Prestasi dan Kinerja Pemerintahan SBY

Jika kita lihat Kinerja Pemerintahan SBY yang merupakan Koalisi PD, Golkar, dan beberapa partai lainnya akan kita lihat sisi positif dan negatif.

Sisi positifnya adalah pemerintah SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit, dan juga di Aceh. Ini satu nilai positif dibanding Wiranto yang ketika jadi Pangab, namun gagal mengatasi konflik tersebut (bisa jadi ini karena presidennya kurang mendukung).

Kemudian SBY (PD) bersama Wapresnya, Jusuf Kalla (Golkar), dan Mentan Anton Apriyantono (PKS), bekerjasama dan berhasil membuat Indonesia swasembada beras. Ini satu prestasi yang luar biasa. Karena Soeharto sekalipun dalam 32 tahun pemerintahannya hanya berhasil melakukan swasembada pada tahun-tahun terakhir. Itu pun kemudian minus lagi.

Kemudian berbagai pemberantasan korupsi oleh KPK juga cukup menggembirakan meski ada beberapa kekurangan. Contohnya kenapa yang tertangkap kok justru dari partai kecil dan pinggiran seperti Al Amin dari PPP (perolehan suara cuma 9%), Bulyan Royan dari PBR (2%), dan Abdul Hadi dari PAN (7%), sementara partai utama seperti PD (pendukung SBY) dan Golkar (partai JK) justru bersih? Padahal secara logika, korupsi itu dilakukan oleh pihak yang berkuasa atau punya wewenang. Orang tidak akan menyuap seseorang yang tidak punya kekuasaan untuk memenuhi keinginannya. Oleh karena itu, kasus tersebut harusnya diusut tuntas karena di DPR, mekanisme pengambilan keputusan itu berdasarkan suara terbanyak. Jadi penyuap harus “menguasai” 50% suara + 1 agar uang suapnya tidak “mubazir.”

Tingginya Anggaran Pendidikan yang 20% dari APBN (Rp 400 ribu/siswa/bulan), tapi hasilnya tidak terasa karena masuk PTN seperti UI tetap mahal (Standar Uang Masuk Rp 25-75 juta dan Iuran Rp 15 juta/tahun) harusnya jadi indikasi bahwa ada yang harus diperbaiki.

Namun di samping nilai positif itu, ada pula nilai negatifnya yang mungkin agak mengganggu.

Di antaranya Bensin Premium ketika SBY baru berkuasa tahun 2004 hanya Rp 1.800/liter. Namun oleh SBY dinaikkan jadi RP 2.400, kemudian jadi Rp 4.500, dan akhirnya Rp 6.000/liter mengikuti harga pasar NYMEX yang dimainkan para Spekulan Pasar Komoditas. Akhirnya harga barang-barang naik dan membuat rakyat menderita. Banyak pabrik dan kantor akhirnya bangkrut sehingga konsumsi BBM dunia pun turun dan harga minyak NYMEX juga turun.

Toh pemerintahan SBY meski 3 kali menurunkan harga BBM jadi 5.500, 5.000 dan terakhir 4.500/liter masih di atas harga minyak dunia untuk Premium yang harusnya bersubsidi. Sehingga tidak terjadi penurunan harga barang yang signifikan.

Bahkan turunnya nilai rupiah dari Rp 7.000/1 US$ zaman Habibie, Rp 8.000 zaman Gus Dur dan Mega, turun jauh di zaman SBY jadi Rp 12.000/1 US$. Akibatnya berbagai harga barang mengalami kenaikan seperti harga kendaraan, komputer, dsb.

Barang

Harga 2004

Harga 2009

Kenaikan

Premium

1.810

4.500

149%

Beras

3.000

5.500

83%

Angkutan Umum

1.000

2.000

100%

Minyak Goreng

4.500

10.000

122%

UMR

635.000

1.000.000

57%

Jika kita lihat, rata-rata kenaikan harga barang adalah 114% sementara kenaikan UMR hanya 57%. Itu pun jika disurvey (misalnya di Mal-mal atau pertokoan) belum tentu semua pegawai menikmati upah UMR. Belum lagi jutaan orang yang diPHK di tahun 2008-2009 akibat Krisis Ekonomi. Jatuhnya nilai rupiah sebesar 50% dari Rp 8.000/1 US$ jadi Rp 12.000/1 US$ menandakan Indonesia yang merupakan “sapi perahan” AS lebih parah kondisinya ketimbang sang “pemerah”, AS.

Dari angka di atas yang menunjukkan kenaikan harga barang melebihi kenaikan pendapatan, meski secara “Statistik” PDB naik atau terjadi “Pertumbuhan Ekonomi” karena naiknya pendapatan dan pengeluaran, tapi kenyataannya angka kemiskinan bertambah karena besar Kenaikan Pendapatan < Kenaikan Harga Barang.

Kalau secara “Statistik” angka Kemiskinan berkurang, itu karena “Garis Kemiskinan” yang dipakai untuk menentukan orang itu miskin tidak standar. Garis Kemiskinan yang dipakai BPS hanya orang yang berpenghasilan Rp 182.636 ke bawah. Padahal Garis Kemiskinan Internasional yang ditetapkan oleh World Bank adalah US$ 1 per orang/hari untuk kemiskinan absolut (hidup laksana binatang sekedar makan dan minum) dan US$ 2 per orang/hari untuk kemiskinan moderat. Jadi kalau BPS memakai Garis Kemiskinan yang baku yaitu Rp 720.000/orang, maka jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat 4 x lipat. Kalau misalnya menurut BPS jumlah penduduk miskin ada 34,9 juta, maka menurut standar baku, jumlah sebenarnya adalah 140 juta jiwa atau lebih dari separuh rakyat Indonesia.

Kebijakan Pajak yang dianut SBY pun mirip kebijakan rezim George W Bush yang menganut sistem Neoliberalisme. Orang-orang menengah bawah dipaksa membayar pajak lebih besar, sementara pajak bagi orang kaya justru dikurangi.

Saat ini orang yang penghasilannya Rp 1,32 juta/bulan wajib bayar pajak. Jika tidak, bisa dipenjara. Padahal di Jakarta, untuk orang yang berkeluarga jangankan Rp 1,32 juta/bulan, Rp 3 juta/bulan saja tidak cukup karena biaya hidup terus mengalami kenaikan. Ironisnya uji materi terhadap pajak agar wajib pajak adalah yang penghasilannya minimal Rp 5 juta/bulan ditolak oleh MK.

Selain itu di zaman SBY Indonesia tetap belum bisa mandiri. Lebih dari 90% migas kita masih dikelola oleh asing (mayoritas AS) di mana mereka menikmati hingga lebih 40% dari hasil yang didapat. Untuk pertambangan emas, perak, tembaga, dsb lebih parah lagi. Perusahaan asing mendapat 85%, sementara 240 juta rakyat Indonesia harus puas dengan hanya 15% saja. Menurut PENA, Rp 2.000 Trilyun/Tahun masuk ke kantong perusahaan-perusahaan asing. Meski para kaki tangan perusahaan asing (segelintir ekonom Neoliberalis dan dosen PTN) tersebut Indonesia untung dapat pajak, tapi BUMN dan rakyat Indonesia juga bayar pajak!

Padahal jika uang tersebut dinikmati oleh warga Indonesia, bisa-bisa APBN Indonesia mencapai RP 3.000 trilyun/tahun! Atau Rp 50 juta/tahun per keluarga Indonesia! Rakyat Indonesia bisa makmur jika pemimpin Indonesia punya kemauan untuk mandiri.

BUMN seperti INKA sudah bisa membuat mobil Kancil dan sekarang tengah membuat mobil Gea yang konsumsi BBM hanya 1:30 dan bisa memakai AC dengan harga jual hanya Rp 40 juta/mobil. Pasar kendaraan di Indonesia saat ini terdiri dari 6,2 juta motor dan 1 juta mobil dengan nilai Rp 220 trilyun/tahun. Jika presiden Indonesia mendukungnya dengan menyisihkan 1% dari APBN (RP 10 trilyun), maka paling tidak bangsa Indonesia bisa menguasai Rp 100 trilyun/tahun dari pasar kendaraan yang ada. Indonesia bisa menghemat devisa dan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyatnya.

Harusnya APBN digunakan untuk hal produktif ketimbang hanya konsumtif seperti gaji besar, rumah dan mobil mewah pejabat, studi banding ke LN beramai-ramai yang tidak ada hasilnya, dan sebagainya.

Kebijakan Ekonomi Neoliberalisme yang didiktekan IMF dan Bank Dunia yang membuat Indonesia sangat bergantung pada Luar Negeri dan tidak mandiri harus dihentikan. Sebagai contoh saat ini Indonesia sangat bergantung pada Hutang Luar Negeri. Tahun 2006 hutang LN Indonesia US$ 125 Milyar (Rp 1.500 Trilyun). Jauh melebihi APBN 2009 yang hanya 1.037 Trilyun. Cicilan hutang tahun 2008 pun mencapai Rp 250 Trilyun/tahun. Jauh di atas anggaran untuk pendidikan. Belum lagi persyaratan Hutang LN seperti Privatisasi, Penyerahan Kekayaan Alam Indonesia kepada perusahaan-perusahaan asing (nilainya menurut PENA Rp 2.000 Trilyun/tahun), Liberalisasi Perdagangan, dan juga Deregulasi yang mengakibatkan Krisis Ekonomi tahun 1998 berulang kembali di 2008.

Kebijakan “Pengemis” seperti bergantung pada Investor Asing yang umumnya tak lebih dari spekulan Saham/Uang yang sewaktu-waktu dapat menarik modalnya kembali seperti saat krisis sekarang ini juga berbahaya.

Sudah saatnya para pemimpin Indonesia menghentikan Kebijakan Ekonomi seperti itu. Hendaknya para pemimpin Indonesia meminta nasehat dari para Ekonom yang mengajarkan Sistem Ekonomi Rakyat dan Kemandirian Nasional.

Semoga kita bisa mengetahui fakta dan kenyataan yang sebenarnya sehingga bisa memperbaikinya lebih baik lagi.

Angka Kemiskinan Disulap Pemerintah

[JAKARTA] Pemerintah dinilai telah menyulap data angka kemiskinan agar terlihat berkurang dan seolah-olah berhasil. Jumlah pekerja pada Februari 2007 sebanyak 97,6 juta orang dan pada akhir 2008, pemerintah menyebutkan data jumlah pekerja sebanyak 102 juta orang. Dengan demikian, jumlah orang miskin berkurang drastis.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wiboeo menjelaskan, pada Februari 2007 hingga akhir 2008 pemerintah menyebutkan telah tercipta 4,47 juta lapangan pekerjaan baru dan jumlah pengangguran mencapai 9,3 juta orang.

“Padahal, dari 102 juta orang itu, hanya 28 persen yang merupakan pekerja formal. Sisanya, tersebar di berbagai sektor informal, seperti tukang ojek, petani, pak ogah, dan buruh serabutan,” tegas Drajad dalam dialog nasional Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi), di Jakarta, Rabu (12/3).

Menurut dia, pemerintah telah menyulap jumlah orang tersebut sebagai suatu keberhasilan yang membuat orang ramai-ramai menjadi pekerja informal dan dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pekerja. Padahal, penghasilan yang diterima sangat minim, bahkan nol.

Dalam dialog tersebut juga menghadirkan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto yang membahas berbagai untuk mengatasi pengangguran. Hal itu melihat upaya pemerintah saat ini gagal dan perlu terobosan baru.

Dalam paparan visinya, Prabowo berupaya mengentaskan pengangguran dengan memanfaatkan 2,5 juta hektar lahan baru untuk diolah dan mendorong perbaikan sektor pangan melalui produksi beras, jagung, singkong, dan tebu. Investasi US$ 5 miliar bisa digunakan untuk mengolah 2,5 juta hektare lahan dimana satu hektar bisa mempekerjakan enam orang sehingga akan menciptakan lapangan kerja untuk 15 juta orang.

Baca selengkapnya di:

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=5805*

Soal Angka kemiskinan: Pemerintah tak Jujur

Edisi 53 (19-28 Feb 2009)

Jakarta, PAB-Indonesia

Pada awal masa pemerintahan, SBY-JK menjanjikan penurunan jumlah orang miskin dan pengangguran dalam lima tahun. Mereka menargetkan angka kemiskinan menjadi 8 % dari jumlah penduduk pada 2009. Sedangkan angka pengangguran 5,1 % dari jumlah penduduk. Tetap fakta dan data menunjukkan kegagalan Pemerintahan SBY-JK untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran, justru sebaliknya kemiskinan dan jumlah pengangguran semakin meningkat.

Janji Pemerintahan SBY-JK menurunkan jumlah rakyat miskin hingga tinggal 18,8 juta tahun 2009, sesuai Perpres 7/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), terlihat sudah gagal total. Sebab, Jumlah rakyat miskin hingga akhir 2008 masih mencapai 36,8 juta jiwa, sementara pemerintah mengumumkan hingga Maret 2008 jumlah rakyat miskin mencapai 34,96 juta.

Celakanya, pemerintah tidak pernah jujur mengumumkan angka kemiskinan di Indonesia. PAB- Indonesia mencatat, Indonesia masuk daftar negara gagal karena berada di peringkat ke-60 dari 177 negara. Hal itu dibuktikan, Indonesia belum menghasilkan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Laporan World Economic Forum menunjukkan, daya saing SDM Indonesia masih berada di urutan ke-50 dari 125 negara. Bank Dunia pernah menghitung, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 49%, bukan 16,5 % seperti diajukan BPS belakangan ini. Data UNDP sempat mencatat, Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index=HDI), Indonesia berada di posisi 110, jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura (25), Malaysia (63) dan Thailand (78) bahkan Vietnam yang berada di posisi 107.

Capaian tergambar melalui peringkat HDI tersebut berkorelasi langsung dengan empat indikator pokok: angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Boleh jadi, sebagian besar penduduk negeri ini termasuk “orang-orang sebetulnya tidak dibutuhkan dari kacamata neoliberalisme.”

Terhadap berbagai kritikan pemerintahan SBY-JK, kini pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan pada 2009 turun menjadi 29,99 juta jiwa atau sekitar 13,23 persen dari total penduduk Indonesia. Kepala Bappenas/Menneg PPN Paskah Suzetta di Jakarta Senin mengatakan, jumlah tersebut lebih rendah dari tingkat kemiskinan per Maret 2008 sebesar 34,96 juta jiwa.

Menurut dia, target penurunan angka kemiskinan tersebut didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi 2009 yang sebesar 4,5 persen dan tingkat inflasi sebesar enam persen. “Dengan pertumbuhan ekonomi 4,5 persen dan tingkat inflasi enam persen, maka pada 2009 jumlah penduduk miskin mencapai 29,99 juta jiwa atau dengan presentase 13,23 persen,” katanya.

Baca selengkapnya di:

http://web.pab-indonesia.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=23678&pop=1&page=0&Itemid=61

About these ads

15 Tanggapan

  1. Data kemiskinan antara World Bank dan BPS jelas berbeda karena tolak ukur kriteria kemiskinan juga berbeda. BPS dari tahun jebot ampe sekarang, tolak ukur kriterianya ya gitu2 juga.

    klo mau dibandingin secara series ya musti pake tolak ukur yang sama juga, jgn langsung ngambil konklusi angka kemiskinan disulap-sulap hanya dilihat dari hipotesis kalau angka World Bank ama BPS beda!

    contoh: klo mau bandingin datanya (ngeliat persentase penduduk miskin terhadap statistik penduduk indonesia), ya data worldbank taon 2004 compared to data worldbank 2008. ato data bps 2004 compared to data bps 2008. jgn data bps 2008 compared to worldbank 2008 (karena tolak ukur kriteria kemiskinannya beda). jgn pula data bps 2004 compared to worldbank 2008 (karena tolak ukur kriteria kemiskinannya beda).

    BPS tu Instansi Independent! mestinya pengamat seperti anda menilai secara objektif, jgn hanya karena pemerintah dapat raport hitam saja BPS dipersalahkan.

  2. Mas Agung, garis kemiskinan yang dibuat World Bank itu berlaku internasional. Bahkan saya lihat garis kemiskinan World Bank yang baru meningkat jadi US$ 1,25/orang/hari untuk kemiskinan Absolut dan US$ 2 untuk kemiskinan moderat:

    http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA/0,,contentMDK:20153855~menuPK:435040~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:430367,00.html

    the World Bank uses reference lines set at $1.25 and $2 per day (2005 Purchasing Power Parity terms).
    ==

    Itu berlaku dari tahun 2005 hingga sekarang.
    Jadi kalau Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan absolut Rp 459.000 dan kemiskinan moderat Rp 720.000.

    Kalau dibandingkan dengan Garis Kemiskinan (Poverty Line) di AS lebih tinggi lagi bedanya, yaitu US$ 10.400 untuk 1 orang/tahun (US$ 28/hari atau Rp 10,2 juta/bulan):

    http://en.wikipedia.org/wiki/Poverty_in_the_United_States

    Kalau BPS menetapkan garis kemiskinan jauh di bawah itu, Rp 182.636, hasilnya seolah-olah jumlah orang miskin di Indonesia sangat sedikit. Padahal harga barang di negara kita relatif tidak beda dengan di negara lain.

    Sebagai contoh harga bensin di Indonesia ternyata sama dengan di AS (US$ 0,5/liter) dan lebih mahal dari beberapa negara lainnya seperti Brunei, Mesir, Iran, Turkmenistan, dsb.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline_usage_and_pricing

    Kriteria miskin menurut BPS adalah pendapatan Rp 6.000/hari. Nah kira2 untuk makan saja di Jakarta minimal Rp 4.000, jadi 2x makan Rp 8.000. Itu sudah melewati garis kemiskinan BPS. Belum lagi kontrak rumah minimal Rp 100 ribu/bulan. Belum kalau harus sekolah/beli buku. Belum beli pakaian/sabun. Jadi aneh sekali penghitungan garis kemiskinan BPS.

    Anda mau digaji sebesar 5 kali garis kemiskinan yang anda buat?

    BPS Independen?
    Meski anda sebagai karyawan BPS merasa BPS Independen/obyektif, namun biasanya yang bisa menilai orang lain. Peserta lomba tidak bisa menilai dirinya juara 1 atau 2. Juri/orang lain yang menilainya.

    Dari situs BPS disebut BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung-jawab langsung ke Presiden:

    http://www.bps.go.id/aboutus/
    Badan Pusat Statistik (BPS-Statistics Indonesia) is a Non-Departmental Government Institution directly responsible to the President.

    Jika masukan BPS tepat, misalnya presiden SBY tahu ternyata jumlah penduduk miskin sangat besar, bisa jadi SBY akan bekerja lebih giat untuk memakmurkan rakyatnya. Tapi jika SBY merasa jumlah penduduk miskin ternyata sudah sangat sedikit, ya bisa jadi tidak akan segigih itu berjuangnya. Jadi masukan BPS sangat penting.

    Jangan menyalahkan saya. Banyak media/orang yang mengkritik garis/angka kemiskinan yang dibuat BPS. Silahkan lihat:

    http://www.unisosdem.org/article_fullversion.php?aid=9799&coid=2&caid=30&gid=3
    Menggugat Ukuran Kemiskinan
    Oleh: Prof Ali Khomsan

    http://www.indosiar.com/fokus/54501/ajaib-data-kemiskinan-bps
    Ajaib, Data Kemiskinan BPS

    http://www.suarapembaruan.com/indeks/News/2008/09/22/Utama/ut01.htm
    Standar garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 182.636 per kapita per bulan tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini.

    Masih banyak lagi kritikan itu. Harusnya BPS bersikap terbuka dan menjadikannya sebagai masukan yang membangun.

  3. pokoknya sby tidak akan aku contreng lah,…. karena jumlah kemiskinan semakian meningkat, biaya sekolah makin mahal, pengangguran makin meningkat. dan banyak lagi yg tidak bisa disebutkan dalam rubrik ini. sekali lagi coblos / contreng saja PRABOWO yang visi dan misinya sangat relevan dengan apa yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini. hidup prabowo

  4. Saya akan pilih pemimpin yang berani membayar saya untuk mencontreng. Kemarin untuk pemilihan legislatif saja menurut SBY caleg demokrat bersih itu hanya SBY saja kami dilapangan melihat Caleg Demokrat membeli suara Rp 50.000 per suara apa namanya bersih, Tolong SBY cabung pernyataan bahwa Demokrat Bersih bersih. Jaman sekarang tidak ada Caleg yang bersih. Dan menurut analisa saya sekarang banyak caleg yang jadi (Stress, Kere, Bangkrut, Gila, Banyak Hutang)

    • Suka atau tidak suka fakta kenyataannya menunjukkan partai Demokrat adalah pemenang Pemilu Legislatif, artinya dalam Pemilu yang luber dan jurdil itu mayoritas Rakyat Indonesia lebih memilih partai Demokrat dibandingkan partai lainnya.
      Dan yang terpenting, mayoritas rakyat memilihnya itu berarti menunjukkan bahwa mayoritas rakyat menyukai juga mendukungnya khan ?.
      Begitu pula nanti di Pemilu Presiden mendatang, fakta akan menunjukkan bahwa Mayoritas Mutlak dari Rakyat Indonesia akan memilihnya kembali. Itu berarti Mayoritas Mutlak dari Rakyat Indonesia merasa puas atas Kinerja pemerintahan Presiden SBY.
      Mau berbusa-busa orang mengulas kegagalannya tak akan ada gunanya, toh Mayoritas Rakyat Indonesia akan terbukti merasa Puas dan menilai Berhasil Kinerjanya, yang dibuktikan dengan Mayoritas Mutlak Rakyat Indonesia memilihnya kembali.
      Puas ?.

    • Money Politics itu pasti!
      Aneh kalo ada caleg yang bersih…kalo udah jadi anggota dewan…baru bergerak cari uang sana sini untuk balik modal.
      banyak politisi yang memanfaatkan reformasi..!
      banyak rakyat yang dibodohi…!

  5. Kenapa sih analisa untuk SBY selalu kepada pendekatan analisa ekonomi/padahal yang dirasakan sekarang masih tetep sama sama saja (status quo) lapangan pekerjaan masih susah, dan rakyat miskin pun masih banyak..

    Kalau anda (para pendukung SBY) berfikir akan membodohi masyarakat dengan menggunakan angka dan grafik dalam analisa ekonomi anda sekalian tidak lebih dari antek-antek amerika dan rekannya zionis israel, yang sangat sering mempropagandakan angka-angka…

    Padahal justru saya sangat memperhatikan rontoknya harga diribangsa Indonesia dimata dunia internasional..
    sebagai contoh: TKI Indonesia masih banyak yang disiksa, kasus ambalat,dll

    Kembalikan Harga Diri Bangsa Ini dimata Internasional…!!

  6. Saya setuju dgn pendapat Pak Tanto, tapi perlu disadari bahwa kharismatik SBY sampai saat ini masih belum bisa dikalahkan sehingga tanpa memperdulikan kebijakan pemerintah, pilihan akan tetap ke SBY, dan terbukti di Pileg kemaren Demokrat menjadi pemenang. Kalau ada tokoh Nasional yang anti liberal/anti amerika dan menginginkan Indonesia bisa mandiri dan tidak tergantung pada negara manapun, mbok yo Kharismatik dalam dirinya itu dikeluarkan…terserah bagaimana caranya, yang penting harus bisa menyaingi kharisma SBY…….selagi belum bisa begitu, artinya Tuhan masih mengizinkan SBY untuk menjadi pemimpin negeri ini, dan kita harus bisa menerima dan menyikapinya secara bijak.

  7. menyikapi kinerja pemerintah yang sekarang,buat kepala negara 2009-2014. rakyat harus berani bersikap dengan mencontreng pemimpin baru, saya dukung mega prabowo. terima kasih.

  8. Saya setuju bahwa pemerintahan SBY sangat perlu dikritisi, jangan hanya bersumber dari satu sisi. Lihat iklan-iklan ‘keberhasilan’ SBY, misalnya penurunan BBM 3x, itu jelas-jelas ngawur. Keberhasilan meredam konflik, itu perlu dicermati apakah peran SBY atau malah JK.

    Tentang kharismatik, sangat keliru bila SBY dipilih karena hal tersebut. Era sekarang butuh kemampuan teknis, bukan dengan mengandalkan citra atau kharisma. SBY harusnya tahu, dan tidak memanipulasi situasi ini. Rakyat Indonesia perlu diperdayakan agar tidak terjerumus pada pilihan menurut citra.

    Hemat saya, sudah saatnya presiden baru. SBY sudah terbukti tidak efektif memimpin. JK-Win cukup layak untuk diberi kesempatan.

    • masyarakat perlu orang pinter dan orang baru…..kebetulan SBY muncul dipublik rakyat berharap indonesia lebih maju,,,sekarang ini indonesia sdah lebih baik dari dulu saat rezim suharto…dan keboborokan yang ada di indonesia ini karena keboborokan rezim suharto dan partai nya,,,hingga pemerintah mati2an memberangus korupsi di indonesia ini karena korupsi itu sdah mendarah daging di jiwa bangsa ,,,,qlo melawan korupsi di indonesia ini harus banyak musuh,,,skrang kita sudah smakin baik di banding dulu,,dengan bukti ekonomi smakin baik contoh nya,,,coba lihat aja di setiap rmh2 bedeng rata2 dah punya kendaraan semua,,,qlo dulu jangan kan motor,,,tv aja ga ke beli,,,,saran sya jangan lagi antek2 suharto memimpin bangsa ini cukup sudah rakyat di boongin oleh rezim suharto,,,,,,rakyat tidak bisa di bodohi lagi oleh orang2 politik busuk….

  9. SBY dipilih oleh pengusaha, karena memang uang yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat diperuntukan untuk manipesto kebijakan politik sesaat. Dilihat dari dari sistem kabinetnya saja, orang yang menjadi lingkaran satunya aja pengusaha (Kadin/mantan Kadin). Bagi saya negara ini dijadikan areal bisnis pengusaha saja. Pengunaan uang diperuntukan untuk usaha pengusaha mapan dan tidak pro rakyat. Saya ingat awal kampanye SBY yang kata dia sendiri ingin mengelontor uang negara untuk kemajuan masyarakat di Indonesia Timur. Tapi apa ? Nol besar.
    Sesuai dengan semboyan beliau “lanjutkan” kebohongan publik…………………. Hidup kemunafikan…………

  10. Kenapa permasalahan Korupsi tidak pernah diusung oleh JK dan MEGA ? , Kita bisa lihat gebrakan SBY dalam hal Anti Korupsi. Klo kata mega kenapa tebang pilih ? Mega merasa teman2nya diobok2 makanya dia ngomong begitu. Tapi yakinlah klo SBY masih jadi Presiden yang merasa dirinya koruptor siap2 masuk penjara .

  11. wuah rame bgt ya, kalo menurut saya sih pilih yg terbaik aj dari masing2 calon pemimpin wlpn sbnrnya tidak ada yg sempurna, coba kita pelajari&renungkan apa yg telah dilakukan masing2 calon pemimpin demi rakyatnya pada saat memimpin dgn segala kelebihan & kekurangannya.
    jayalah megeriku

  12. apapaun itu,,,semuga keadaan bangsa ini jadi makin membaik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: