakat diimbau agar mengerti, kendati keputusan menaikkan harga tersebut dirasakan sangat berat.

”Pemerintah tak punya pilihan lain, kecuali menaikkan harga BBM,” ujar Megawati ketika menyampaikan pidato politiknya selaku Ketua Umum DPP PDIP pada perayaan HUT PDIP ke-30 di lapangan Mengwi, Badung, Bali, Minggu (12/1).

Wiranto: Saya Tidak Memfitnah Terkait Janji SBY Tak Akan Naikkan Harga BBM

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menegaskan bahwa dirinya tidak melempar fitnah terkait pernyataan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah berjanji tidak akan menaikkan harga BBM hingga 2009.

“Barang kali perlu dicek lagi, buka-buka catatan lagi, apakah betul-betul tidak pernah memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa BBM tidak akan dinaikkan lagi hingga 2009 nanti,” ujar Wiranto di Jakarta, Rabu malam.

Jusuf Kalla: BBM Naik Sekitar 30 Persen

Selasa, 06 Mei 2008 | 16:38 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dalam waktu dekat besarnya kemungkinan hampir sama atau mendekati dengan kenaikan pada Maret 2005 sebesar 30 persen.

Golkar Desak Pemerintah Naikkan BBM

Suradi

Sinar Harapan, Rabu, 31 Agustus 2005. Jakarta - Partai Golkar mendesak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) guna mengatasi krisis, mengingat harga minyak dunia melambung.

Usulan mempercepat kenaikan BBM ini diungkapkan jajaran pimpinan partai berlambang pohon beringin itu kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (30/ petang. Mereka adalah Ketua DPP Tadjudin Noer Said, Enggartiasto Lukito, Ketua Komisi VII DPR yang menangani energi Agusman Effendi, dan anggota DPR dari Golkar yang duduk di komisi anggaran DPR, Hafidz Zawawi, Suharsoyo, Darul Siska serta Syamsul Bahri.

Riwayat Hidup Laksamana Sukardi

Laksamana Sukardi

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Ir. Laksamana Sukardi (lahir di Jakarta, 1 Oktober 1956) adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara pada Kabinet Gotong Royong. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1979 dari Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung. Ia dikenal juga pernah tergabung sebagai politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Laksamana Sukardi: Penjualan BUMN Indosat dan Telkomsel

Penjualan Indosat, Premium dengan Banyak Gratisan

Jakarta, 23 Desember 2002 00:26

Dari sedan yang juga berwarna perak itu muncul Amrin Husein Siregar dan Rahman Sulaiman. Dua anggota DPR dari Fraksi Reformasi ini kemudian bergabung dengan rekannya, Rosyid Hidayat, yang lebih dulu menuju ruang Pelayanan Masyarakat.

Tiga anggota DPR itu didampingi pengacara Ahmad Bay Lubis. Mereka melaporkan perkara serius. “Kami mengadukan Laksamana Sukardi karena telah melakukan kejahatan terhadap negara,” kata Rosyid. Bersama surat pengaduan, Rosyid menyerahkan setumpuk berkas kepada Komisaris Besar Bambang Sukardi, Kepala Unit Siaga Badan Reserse Kriminal.