Silahkan lihat gambarnya di bawah:

Dari situ ternyata didapat rumusan:

Susilo BY+ Prabowo = Supra

Megawati + Prabowo = MegaPro

Ternyata lebih gagah naik MegaPro….

http://www.kaskus.us/showthread.php?t=1939571

Tulisannya mungkin akan membuat panas para pendukung semua Capres, namun berbagai kritik dan angka yang dilontarkannya cukup menarik untuk dipelajari.

Ketiga capres 2009 agen neoliberalisme

SATRIADI TANJUNG

WASPADA ONLINE, Sunday, 17 May 2009 20:41 WIB

JAKARTA – Ketiga pasangan capres dan cawapres yang maju dalam pilpres mendatang, menurut Fadjroel Rachman, merupakan agen neoliberalisme karena semuanya pernah menjual BUMN, minyak dan gas serta berutang kepada luar negeri.

“Semuanya itu agen neoliberalisme,” katanya saat dihubungi Waspada Online, malam ini. Diterangkan, dalam kebijakan ekonomi, ketiga pasangan capres-cawapres meneruskan kebijakan pembangunanisme Orde Baru (neoorba) serta neoliberalisme yang melahirkan kemiskinan, ketimpangan sosial dan ketergantungan hutang massif.

SBY, JK dan Megawati, kata Fajdroel, menjual blok minyak dan gas, menjual BUMN dan berutang massif. Megawati membuat kontrak blok gas Tangguh, yang berpotensial merugikan negara Rp750 triliun (25 tahun), menjual murah Indosat sekitar Rp5,26 triliun kepada Temasek Holding, dijual lagi kepada Qtel (Qatar) senilai Rp1,8 milyar dollar AS dan penguasaan Indosat oleh Qtel diizinkan oleh SBY-JK hingga 65 persen.

SBY-JK juga, tambah Ketua Pedoman Indonesia itu, menjual BUMN seperti, PT Garuda Indonesia, PT Karakatau Steel, PT Bank Tabungan Negara, PT Yogya Karya dan PTPN III, IV dan VIII. Bahkan, SBY-JK selama 26 Mei 2008-5 Mei 2009 menjual 59 blok migas, akibatnya dari total produksi minyak Indonesia (September 2008) sebesar 850.982 barel per hari, Chevron Pacific Indonesia menguasai 425.478 barel per hari, sedangkan Pertamina hanya 108.233 barel per hari.

Parahnya lagi, lanjut Fadjroel, pinjaman luar negeri (PLN) dan surat berharga negara (SBN) hingga 31 Januari 2009, total utang pemerintah adalah Rp1.667 triliun pada masa Megawati dan SBY-JK. Selama tahun 2001-2009 PLN bertambah, masing-masing, bertambah 602 (2001), 594 (2002), 591 (2003), 613 (2004), 612 (2005), 562 (2006), 586 (2007), 717 (2008) dan 746 (2009).

Sedangkan SBN, urai Fadjroel, bertambah 661 (2001), 655 (2002) 649 (2003), 662 (2004), 656 (2005), 748 (2006), 801 (2007), 906 (2008) dan 920 (2009). “Jadi total utang pemerintah (PLN dan SBN) masing-masing, 1.263 (2001), 1.249) (2002), 1.240 (2003), 1.275 (2004), 1.268 (2005), 1.310 (2006), 1.387 (2007), 1.623 (2008) dan 1.667),” katanya.

Utang dan SBN senilai Rp1.263 triliun (2001), sebut Fadjroel, adalah hutang haram Orba dan KLBI senilai Rp144 triliun dan BLBI senilai Rp600 triliun lebih (Boediono salah satu Direktur BI) serta sejumlah proyek yang merugikan masyarakat seperti Bendungan Kedung Ombo. “Megawati, SBY, JK tak berniat menghapuskan utang haram dan menuntaskan KLBI/BLBI,” ujarnya.

Disinggung Prabowo Subianto sebagai cawapres Megawati, Fadjroel menyebutkan, sama saja karena Prabowo merupakan kapitalis, karena dia adalah seorang pengusaha. Kalau memang mau mensejahterakan petani, Prabowo lebih baik menyumbangkan hartanya kepada rakyat. “Tidak ada yang memperjuangkan rakyat, tetapi hanya untuk kepentingan sendiri,” pungkasnya.

Presiden Megawati Soekarnoputri menegaskan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, telepon dan listrik adalah semata–mata untuk memperbaiki kondisi perekonomian bangsa Indonesia. Untuk itu masyarakat diimbau agar mengerti, kendati keputusan menaikkan harga tersebut dirasakan sangat berat.

”Pemerintah tak punya pilihan lain, kecuali menaikkan harga BBM,” ujar Megawati ketika menyampaikan pidato politiknya selaku Ketua Umum DPP PDIP pada perayaan HUT PDIP ke-30 di lapangan Mengwi, Badung, Bali, Minggu (12/1).

Hadir pada acara itu antara lain Gubernur Bali Dewa Made Beratha, Ketua DPRD Bali dan juga Ketua DPD PDIP Bali IBP Wesnawa serta pejabat muspida lainnya.

Di hadapan ribuan massa PDIP dari berbagai daerah, Megawati menyatakan, pemerintah ingin segera keluar dari krisis yang dihadapi sekarang ini dan sekaligus ingin mengurangi beban utang luar negeri. Pilihan yang diambil untuk mengatasi segala krisis itu, menurut Megawati, adalah dengan menaikkan harga BBM.

Dia menjelaskan, selama ini rakyat Indonesia lebih sering dininabobokkan, sehingga tanpa menyadari perekonomian Indonesia runtuh akibat besarnya utang luar negeri. ”Pengalaman 5 tahun lalu, masyarakat kita sering dininabobokkan.

Hanya mengharapkan dukungan politik rakyat, perekonomian menjadi runtuh,” paparnya sembari menyatakan keyakinannya bahwa keputusan menaikkan harga BBM tersebut akan membawa kehidupan masyarakat lebih baik lagi pada masa mendatang.

Ia mengakui, kebijakan menaikkan harga BBM yang menjadi isu politik pada awal 2003 tersebut tidak populis. Namun, imbuh Megawati, pada masa mendatang keputusan menaikkan harga BBM ini akan membawa dampak konstruktif bagi rakyat. Berkaitan dengan hal itu, Megawati berulangkali meminta pengertian dan sekaligus dukungan dari masyarakat.

”Saya minta pengertian dan dukungan masyarakat untuk membangun ekonomi bangsa ini, walau keputusan menaikkan harga BBM terasa berat,” ucapnya seraya mengingatkan rakyat supaya hidup sederhana dalam menghadapi kondisi seperti sekarang ini, sehingga bangsa Indonesia bisa terlepas dari beban utang luar negeri.

Baca selengkapnya di:

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0301/13/nas01.html

Haji Dudung, warga Bidaracina yang lahir tahun 1932 bercerita bahwa seumur hidupnya, sebelum banjir tahun 1996 banjir paling-paling hanya semata kaki.Banjir menjadi besar setelah pembangunan Pantai Indah Kapuk tahun 1984 yang seolah-olah seperti bendungan di pesisir pantai Jakarta serta penutupan pintu air Manggarai.

Wiki Indonesia. Banjir Jakarta 2007 adalah bencana banjir yang menghantam Jakarta dan sekitarnya sejak 1 Februari 2007 malam hari. Selain sistem drainase yang buruk, banjir berawal dari hujan lebat yang berlangsung sejak sore hari tanggal 1 Februari hingga keesokan harinya tanggal 2 Februari, ditambah banyaknya volume air 13 sungai yang melintasi Jakarta yang berasal dari Bogor-Puncak-Cianjur, dan air laut yang sedang pasang, mengakibatkan hampir 60% wilayah DKI Jakarta terendam banjir dengan kedalaman mencapai hingga 5 meter di beberapa titik lokasi banjir.

Pantauan di 11 pos pengamatan hujan milik Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) menunjukkan, hujan yang terjadi pada Jumat, 2 Februari, malam lalu mencapai rata-rata 235 mm, bahkan tertinggi di stasiun pengamat Pondok Betung mencapai 340 mm. Hujan rata-rata di Jakarta yang mencapai 235 mm itu sebanding dengan periode ulang hujan 100 tahun dengan probabilitas kejadiannya 20 persen.

Banjir 2007 ini lebih luas dan lebih banyak memakan korban manusia dibandingkan bencana serupa yang melanda pada tahun 2002 dan 1996. Sedikitnya 80 orang dinyatakan tewas selama 10 hari karena terseret arus, tersengat listrik, atau sakit. Kerugian material akibat matinya perputaran bisnis mencapai triliunan rupiah, diperkirakan 4,3 triliun rupiah. Warga yang mengungsi mencapai 320.000 orang hingga 7 Februari 2007.

Korban

Hingga tanggal 8 Februari 2007, menurut data Polda Metro Jaya jumlah korban meninggal akibat banjir di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi mencapai 48 orang; dan di Bogor sebanyak 7 orang.

Pada tanggal 9 Februari 2007 meningkat menjadi 66 orang, sebagaimana dicatat Kantor Berita Antara: Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) menyatakan sebanyak 66 orang meninggal akibat bencana banjir yang terjadi di tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Pada tanggal 10 Februari jumlah korban meningkat menjadi 80 orang. Jumlah ini mencakup korban di tiga provinsi dengan perincian DKI Jakarta 48 orang, Jawa Barat 19 orang, dan Banten 13 orang.

Dampak dan kerugian

Sebuah taksi yang terbalik dan terendam banjir di Jakarta Selatan pada banjir Jakarta 2007.

Seluruh aktivitas di kawasan yang tergenang lumpuh. Jaringan telepon dan internet terganggu. Listrik di sejumlah kawasan yang terendam juga padam.

Puluhan ribu warga di Jakarta dan daerah sekitarnya terpaksa mengungsi di posko-posko terdekat. Sebagian lainnya hingga Jumat malam masih terjebak di dalam rumah yang sekelilingnya digenangi air hingga 2-3 meter. Mereka tidak bisa keluar untuk menyelamatkan diri karena perahu tim penolong tidak kunjung datang.

Di dalam kota, kemacetan terjadi di banyak lokasi, termasuk di Jalan Tol Dalam Kota. Genangan-genangan air di jalan hingga semeter lebih juga menyebabkan sejumlah akses dari daerah sekitar pun terganggu.

Arus banjir menggerus jalan-jalan di Jakarta dan menyebabkan berbagai kerusakan yang memperparah kemacetan. Diperkirakan sebanyak 82.150 meter persegi jalan di seluruh Jakarta rusak ringan sampai berat. Kerusakan beragam, mulai dari lubang kecil dan pengelupasan aspal sampai lubang-lubang yang cukup dalam. Kerusakan yang paling parah terjadi di Jakarta Barat, tempat jalan rusak mencapai 22.650 m², disusul Jakarta Utara (22.520 m²), Jakarta Pusat (16.670 m²), Jakarta Timur (11.090 m²). Kerusakan jalan paling ringan dialami Jakarta Timur, yang hanya menderita jalan rusak seluas 9.220 m². Untuk merehabilitasi jalan diperkirakan diperlukan dana sebesar Rp. 12 miliar.

Banjir juga membuat sebagian jalur kereta api lumpuh. Lintasan kereta api yang menuju Stasiun Tanah Abang tidak berfungsi karena jalur rel di sekitar stasiun itu digenangi air luapan Sungai Ciliwung sekitar 50 sentimeter.

Sekitar 1.500 rumah di Jakarta Timur hanyut dan rusak akibat banjir. Kerusakan terparah terdapat di Kecamatan Jatinegara dan Cakung. Rumah-rumah yang hanyut terdapat di Kampung Melayu (72 rumah), Bidaracina (5), Bale Kambang (15), Cawang (14), dan Cililitan (5). Adapun rumah yang rusak terdapat di Pasar Rebo (14), Makasar (49), Kampung Melayu (681), Bidaracina (16), Cipinang Besar Selatan (50), Cipinang Besar Utara (3), Bale Kambang (42), Cawang (51), Cililitan (10), dan Cakung (485).

Kerugian di Kabupaten Bekasi diperkirakan bernilai sekitar Rp 551 miliar. Kerugian terbesar adalah kerusakan bangunan, baik rumah penduduk maupun kantor-kantor pemerintah. Selain itu jalan kabupaten sepanjang 98 kilometer turut rusak. Sedikitnya 7.400 hektar sawah terancam puso.

Komentar pihak berwenang

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menanggapi kritikan dengan mengatakan bahwa banjir ini adalah fenomena alam, dan merupakan banjir lima tahunan. Sutiyoso menganggap pemerintah sudah berusaha maksimal menangani banjir.[15] Banjir besar sebelumnya terjadi di tahun 1996 dan 2002 yang berarti interval pertamanya adalah enam tahun.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie berkomentar bahwa para korban banjir “masih dapat tertawa” dan peristiwa banjir ini hanya dibesar-besarkan media “seolah-olah dunia mau kiamat” sehingga ia dikritik para korban dan anggota DPR. Padahal kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa banyak korban banjir yang bahkan tidak mampu berkomentar akibat dari tekanan stress serta buruknya kondisi hidup di tempat-tempat pengungsian.

http://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_Jakarta_2007

==

Kompas

Kamis, 10 April 2003

Mengapa Tak Mau Belajar dari Pengalaman

KETIKA banjir besar melanda Jakarta beberapa tahun terakhir-apalagi jalan menuju Bandar Udara Soekarno-Hatta selalu terendam air-tudingan tak pelak lagi mengarah ke Perumahan Pantai Indah Kapuk. Perumahan itu sejak mulai dibangun memang penuh dengan kontroversi.

Kontroversi berpangkal dari izin perubahan fungsi kawasan. Hutan Angke Kapuk yang sejak 10 Juni 1977 ditetapkan Menteri Pertanian sebagai hutan lindung dan sisanya untuk hutan wisata dan pembibitan, diubah menjadi permukiman, kondominium, pusat bisnis, rekreasi, dan lapangan golf, dengan syarat tetap menyediakan hutan lindung. Persetujuan perubahan fungsi tertulis dalam SK Dirjen Kehutanan 31 Juli 1982.

Gubernur DKI setuju saja, karena peningkatan nilai ekonomi kawasan itu lebih menggiurkan. Dalam bentuk rawa-rawa dan tambak nelayan, saat itu Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah) yang bisa ditarik hanya Rp 2.000/ha/tahun. Begitu menjadi perumahan, DKI bisa mendapat Rp 2.000.000/ha/tahun. Kalau kawasan yang berubah fungsi 831,63 ha, maka dana yang dihimpun mendekati Rp 2 miliar setiap tahun. Tidak heran bila Gubernur segera mengeluarkan keputusan tanggal 15 Agustus 1984. Isinya menetapkan areal pengembangan hutan Angke-Kapuk.

GUBERNUR merasa tidak melanggar RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) dan RBWK (Rencana Bagian Wilayah Kota). Padahal, dalam master plan itu, jelas disebutkan kawasan itu hanyalah untuk hutan lindung dan hutan wisata, sekaligus mencegah banjir di bandara Soekarno-Hatta.

Emil Salim sebagai Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup waktu itu, tak bisa melawan niat pengelola Pantai Indah Kapuk yang begitu kuat lobinya ke pemerintah. Ia terpaksa kompromi dengan mengizinkan pembangunan jalan terus, tetapi mengharuskan developer melaksanakan rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Kontroversi yang muncul tahun 1992 itu pembuktiannya tak perlu menunggu lama. Banjir melanda Jakarta dan merendam jalan tol Prof Sedyatmo yang menuju bandara tahun 1993, dan kemudian bahkan menjadi banjir langganan pada tahun-tahun berikutnya.

Kenyataan menunjukkan, hingga tahun 2000 persyaratan Amdal belum dilaksanakan. Membangun sejumlah sarana tangkapan air (water catchment) dalam bentuk danau buatan, membangun saluran-saluran air, serta melaksanakan penghijauan, ternyata belum sepenuhnya dijalankan. Padahal, seperti dikatakan Kepala Subdinas Bina Program Dinas Kehutanan Pemda DKI Jakarta Untung Sudjono waktu itu, tangkapan air dan saluran air penting untuk meminimalisir banjir.

KINI, kontroversi Pantai Indah Kapuk seolah diulang kembali dengan diizinkannya kawasan lindung Puncrut, Bandung Utara, untuk diubah fungsinya menjadi kawasan permukiman.

Tak ada yang mau belajar, padahal bangsa ini sudah sekian banyak tersandung kasus lingkungan. Banjir yang terus saja terjadi meski curah hujan rendah karena terpengaruh El Nino, banjir dan tanah longsor di hampir seluruh kawasan Indonesia, tampaknya tidak mengusik para pengambil keputusan di Puncrut. Tak ada yang peduli, bencana yang sama bakal mengancam Bandung dan sekitarnya bila alih fungsi ini terus berlangsung.

Pengalaman sudah menunjukkan, janji-janji developer hanyalah sekadar untuk mendapatkan izin proyek. Mereka sepertinya tahu betul, tak ada yang akan menjadi pengawas ketika izin sudah di tangan. Tak ada yang bisa menegur bila janji tak ditepati.

Apakah bencana harus terjadi lagi untuk membuktikan semua ini? (nes)

http://www.kompas.com/Kompas-cetak/0304/10/Inspirasi/249018.htm

Tapi dari Peta Banjir Jakarta yang dimuat di Tempo, hal itu tidak benar. Struktur tanah di Jakarta makin ke selatan (ke arah Bogor) permukaan tanah makin tinggi. Makin ke utara (ke arah laut) makin rendah. Buktinya dalam air kali Ciliwung mengalir ke laut (ke bawah). Harusnya wilayah Tanjung Priok yang berbatasan pantai yang terendam paling parah.

Kenyataannya justru banjir di Tanjung Priok hanya 30-60 cm. Sementara di Jatinegara yang permukaan tanahnya lebih tinggi dari Tanjung Priok banjir justru mencapai 300 cm.

Banjir di wilayah Jatinegara dan Cawang terjadi karena pintu air Manggarai yang mengalir ke jalan Sudirman dan Istana ditutup sehingga jadi semacam bendungan. Air yang tertahan bendungan inilah yang membanjiri Jatinegara dan Cawang.

Karena itu begitu pintu air dibuka dan jalan Sudirman dan Istana terendam air, dalam 1 hari banjir di Jatinegara dan Cawang surut. Padahal jika tidak dibuka banjir tetap bertahan hingga 2 minggu.

Peta Banjir Jakarta (dalam sentimeter)
Tempo, Jum’at, 19 Maret 2004 | 16:37 WIB

1. Kecamatan Cengkareng
Kel. Rawabadak
Kel. Durikosambi
Kel. Kapuk
Kel. Cengkareng Barat
Kel. Kedaung
80 – 200 cm

35. Kecamatan Grogol Petamburan
Kel. Tanjungduren Utara
Kel. Jelambar
Kel. Tomang
Kel. Jelambar Baru
20 – 100 cm

http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/03/19/nrs,20040319-05,id.html

Semoga presiden mendatang berjuang agar kekayaan alam Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0610/13/ekonomi/3023731.htm

Jumat, 13 Oktober 2006

ExxonMobil Tetap Ngotot

Pemerintah Hati-hati dalam Memberikan Persetujuan

Jakarta, kompas – Meskipun pemerintah menyatakan kontrak di Blok Natuna D Alfa diputus, namun ExxonMobil tetap bersikukuh pada persepsinya atas kontrak yang dibuat pada tahun 1995. ExxonMobil menyatakan perlu melakukan kajian lebih lanjut sebelum meneruskan pembicaraan soal kontrak.

Demikian disampaikan Presiden Direktur ExxonMobil Indonesia (EMOI) Peter J Coleman, Kamis (12/10) di Jakarta.

”Kami berpegang pada kontrak yang dibuat dulu (1995). Kami butuh waktu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan untuk pembicaraan lebih lanjut dengan Pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Coleman mengatakan, banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh ExxonMobil. Porsi bagi hasil 100:0 yang ditetapkan dalam kontrak tahun 1995 menjadi dasar bagi ExxonMobil untuk menilai kelayakan proyek tersebut.

”Kalau ada perubahan dalam porsi bagi hasil, tentu harus dilihat lagi apa yang membuat kami dulu mau mengupayakan produksi di Natuna,” ujarnya.

Coleman mengingatkan, posisi Natuna yang ada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia sulit dijangkau dengan fasilitas yang sangat minim.

Menurut dia, investasi yang dibutuhkan untuk Natuna tidak sebesar yang diperkirakan semula. ”Setelah kami lakukan reevaluasi, biayanya tidak sampai 40 juta dollar AS,” katanya.

EMOI dan mitranya Pertamina perlu menyiapkan dana 10 miliar dollar AS untuk mengusahakan blok tersebut bisa berproduksi dalam lima tahun.

Bagian Indonesia dari hasil produksi gas Natuna 13 miliar-26 miliar dollar AS, dengan hitungan masa kontrak 20 tahun dan produksi 10 miliar kaki kubik.

http://batampos.co.id/index.php?Itemid=81&id=5975&option=com_content&task=view

Kontrak Exxon di Natuna Putus

Jumat, 13 Oktober 2006

Pemerintah Kecewa 21 Tahun Tak Berproduksi

JAKARTA (BP) – Pengelolaan blok Natuna D Alpha yang selama ini dipegang ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) dipastikan berakhir.

Nabi Muhammad SAW bersabda: ”Manusia berserikat dalam tiga hal yaitu air, rumput, dan api. (HR Imam Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

Pada kenyataannya, di Indonesia banyak petani yang hanya punya lahan kurang dari 0,4 hektar. Di Sukabumi petani berdemo karena tak punya tanah sehingga mereka terpaksa jadi buruh tani dengan upah kurang dari Rp 300 ribu per bulan. Bahkan ada yang tanahnya dirampas oleh pengusaha besar atau yang lainnya. Tak heran jika di Sumatera Utara ada demo yang menyatakan bahwa “Tanah untuk Rakyat”.

Itu adalah permintaan yang wajar. Sebaiknya pemerintah bisa membagi tanah dengan adil, sehingga petani juga bisa punya tanah dan bertani untuk mencari makan.

Di situs Dephut disebut bahwa 69,4 juta hektar dikuasai oleh 652 pengusaha dan BUMN. Tiap pengusaha rata2 menguasai 100 ribu hektar lebih. Di sisi lain, banyak petani yang tidak punya tanah dan hanya bisa bekerja sebagai buruh tani. Padahal jika 69,4 juta hektar tanah itu dibagikan ke petani/pekebun satu hektar per orang, maka akan ada 69 juta keluarga yang bisa mencari makan dengan bertani/berkebun.

Jika ada keadilan dalam hal tanah, maka rakyat Indonesia akan makmur.

Semoga tanah bisa dibagi dengan adil sehingga ada Tanah untuk Rakyat. Jika rakyat bisa bertani/berkebun untuk mencari nafkah, insya Allah Indonesia bisa swasembada pangan dan rakyat Indonesia bisa makmur. Kita berharap program transmigrasi yang memberi petani tanah 1-2 hektar berikut biaya hidup 1 tahun bisa dilakukan kembali dengan lebih baik oleh para presiden kita.

Salam

Berbagai artikel tentang tanah:

WALHI – Kerusakan Lingkungan sebagai Dampak Kebijakan Pro Modal …

Dengan luasan konflik perampasan tanah rakyat sekurangnya sebesar 248.176 Ha, ….. Palembang, 5 Juni 2007 Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan …

www.walhi.or.id/kampanye/psda/070605_lingk_rsk_sumsel_kp

Serikat Tani Nasional: Sumatera Utara – Demo Tuntut Transparansi …

Mereka juga menuntut pengembalian tanah rakyat di Desa Meranti yang dirampas PT Sipef, … Draft 14 Mei 2007 Rancangan Peraturan Pemerintah T.. …

serikat-tani-nasional.blogspot.com/2007/07/sumatera-utara-demo-tuntut-transparansi.html

media sumatera: Pernyataan Sikap PRP

Pengambilalihan lahan atau pengusriran rakyat dari tanah milik sudah menjadi … Pada tanggal 1 Febuari 2007, PT Arara Abadi mengeluarkan surat dengan nomor …

media-sumatera.blogspot.com/2007/02/pernyataan-sikap-prp.html

http://www.dephut.go.id/informasi/umum/restrukturisasi.htm

Hutan produksi seluas 69,4 juta ha diusahakan melalui sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH) oleh 652 pengusaha swasta maupun BUMN.

DTE 40/Feb 99: Perjuangan Merebut Tanah

Di Sulawesi Tengah, para petani yang terlibat dalam tiga kasus sengketa tanah yang berbeda, membentuk Solidaritas Rakyat Tertindas guna mengorganisir protes …

www.gn.apc.org/dte/40ila.htm

http://www.kompas.co.id/utama/news/0409/01/212613.htm

Harta Kekayaan Megawati Bertambah Rp15.25 Miliar

Laporan : Erlangga Djumena

Jakarta, KCM

Berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), harta kekayaan capres Megawati Soekarnoputeri bertambah 15.25 miliar dalam waktu tiga tahun.

Hal ini diungkapkan wakil ketua KPK Amin Sunaryadi usai menyampaikan hasil laporan KPK tersebut kepada Megawati di rumah dinas presiden, Jl Teuku Umar, Rabu (1/9).

Menurut Amin, total harta kekayaan Megawati Soekarnoputeri pada 23 Maret 2001 sebesar Rp59.809.315.484,- Sedangkan total harta kekayaan per 26 Agustus 2004, setelah diaudit KPK mencapai Rp75.057.768.545,-. “Jadi ada kenaikan sebesar Rp15.248.453.061,-” kata Amin yang didampingi tiga anggota KPK lainnya.

Megawati Soekarnoputri

Presiden Indonesia ke-5

Masa jabatan

23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004

Wakil Presiden Hamzah Haz

Pendahulu Abdurrahman Wahid

Pengganti Susilo Bambang Yudhoyono

Tanggal lahir 23 Januari 1947 (umur 60)

Yogyakarta, Indonesia

Partai politik PDI-Perjuangan

Pasangan Taufiq Kiemas

Agama Muslim

Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri (lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947) adalah Presiden Indonesia dari 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita pertama dan presiden kelima di Indonesia. Namanya cukup dikenal dengan Megawati Soekarnoputri. Pada 20 September 2004, ia kalah dalam tahap kedua pemilu presiden 2004. Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999-2001, ia adalah Wakil Presiden. Megawati adalah presiden pertama dalam sejarah Indonesia yang turun takhta secara terhormat.

Kehidupan awal

Dilahirkan di Yogyakarta pada 23 Januari 1947, Megawati adalah anak kedua Presiden Soekarno yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ibunya Fatmawati kelahiran Bengkulu dimana Sukarno dahulu diasingkan pada masa penjajahan belanda. Megawati dibesarkan dalam suasana kemewahan di Istana Merdeka.

Megawati pernah menuntut ilmu di Universitas Padjadjaran di Bandung (tidak sampai lulus) dalam bidang pertanian, selain juga pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (tetapi tidak sampai lulus).

Karir politik Mega yang penuh liku seakan sejalan dengan garis kehidupan rumah tangganya yang pernah mengalami kegagalan. Suami pertamanya, seorang pilot AURI, tewas dalam kecelakaan pesawat di laut sekitar Biak, Irian Jaya. Waktu itu usia Mega masih awal dua puluhan dengan dua anak yang masih kecil. Namun, ia menjalin kasih kembali dengan seorang pria asal Mesir yang tampan, tetapi pernikahannya tak berlangsung lama. Kebahagiaan dan kedamaian hidup rumah tangganya baru dirasakan setelah ia menikah dengan Moh. Taufiq Kiemas, rekannya sesama aktivis di GMNI dulu, yang juga menjadi salah seorang penggerak PDIP.

Karir Politik

Jejak politik sang ayah berpengaruh kuat pada Megawati. Karena sejak mahasiswa, saat kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, ia pun aktif di GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia).

1986

Pergantian tampuk pimpinan

pemerintahan Indonesia.

Tahun 1986 ia mulai masuk ke dunia politik, sebagai wakil ketua PDI Cabang Jakarta Pusat.Karir politiknya terbilang melesat. Mega hanya butuh waktu satu tahun menjadi anggota DPR RI.

1993

Dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya 1993, Megawati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI.

1996

Namun, pemerintah tidak puas dengan terpilihnya Mega sebagai Ketua Umum PDI. Mega pun didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.

Mega tidak menerima pendongkelan dirinya dan tidak mengakui Kongres Medan. Ia masih merasa sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor dan perlengkapannya pun dikuasai oleh pihak Mega. Pihak Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor DPP PDI. Namun, Soerjadi yang didukung pemerintah memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP PDI yang terletak di Jalan Diponegoro.

Ancaman Soerjadi kemudian menjadi kenyataan. Tanggal 27 Juli 1996 kelompok Soerjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Aksi penyerangan yang menyebabkan puluhan pendukung Mega meninggal itu, berbuntut pada kerusuhan massal di Jakarta yang dikenal dengan nama Peristiwa 27 Juli. Kerusuhan itu pula yang membuat Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Budiman Sudjatmiko mendekam di penjara.

Peristiwa penyerangan kantor DPP PDI tidak menyurutkan langkah Mega. Malah, ia makin mantap mengibarkan perlawanan. Ia memilih jalur hukum, walaupun kemudian kandas di pengadilan. Mega tetap tidak berhenti. Tak pelak, PDI pun terbalah dua: PDI di bawah Soerjadi dan PDI pimpinan Mega. Pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Namun, massa PDI lebih berpihak pada Mega.

1997

Keberpihakan massa PDI kepada Mega makin terlihat pada pemilu 1997. Perolehan suara PDI di bawah Soerjadi merosot tajam. Sebagian massa Mega berpihak ke Partai Persatuan Pembangunan, yang kemudian melahirkan istilah “Mega Bintang”. Mega sendiri memilih golput saat itu.

1999

Pemilu 1999, PDI Mega yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu. Meski bukan menang telak, tetapi ia berhasil meraih lebih dari tiga puluh persen suara. Massa pendukungnya, memaksa supaya Mega menjadi presiden. Mereka mengancam, kalau Mega tidak jadi presiden akan terjadi revolusi.

Namun alur yang berkembang dalam Sidang Umum 1999 mengatakan lain: memilih KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Ia kalah tipis dalam voting pemilihan Presiden: 373 banding 313 suara.

2001

Namun, waktu juga yang berpihak kepada Megawati Sukarnoputri. Ia tidak harus menunggu lima tahun untuk menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid, setelah Sidang Umum 1999 menggagalkannya menjadi Presiden. Sidang Istimewa MPR, Senin (23/7/2001), telah menaikkan statusnya menjadi Presiden, setelah Presiden Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh MPR RI.

2004

Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, dalam masa pemerintahannyalah, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Ia mengalami kekalahan (40% – 60%) dalam pemilihan umum presiden 2004 tersebut dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mantan Menteri Koordinator pada masa pemerintahannya.

Perjalanan karir

1. Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonsia (Bandung), (1965)

2. Anggota DPR-RI, (1993)

3. Anggota Fraksi DPI Komisi IV

4. Ketua DPC PDI Jakarta Pusat, Anggota FPDI DPR-RI, (1987-1997)

5. Ketua Umum PDI versi

6. Munas Kemang (1993-sekarang) PDI yang dipimpinnya berganti nama menjadi PDI Perjuangan pada 1999-sekarang

7. Wakil Presiden RI, (Oktober 1999-23 Juli 2001)

8. Presiden RI ke-5, (23 Juli 2001-2004)

Perjalanan pendidikan

1. SD Perguruan Cikini Jakarta, (1954-1959)

2. SLTP Perguruan Cikini Jakarta, (1960-1962)

3. SLTA Perguruan Cikini Jakarta, (1963-1965)

4. Fakultas Pertanian UNPAD Bandung (1965-1967), (tidak selesai)

5. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972), (tidak selesai)

http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2004/08/16/brk,20040816-17,id.html

Privatisasi BUMN Terus Berlanjut Pada 2005

Senin, 16 Agustus 2004 | 14:48 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Privatisasi Badan Usaha Milik Negara akan terus dilanjutkan pada 2005. Hal ini diungkapkan Presiden Megawati Soekarnoputri ketika menyampaikan pidato kenegaraan mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2005 dalam sidang DPR di Jakarta, Senin (16/8).

“Privatisasi BUMN yang akan dilakukan dalam tahun 2005 pada dasarnya merupakan kelanjutan program divestasi atau pelepasan saham pemerintah di BUMN pada tahun sebelumnya,” ujar Megawati.