Akibat kenaikan harga BBM yang bertubi-tubi akhirnya diusulkan Hak Angket tentang itu. Semua partai politik mendukung, kecuali Partai Demokrat dan Partai Golkar yang merupakan pendukung utama pemerintah (SBY capres dari PD sementara Wapres JK merupakan Ketua Golkar).

Dari Golkar hanya Yuddy Chrisnandy yang mendukung hak angket, sementara seluruh anggota Partai Demokrat menolaknya.

Sebagai informasi, Hak Interpelasi hanyalah hak anggota DPR untuk bertanya. Jika pertanyaan sudah dijawab oleh pemerintah (baik oleh Presiden atau diwakilkan) maka selesai sudah.

Sebaliknya Hak Angket adalah Hak Penyelidikan. DPR bisa memanggil dari pegawai rendahan hingga Presiden untuk datang dan memberikan berbagai data dan informasi yang diminta. Sehingga informasi yang didapat bisa akurat dan lengkap.

Masalah BBM yang naik berkali-kali dengan harga yang cukup tajam dari Rp 1.810/liter pada tahun 2005 hingga Rp 6.000/liter tahun 2008 dan diusulkan oleh Bappenas dinaikkan lagi hingga 24% jelas menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu patut disayangkan sikap Partai Demokrat dan Partai Golkar yang menolak penyelidikan mengenai masalah hal ini.

Hak Angket Lolos, FPD Kecewa Berat

BANJARMASIN POST/KASPUL AN WAR

Selasa, 24 Juni 2008 | 20:57 WIB

JAKARTA, SELASA - Lolosnya pengajuan Hak Angket terkait sikap pemerintah menaikkan harga BBM membuat kubu pendukung utama pemerintah di DPR, Fraksi Partai Demokrat (FPD) kecewa berat. Kekecewaan ini diungkapkan langsung oleh Ketua FPD Syarif Hasan usai rapat Paripurna DPR, Selasa (24/6). Sementara Ketua Fraksi PKS DPR, Mahfudz Siddiq menilai, dukungan pengajuan Hak Angket sesuai dengan komitmen partai.

Namun, sikap partai pendukung pemerintah yang kini tak lagi mengamankan setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dikomentari oleh Ketua Fraksi Partai Golkar, Priyo Budisantoso. Secara diplomatis, Priyo menyatakan partainya konsisten dalam setiap kebijakan pemerintah, termasuk konsisten dalam mengusulkan pengajuan Hak Interpelasi dari pada pengajuan Hak Angket terkait menyikapi kebijakan pemerintah menaikan harga BBM.

“Golkar tetap konsisten, menyetujui Hak Interpelasi dan tidak menyetujui Hak Angket. Tetapi, apa boleh buat voting mengatakan, angket lebih dipilih oleh teman-teman dewan,” tukas Priyo.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, mengaku heran dengan sikap para anggota fraksi di DPR yang selama ini selalu mendukung pemerintah. Ia tidak berani menduga-duga, apakah partai-partai yang selama ini mengklaim sebagai pendukung, secara tiba-tiba berubah haluan.

“Saya juga tidak tahu, kenapa teman-teman sampai berubah pikiran. Dalam lobi, sebetulnya sudah sepakat Hak Angket, Interpelasi atau kedua-duanya. Tapi, teman-teman ngotot maunya voting satu persatu. Ya beginilah jadinya,” sesal Syarif Hasan.

Ditanya, apakah ini bertanda koalisi pendukung pemerintah sudah tak solid lagi. “Koalisi ditentukan oleh hasil legislatif pemilu. Ini kita belajar dari ini, sikapnya tentu kebijakan dari partai masing-masing. Kalah kecewa, jelas kami kecewa berat,” tukasnya.

Apa nanti ada usulan dari Partai Demokrat untuk mencopot para menteri dari partai yang sudah berani melakukan pembelotan terhadap kebijakan pemerintah? Syarif kemudian menjawab diplomatis. “Itu diluar wewenang saya. Yang terpenting, sekarang ini kami akan hadapi usulan Hak Angket ini supaya tidak keluar dari substansi sebenarnya. Bagi kami, partai-partai pendukung pemerintah ini, menjadi pembelajaran yang sangat berharga,” ungkapnya terdengar lirih.

Sementara Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mahfudz Siddiq mengungkapkan, dukungan Hak Angket yang diberikan, tak lain untuk membuka buruknya, serta carut marut di sektor energi nasional. Tak hanya dilakukan pada masa sekarang saja, tapi juga membuka kebobrokan sektor energi nasional masa lalu.

“Ini memang yang diinginkan frakasi PKS sejak awal kalau arahnya memang bedah tuntas. Tentunya, kita ingin memberikan respon politik dari semula mendukung interpelasi, akhirnya mendukung Hak Angket. Ini memang sebuah dinamika yang sebelumnya terjadi di forum lobi,” tukas Mahfudz.

“Penggunaan interpelasi, pada dasarnya bisa ditingkatkan pada Hak Angket. Secara bobot, Hak Angket lebih tinggi jadi Hak Interpelasi menjadi tidak relevan lagi,” ujar Mahfudz.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menyatakan, pengajuan Hak Angket ini akan dioptimalkan secara baik dan jadwalnya akan dikawal sehingga dalam perjalanannya nanti, jangan mengesankan kandas di tengah jalan.

“Hak Angket ini harus sesuai target sebelumnya. Kalau memang semangatnya untuk membuka seluruh keburukan kebijakan sektor energi termasuk kebijakan pemerintah sebelumnya, malah kami sangat mendukung. Tidak ada masalah sama sekali demi kebaikan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Yang jelas, lolosnya Hak Angket ini adalah untuk memaksa pemerintah untuk membatalkan lagi kenaikan harga BBM yang sekarang dilakukan,” cetus Tjahjo Kumolo. (Persda Network/yat)

http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/24/20575049/hak.angket.lolos.fpd.kecewa.berat

Golkar tak Sepakat Ada Partai Pembelot di Pemerintahan

Kamis, 26 Juni 2008 | 10:27 WIB

JAKARTA, KAMIS - Tudingan Partai Demokrat yang menyebut ada partai membelot sebagai partai pendukung pemerintah, ternyata tak diamini kubu Partai Golkar yang tetap konsisten, menolak pengajuan Hak Angket BBM pada rapat Paripurna DPR, Selasa (24/6) kemarin. Hal ini ditegaskan oleh politisi muda Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR, Azis Samsuddin, Kamis (26/6).

“Saya melihatnya tidak sampai ke arah sana (pembelotan). Itu (Hak Angket) tak lain demi kepentingan bangsa dan negara. Lebih mengedepankan kepentingan masyarakat,” kata Azis diplomatis.

“Apa yang menjadi keputusan DPR yang dilakukan secara demokratis, dasarnya demi bangsa dan negara dan sesuai dengan perundang-undangan serta mekanisme yang berlaku,” katanya politisi muda Partai Golkar asal Provinsi Lampung ini lagi.

Namun, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Syarief Hasan berpendapat lain. Lolosnya Hak Angket BBM, bagian dari skenario pemakzulan (impeachment) terhadap pemerintahan saat ini, duet SBY-JK.

“Indikasi pemazkulan yang direncanakan oleh fraksi-fraksi yang mengusulkan hak angket itu sangat jelas. Yaitu, ketika fraksi-fraksi tersebut menyampaikan pandangannya. Mereka ingin menggali, pemerintahan saat ini telah melakukan pelanggaran konstitusi. Nah, bila ada pelanggaran konstitusi apa lagi arahnya kalau bukan pemazkulan,” tandas Syarief Hasan.

Rachmat Hidayat

Sumber : Persda Network

http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/26/10270772/golkar.tak.sepakat.ada.partai.pembelot.di.pemerintahan

Presiden Indonesia merupakan figur yang sangat penting. Dialah yang dipercaya untuk mengelola seluruh kekayaan alam Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya. Dialah yang bisa mengalokasikan pembagian modal yang adil berupa tanah, uang, atau peluang bagi seluruh rakyatnya sehingga semua bisa mencari nafkah dengan nyaman dan sejahtera.

Tapi pemimpin yang buruk cenderung hanya menaikkan harga barang atau gaji dan tunjangan pribadi serta kroninya tanpa memikirkan nasib rakyat lainnya. Dia juga bukannya menggunakan kekayaan alam Indonesia untuk memakmurkan rakyat, tapi justru diserahkan ke perusahaan-perusahaan asing dengan imbalan untuk kepentingan pribadi serta kroninya. Kabinet yang dipakai pun terdiri dari orang-orang neoliberalis yang hanya memikirkan kepentingan perusahaan MNC ketimbang rakyat. Kabinet Neoliberalis ini hanya memikirkan bagaimana mereka bisa menjual BUMN-BUMN yang ada lewat program Privatisasi.

Saat ini lebih dari 5 juta Balita mengalami kurang gizi/busung lapar.

http://infoindonesia.wordpress.com

Jangan salah pilih. Pilihlah pemimpin yang bisa melayani rakyat. Bukan pengkhianat yang memperdagangkan rakyat.

Mohon isi Survey Calon Presiden Pilihan anda di bawah:

http://media-islam.or.id/survey/public/survey.php?name=capres

Hasil Survey Sementara per 2 Juli 2008:

Secara matematis memang dengan jumlah konsumsi minyak 1,2 juta bph (barrel/hari), produksi 1 juta bph, dan impor 0,2 juta bph dengan biaya produksi US$ 15/barrel, harga jual US$ 77/barrel dan harga minyak Internasional US$ 125/barrel Indonesia harusnya untung US$ 49,4 juta per hari atau Rp 165,8 Trilyun/tahun(1 barrel=159 liter dan 1 US$ = Rp 9.200). Anda juga bisa menghitung sendiri dengan spreadsheet/kalkulator anda.

Tapi pernyataan rugi pemerintah bisa jadi satu kebenaran/bukan kebohongan karena “Cost Recovery” tahun 2008 untuk produksi sekitar 1 juta bph besarnya menurut LMND Rp 74 trilyun ditambah bagi hasil 15%. Deputi Operasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Dodi Hidayat mengungkapkan bahwa bagi hasil berikut cost recovery bisa mencapai 60:40.

Jika ini benar, pada produksi 1 juta bph dan harga minyak US$ 125/barrel Indonesia memberi operator asing sebesar Rp 167 Trilyun setiap tahun! Atau US$ 50/barrel. Padahal ongkos pompa minyak yang wajar hanya US$ 4/barrel. Artinya Indonesia dirugikan sebesar Rp 154 trilyun/tahun karena bagi hasil yang tidak wajar. Meski menurut beberapa pengamat seperti Revrisond Baswir dan Amien Rais Indonesia tetap menikmati keuntungan meski harga minyak naik.

Selain itu sistem Ekonomi Neoliberal memandang adanya “OPPORTUNITY COST” . Sehingga meski eksportir penuh pun tetap dihitung “OPPORTUNITY COST” yang hilang sebagai “SUBSIDI”

Jadi kalau production cost hanya US$ 15/barrel dan harga jual US$ 80/barrel, meski menurut kita itu sudah untung sebesar US$ 65/barrel, tapi menurut para Neoliberalis tetap rugi jika harga pasar US$ 150/barrel.

Menurut mereka negara rugi US$ 70/barrel. Menurut mereka negara “mensubsidi” rakyat sebesar US$ 70/barrel. Beban APBN terlalu berat.

Menurut mereka harga minyak harus sama dengan harga pasar di New York meski UMR Jakarta (Rp 972 ribu/bulan) dengan UMR New York (US$ 7,15/jam atau Rp 11 juta/bulan) berbeda jauh. UMR mereka 1.100% lebih tinggi.

Saya coba muat perhitungan kedua versi yang berlawanan dan mencoba menganalisa mengapa Indonesia yang harusnya untung Rp 165 trilyun lebih menurut versi pertama, kok justru rugi sampai Rp 128 trilyun menurut versi yang lain?

Sebagian data dan asumsi saya ambil dari US Energy Information Administration dan California State Energy Commission. Saya meyakini validitasnya karena 90% minyak Indonesia justru dikelola perusahaan asing yang mayoritas justru dari AS.

Antara seharusnya untung dan akhirnya justru jadi rugi mungkin ada faktor X. Kita harus mencari faktor X yang merugikan. Jika kita bisa mengurangi bahkan menghilangkan faktor X ini, bisa jadi rakyat Indonesia bisa makmur.

Jika kita tahu penyebabnya dan bisa mencari solusinya, maka ini bisa menyelamatkan 5 juta anak Indonesia yang saat ini sedang kurang gizi/kelaparan dari jurang kemiskinan.

Silahkan dibaca dan dipelajari jika perlu diperbaiki jika ada kesalahan.

File Presentasi dan Simulasi bisa didownload di:

http://www.mediafire.com/?yr3ndly4zxm

File Simulasi dengan 3 versi bisa didownload di:

http://www.mediafire.com/?jez4ynm4vzt

Jika kita tak mampu membantu orang miskin, jangan sengsarakan mereka.

Referensi:

http://www.suarapembaruan.com/News/2007/11/10/Utama/ut01.htm

Secara terpisah, Deputi Operasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Dodi Hidayat mengungkapkan, produksi minyak Indonesia bukan sepenuhnya milik pemerintah RI, tetapi masih harus dibagi dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang mengelola lapangan minyak. Skema bagi hasil sebesar 85 persen untuk pemerintah dan 15 persen untuk KKKS.

Namun, porsi 85:15 itu bukan hasil produksi kotor, tetapi produksi minyak bersih. Artinya nilai produksi masih dikurangi sejumlah pengeluaran seperti biaya eksploitasi, pajak, dan royalti. Sehingga secara neto, bagi hasil bisa menjadi 60:40.

Satu lagi BUMN yang akan dijual Meneg BUMN Sofyan Djalil, yaitu Krakatau Steel ke perusahaan India Lakshmi Mittal. Pemilik Lakshmi Mittal bahkan menemui SBY agar bisa membeli KS.

Tanpa dijual pun KS bisa meningkatkan produksinya mengingat tahun kemarin untung Rp 400 milyar lebih. Tapi kalau dijual, meski produksi meningkat, tapi yang berkembang itu adalah perusahaan milik India. Bukan milik Indonesia lagi. Cukup memprihatinkan.

CEO Krakatau Steel menjelaskan, jika hanya ingin meningkatkan produksi baja, kenapa Mittal tidak bangun pabrik sendiri di Indonesia? Sehingga ada persaingan dan harganya jadi kompetitif. Kalau Mittal membeli Krakatau Steel yang terjadi adalah monopoli baja oleh Mittal dan harga baja akan melonjak karena jika sudah jatuh ke tangan asing, pemerintah tidak punya kedaulatan lagi untuk menetapkan harga baja.

Pemerintah Diminta Tak Jual Krakatau Steel Pada Mittal

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah diminta agar tidak melanjutkan rencana privatisasi BUMN PT Krakatau Steel (KS) melalui penjualan strategis kepada perusahaan baja terbesar di dunia, Arcellor Mittal.

Langkah tersebut untuk mencegah terulangnya kasus penguasaan asing atas sejumlah BUMN strategis di Indonesia, seperti Indosat oleh Temasek Singapura dan Semen Gresik oleh Cemex Meksiko, kata Ketua BUMN Watch, Naldy Nazar Haroen, di Jakarta, Minggu.

Sementara Komisaris Utama PT KS, Taufiequrachman Ruki, menilai rencana pemerintah melakukan privatisasi melalui penjualan strategis mengabaikan kemampuan PT KS.

Ia optimis, tanpa rencana privatisasi, produksi baja KS bisa naik dari 2,5 juta ton menjadi 5 juta ton pada 2011.

Sebaliknya jika penjualan itu terwujud, ia khawatir KS akan menjadi perusahaan baja India dan bukan lagi milik Indonesia.

Sebelumnya Menneg BUMN Sofyan Djalil mengemukakan produksi PT KS saat ini sebesar 2,5 juta ton masih minim dibandingkan dengan potensi pasar yang ada.

“Saat ini pabrik baja global sudah sangat besar produksinya. Arcelor-Mittal itu sudah 110 juta ton, sedangkan KS hanya 2,5 juta ton. Kecil sekali dibanding banyaknya persaingan global,” kata Sofyan.

Chief Executive Officer (CEO) Arcellor Mittal, Lakshmi Mittal saat bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini, menyampaikan minatnya bekerja sama dengan PT Aneka Tambang serta Krakatau Steel untuk meningkatkan kapasitas produksi perusahaan baja miliknya di Jawa Timur, PT Ispat Indo.

Baca berita selengkapnya di Antara:

http://www.antara.co.id/arc/2008/4/20/pemerintah-diminta-tak-jual-krakatau-steel-pada-mittal/

Tim Privatisasi Jangan Jadi Pemulus Jual KS - Privatisasi melalui IPO merupakan pilihan terbaik.

Republika, 19 May 2008

JAKARTA- Tim Privatisasi PT Krakatau Steel (KS) bentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta tidak menjadi alat untuk mempermulus jalan menjual KS ke asing. Tim ini harus bisa independen dari pengaruh tekanan investor, demi menyelamatkan aset bangsa.

“Saya berharap tim privatisasi nanti tidak menjadi alat memuluskan keinginan pemerintah. Komisi VI dan XI harus tetap berpegang teguh menolak penjualan KS ke asing, karena selama ini yang saya tahu teman-teman memilih privatisasi lewat penjualan saham perdana (IPO), daripada strategic sale (SS),” ujar Dradjad Wibowo, anggota Komisi XI DPR, kepada Republika, akhir pekan kemarin.

Kendati demikian. Dradjad mencium gelagat kurang baik di kalangan anggota dewan yang menjadi broker dalam privatisasi KS. Tujuannya jelas, melego saham KS ke asing. “Ada oknum-oknum anggota di legislatif dan pemerintah yang menjadi calo (penjualan KS ke asing),” tuding anggota dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Ketua umum DPP PKB versi Aprung Ali Masykur Musa juga tidak setuju jika industri strategis nasional semacam KS dijual ke asing, hanya demi mendapatkan modal tambahan. Menurut Ali, masih ada upaya lain selain menjual ke asing untuk mendapatkan dana tambahan guna meningkatkan produksi baja. “Ekonomi Indonesia sudah dikendalikan asing. Kalau perusahaan Malaysia mulai berlomba-lomba membeli perusahaan di negara lain, tapi pemerintah Indonesia justri beramai-ramai menjual perusahaan,” ujarnya.

Baca artikel selengkapnya di:

http://www.krakatausteel.com/home.php?page=news&action=view&id=927&PHPSESSID=f13844e573264ddb4afa2d2bad71dd9e

Privatisasi Krakatau Steel Tidak Beralasan

Media Indonesia, 10 Mei 2008

Opsi yang disukai Mutammimul Ula dkk, ialah, mendukung pernyataan Komisaris Utama PT KS, Taufik Ruki. “Yakni, investor asing bisa menanamkan sahamnya bagi pengembangan pabrik-pabrik baru, tanpa perlu membeli KS,” tambahnya.

Peningkatan kapasitas produksi, menurutnya, bisa terpenuhi dengan investasi tersebut. Ia juga menegaskan, bagaimanapun prasyarat untuk membangun kemandirian pertahanan suatu bangsa, ialah, adanya jaminan ketersediaan produk yang dibutuhkan.

“Dan harus diingat, hampir sebagian besar Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) yang kita produksi membutuhkan baja yang bahan bakunya dari bijih besi. Kan KS itu antara lain memproduksi bijih besi itu,” ungkapnya.

Baca artikel selengkapnya di:

http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MTIzMg==

Denpasar, Sinar Harapan

Presiden Megawati Soekarnoputri menegaskan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, telepon dan listrik adalah semata–mata untuk memperbaiki kondisi perekonomian bangsa Indonesia. Untuk itu masyarakat diimbau agar mengerti, kendati keputusan menaikkan harga tersebut dirasakan sangat berat.

”Pemerintah tak punya pilihan lain, kecuali menaikkan harga BBM,” ujar Megawati ketika menyampaikan pidato politiknya selaku Ketua Umum DPP PDIP pada perayaan HUT PDIP ke-30 di lapangan Mengwi, Badung, Bali, Minggu (12/1).

Hadir pada acara itu antara lain Gubernur Bali Dewa Made Beratha, Ketua DPRD Bali dan juga Ketua DPD PDIP Bali IBP Wesnawa serta pejabat muspida lainnya.

Di hadapan ribuan massa PDIP dari berbagai daerah, Megawati menyatakan, pemerintah ingin segera keluar dari krisis yang dihadapi sekarang ini dan sekaligus ingin mengurangi beban utang luar negeri. Pilihan yang diambil untuk mengatasi segala krisis itu, menurut Megawati, adalah dengan menaikkan harga BBM.

Dia menjelaskan, selama ini rakyat Indonesia lebih sering dininabobokkan, sehingga tanpa menyadari perekonomian Indonesia runtuh akibat besarnya utang luar negeri. ”Pengalaman 5 tahun lalu, masyarakat kita sering dininabobokkan.

Hanya mengharapkan dukungan politik rakyat, perekonomian menjadi runtuh,” paparnya sembari menyatakan keyakinannya bahwa keputusan menaikkan harga BBM tersebut akan membawa kehidupan masyarakat lebih baik lagi pada masa mendatang.

Ia mengakui, kebijakan menaikkan harga BBM yang menjadi isu politik pada awal 2003 tersebut tidak populis. Namun, imbuh Megawati, pada masa mendatang keputusan menaikkan harga BBM ini akan membawa dampak konstruktif bagi rakyat. Berkaitan dengan hal itu, Megawati berulangkali meminta pengertian dan sekaligus dukungan dari masyarakat.

”Saya minta pengertian dan dukungan masyarakat untuk membangun ekonomi bangsa ini, walau keputusan menaikkan harga BBM terasa berat,” ucapnya seraya mengingatkan rakyat supaya hidup sederhana dalam menghadapi kondisi seperti sekarang ini, sehingga bangsa Indonesia bisa terlepas dari beban utang luar negeri.

Baca selengkapnya di:

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0301/13/nas01.html

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menegaskan bahwa dirinya tidak melempar fitnah terkait pernyataan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah berjanji tidak akan menaikkan harga BBM hingga 2009.

“Barang kali perlu dicek lagi, buka-buka catatan lagi, apakah betul-betul tidak pernah memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa BBM tidak akan dinaikkan lagi hingga 2009 nanti,” ujar Wiranto di Jakarta, Rabu malam.

Hal itu disampaikan Wiranto menanggapi pernyataan Mensesneg Hatta Rajasa yang menyebutkan bahwa Presiden Yudhoyono tidak pernah memberi janji demikian.

Tepati janji

Menurut Wiranto, pemerintah perlu mencek lagi semua pernyataannya yang pernah diucapkan kepada rakyat karena media juga banyak yang mengutip pernyataan tersebut.

“Saya yakin dan tidak mungkin memfitnah,” katanya dan menambahkan, “Kalau sudah janji kepada rakyat, tolong dong tepati. kepercayaan itu harus dipelihara”.

Pertimbangkan lagi karena akan menambah jumlah banyak rakyat miskin

Lebih lanjut Wiranto yang ditemui di sela-sela pembekalan fungsionaris Hanura menjelang verifikasi faktual KPU itu mengatakan bahwa dirinya hanya mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana menaikkan harga BBM karena hal itu akan menambah banyak rakyat miskin.

Walaupun pemerintah juga berupaya pula memberikan bantuan langsung tunai (BLT), ia menambahkan, tapi fakta yang dijumpai di lapangan adalah program itu banyak menuai masalah.

“Jadi ini saran yang sehat dan bukan pendekatan politik. Kami selalu berangkat dengan pendekatan kerakyatan dan keadilan,” katanya.

http://www.antara.co.id/arc/2008/5/21/wiranto-saya-tidak-memfitnah-terkait-janji-sby-tak-akan-naikkan-harga-bbm/

Wiranto Mulai Perang Terbuka dengan SBY

Jakarta (SIB)

Rencana kenaikan harga BBM berdampak pada popularitas Presiden SBY. Itu menjadi peluru bagi lawan-lawan politik untuk melakukan ’serangan’. Dan salah satunya melalui iklan politik.

“Ini perang terbuka. Ini kondisi yang sangat mudah dimanfaatkan oleh kompetitor politik SBY. Saat ini tepat untuk menjatuhkan popularitas SBY dan menaikkan citra kompetitor,” kata pengamat politik dari Universitas Paramadina, Bima Arya Sugiarto, saat dihubungi detikcom mengenai iklan Wiranto, Rabu (21/5).

Akan tetapi, menurut Bima Arya, SBY tidak perlu panik ataupun defensif terhadap manuver lawan-lawan politiknya. SBY juga tidak perlu bertahan di balik komentar-komentar para menteri dan orang dekatnya.

“Harusnya SBY langsung saja melakukan debat publik, menjelaskan kepada masayarakat tentang pilihannya itu. Bukan hanya mengandalkan menteri atau juru bicara untuk ngomong,” tantang doktor ilmu politik lulusan Australian National University (ANU) ini.

Bima Arya justru menyayangkan sikap istana yang justru menyerang balik iklan Wiranto. Lewat Mensesneg Hatta Rajasa, SBY membantah telah berjanji tidak akan menaikkan harga BBM.

“Catatan saya, SBY memang pernah bicara tidak akan menaikkan harga BBM. Daripada debat di media, debat publik saja,” usul Bima Arya.

Dalam catatannya, SBY pernah berjanji tanggal 7 November 2007 usai pelantikan KSAL. Dia bilang, tidak ada opsi untuk itu (menaikkan harga BBM). Juga tanggal 5 Maret 2008. Pada waktu itu SBY lebih memilih penghematan energi daripada menaikkan harga BBM.

“Itu menunjukkan SBY kurang bisa memprediksi keadaan,” sesal Bima Arya.

Iklan Wiranto tersebut dibuat setengah halaman koran. Ada gambar Wiranto berpeci dan orang-orang yang mengantre minyak tanah. Di iklan mencolok itu, tertulis kalimat sebagai berikut:

‘Semoga SBY Tepat janji Tak Menaikkan Harga BBM. Karena penduduk miskin akan bertambah, karena keresahan sosial akan meluas, karena masih ada solusi lain. Kami mengimbau pemerintah pertimbangkan kembali rencana kenaikan harga BBM, apalagi SBY pernah berjanji tak menaikkan BBM kembali. Jika pemimpin berjanji, selayaknya janji itu ditepati.’

http://hariansib.com/2008/05/23/wiranto-mulai-perang-terbuka-dengan-sby/

SBY: Wiranto Menyesatkan

Rabu, 21 Mei 2008 | 15:22 WIB

Kompas, JAKARTA, RABU - Perseteruan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto berlanjut. Setelah perseteruan memuncak dan mereda soal jumlah angka kemiskinan di Indonesia, perseteruan baru muncul saat Wiranto menggugat janji Presiden Yudhoyono yang diingatnya tidak akan menaikkan harga BBM.

Wiranto di beberapa media massa mengiklankan diri dengan format berita berjudul “Wiranto Masih Berharap SBY Penuhi Janji soal BBM”. Dalam iklan itu, Wiranto berkata, “Sampai sekarang saya masih berharap SBY tidak ingkar janji. Dan saya akan terus mengingatkan dia agar memenuhi janjinya.”

Iklan itu sempat dilihat dan dibaca Presiden Yudhoyono. Menurut juru bicara kepresidenan, Andi Mallarangeng, Presiden telah mengecek semua rekaman pidatonya di semua tempat untuk mencari kapan dan di mana janji tidak menaikkan BBM itu diucapkan. “Setelah dicek di semua rekaman, tidak ada kata-kata Presiden ‘Saya berjanji tidak akan menaikkan harga BBM’. Iklan itu menyesatkan,” ujar Andi.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/21/15224535/sby.wiranto.menyesatkan

Selasa, 06 Mei 2008 | 16:38 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dalam waktu dekat besarnya kemungkinan hampir sama atau mendekati dengan kenaikan pada Maret 2005 sebesar 30 persen.

“Pemerintah kita sudah dua kali menaikkan BBM, yang pertama Maret 2005 sebesar 30 persen, Pada Oktober 2005 sebesar 120 persen dan tahun ini munkin naiknya sama dengan yang pertama,” kata Kalla di depan para gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Pada Tahun 2008 di Hotel Bidakara Selasa (6/5).

http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2008/05/06/brk,20080506-122587,id.html

Suradi

Sinar Harapan, Rabu, 31 Agustus 2005. Jakarta - Partai Golkar mendesak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) guna mengatasi krisis, mengingat harga minyak dunia melambung.

Usulan mempercepat kenaikan BBM ini diungkapkan jajaran pimpinan partai berlambang pohon beringin itu kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (30/ petang. Mereka adalah Ketua DPP Tadjudin Noer Said, Enggartiasto Lukito, Ketua Komisi VII DPR yang menangani energi Agusman Effendi, dan anggota DPR dari Golkar yang duduk di komisi anggaran DPR, Hafidz Zawawi, Suharsoyo, Darul Siska serta Syamsul Bahri.

Sebelumnya, Ketua umum DPP Golkar yang juga Wapres Jusuf Kalla mengusulkan kenaikan BBM ini awal tahun 2006 mendatang. Namun, mengingat perkembangan global pasar minyak yang tak terkendali dan kemampuan Indonesia untuk membeli atau mengimpor BBM akan membuat defisit sangat tinggi terhadap APBN, tidak ada jalan lain, kecuali menaikkannya segera.

“Bagi Golkar, ini usulan yang sangat tidak populis dan Golkar tidak akan mengambil keuntungan politis, malah sebaliknya partai ini akan menjadi tumbal bagi kebijakan pemerintah di masa kritis seperti saat ini,” kata Tadjudin sambil meyakinkan kembali pada wartawan, bahwa usulan ini merupakan kajian komprehensif dari berbagai sisi ekonomi dan moneter.

Namun ketika ditanya apakah tidak ada kebijakan lain berupa terobosan pemberantasan korupsi, peningkatan pajak dan efesiensi, hampir semua tokoh Golkar itu meyakini bahwa semua cara yang dilakukan itu, tidak mungkin menutup beban subsidi yang amat besar terhadap BBM.

“Setiap minggu kita membakar Rp 3 miliar hanya untuk subsidi BBM, berapa besar uang yang dibakar jika keadaan ini dibiarkan terus,”tambah Enggartiasto.

Para pimpinan Golkar ini mengabaikan dampak sosial kenaikan BBM yang diusulkannya mengingat kemampuan masyarakat yang rendah dan beban hidup yang makin berat. “Kita kesampingkan dulu soal sosial dan politik itu. Kita harus menyelamatkan ekonomi kita yang berada di ambang kebangkrutan,” kata Tadjudin.

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0508/31/nas01.html

Laksamana Sukardi

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Ir. Laksamana Sukardi (lahir di Jakarta, 1 Oktober 1956) adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara pada Kabinet Gotong Royong. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1979 dari Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung. Ia dikenal juga pernah tergabung sebagai politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Saat ini dia turut bergabung dalam mendirikan partai baru yang bernama Partai Demokrasi Pembaruan bersama-sama dengan Sophan Sophiaan, Arifin Panigoro, Roy BB Janis, Sukowaluyo Mintohardjo, Noviantika Nasution, Didi Supriyanto, Tjiandra Wijaya, Potsdam Hutasoit dan RO Tambunan.^[1]

Karir

• 2001-2004 Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Kabinet Gotong Royong
• 1999-2001 Menteri Negara Investasi dan Pemberdayaan BUMN Kabinet Persatuan Nasional
• 1992-1997 Anggota MPR RI dari Fraksi PDI

Penjualan Indosat, Premium dengan Banyak Gratisan

Jakarta, 23 Desember 2002 00:26

Dari sedan yang juga berwarna perak itu muncul Amrin Husein Siregar dan Rahman Sulaiman. Dua anggota DPR dari Fraksi Reformasi ini kemudian bergabung dengan rekannya, Rosyid Hidayat, yang lebih dulu menuju ruang Pelayanan Masyarakat.

Tiga anggota DPR itu didampingi pengacara Ahmad Bay Lubis. Mereka melaporkan perkara serius. “Kami mengadukan Laksamana Sukardi karena telah melakukan kejahatan terhadap negara,” kata Rosyid. Bersama surat pengaduan, Rosyid menyerahkan setumpuk berkas kepada Komisaris Besar Bambang Sukardi, Kepala Unit Siaga Badan Reserse Kriminal.

Gugatan Rosyid itu atas nama Fraksi Reformasi DPR. Mereka menyoal penjualan 41,94% saham Indosat kepada Singapore Technologies Telemedia Limited (ST Telemedia). Perusahaan penyedia jasa multimedia asal “negeri singa” itu, 15 Desember lalu, dinyatakan menang dalam tender pembelian saham PT Indosat yang digelar Kantor Menteri BUMN. Kemenangan itu, menurut Rosyid cs, diperoleh ST Telemedia dengan cara tidak wajar.

“Prosesnya tidak transparan dan akuntabilitasnya kecil,” ujar Rosyid. Ia didukung 16 anggota DPR untuk menggugat kontrak jual-beli saham antara Menteri Negara BUMN dan ST Telemedia. Dalam dokumen jual-beli itu, pembeli saham Indosat adalah Indonesia Communications Limited, bukan ST Telemedia.

Hujan gugatan terhadap keputusan penjualan saham pemerintah di Indosat kepada ST Telemedia deras menerpa Laksamana. Transaksi bernilai Rp 5,62 trilyun itu disinyalir bakal menimbulkan keburukan pada banyak aspek. Anggota Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Didik J. Rachbini, mengatakan bahwa penguasaan 41,94% saham Indosat oleh ST Telemedia itu berpotensi menimbulkan persaingan tak sehat dalam bisnis operator telepon seluler. “ST Telemedia masih berhubungan dengan Temasek, yang menguasai 35% saham PT Telkomsel,” katanya.

Temasek Holdings adalah induk berbagai perusahaan di Singapura, yang seluruh sahamnya dikuasai pemerintah jiran itu (lihat: Kota Laut Digenggam Dinasti). Sejak akhir 2001, lewat anak perusahaannya, Singapore Telecommunications Limited (SingTel), Temasek memburu saham PT Telkomsel. Pada pertengahan 2002, SingTel tercatat sebagai pemilik 35% saham Telkomsel.

Sehingga Temasek, yang memiliki 67,65% saham SingTel, secara tidak langsung menguasai 23,7% saham Telkomsel. Perusahaan operator telepon seluler (ponsel) dengan jumlah pelanggan terbesar di Indonesia itu menguasai 45% lebih pangsa pasar di dalam negeri. Masuknya ST Telemedia ke Indosat juga menjadi jalan masuk Temasek untuk memperluas cengkeramannya di jaringan jasa operator ponsel.

Dengan memiliki Indosat, ST Telemedia ikut mempunyai hak atas PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) dan PT Indosat Multi Media Mobile (IM3). Anak-anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki Indosat itu masing-masing menguasi sekitar 25% dan 10% pangsa pasar operator ponsel di Indonesia. “Dengan demikian, Temasek memiliki posisi dominan dalam bisnis operator ponsel,” kata Didik.

Dengan mendominasi pasar, Temasek berpeluang menggunakan posisi dominannya untuk melakukan persaingan bisnis secara tidak sehat. “Pemerintah sudah melakukan kesalahan besar,” ujar Didik. Menurut dia, keputusan menjual Indosat ke ST Telemedia telah melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha.

http://www.gatra.com/2002-12-23/versi_cetak.php?id=23424

Tuntut Pembatalan Penjualan Saham ke STT

Karyawan Indosat Mogok

Jakarta, Sinar Harapan

Sekitar 300 karyawan Indosat, Jumat (27/12) pagi ini menggelar aksi mogok menolak privatisasi PT Indosat. Aksi mogok ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia, yakni di Divisi Regional Medan dan Surabaya.

Menurut Ketua Harian Serikat Pekerja PT Indosat Sukur M. Maldy, aksi mogok ini direncanakan akan berlangsung selama tiga hari, yakni pada Jumat ini, Senin dan Selasa pekan depan.

”Kami meminta pemerintah untuk membatalkan transaksi jual beli 41,94 persen saham Indosat ke Singapore Technologies Telemedia (STT),” ujar Sukur di tengah-tengah aksi mogok karyawan Indosat, di halaman Gedung Pusat Indosat, Jalan Medan Merdeka Selatan, di Jakarta, Jumat (27/12) pagi.

…

Di samping itu, lanjutnya, SP Indosat juga melaporkan Menneg BUMN, Laksamana Sukardi serta Direksi Indosat ke polisi. Bahrunsyah mengaku, SP Indosat memiliki bukti tertulis pelanggaran dan cacat hukum privatisasi atau proses divestasi saham Indosat. Salah satu sebab adalah pemenang divestasi disebutkan Singapore Technologies Telemedia (STT), namun Indonesia Corporation Ltd (ICL) yang menandatangani Perjanjian Jual-Beli (Sales and Purchase Agreement/SPA) dan Perjanjian Pemegang Saham (Shareholders Agreement) bersama Pemerintah Indonesia.

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0212/27/sh02.html