Capres Indonesia

Puisi Negeri Para Bedebah dan Republik Mimpi Buruk

nizaminz — Tue, 10 Nov 2009 01:47:22 +0000

Puisi-puisi tentang Indonesia dan pemerintahannya.

Mari kita berdoa dan berusaha agar Allah memberi kita pemimpin yang adil dan amanah yang hidup sederhana agar rakyatnya bisa makmur sejahtera.

Negeri Para Bedebah

Adhie Massardi

Ada satu negeri yang dihuni para bedebah

Lautnya pernah dibelah tongkat Musa

Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah

Dari langit burung-burung kondor jatuhkan bebatuan menyala-nyala

Tahukah kamu ciri-ciri negeri para bedebah?

Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah

Tapi rakyatnya makan dari mengais sampah

Atau jadi kuli di negeri orang yang upahnya serapah dan bogem mentah

Di negeri para bedebah

Orang baik dan bersih dianggap salah

Dipenjarakan hanya karena sering ketemu wartawan

Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah

Karena hanya penguasa yang boleh marah

Sedang rakyatnya hanya bisa pasrah

Maka bila negerimu dikuasai para bedebah

Jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah

Karena Tuhan tak akan mengubah suatu kaum

Kecuali kaum itu sendiri mengubahnya

Maka bila negerimu dikuasai para bedebah

Usirlah mereka dengan revolusi

Bila tak mampu dengan revolusi,

Dengan demonstrasi

Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi

Tapi itulah selemah-lemahnya iman perjuangan

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/11/02/83361/KRISIS-KPK-Negeri-Para-Bedebah

‘Republik Mimpi Buruk’

Effendi Gazali

Wahai anak-anak di Republik Mimpi Buruk

Malam ini nikmatilah mimpi sebagai Kapolri

Karena Kapolri bisa mengelabui Komisi III

Komisi III ramai-ramai menguji Kapolri

Tapi disandera dengan cium pipi kanan cium pipi kiri

Ini membuat penonton menjadi geli

Wahai anak-anak Republik Mimpi Buruk

Jangan mimpi jadi Superman, tapi mimpilah jadi ‘Super-Anggodo’

Karena Superman tidak bisa mengatur polisi

Tapi ‘Super-Anggodo’ bisa mengatur polisi dan Kejaksaan RI.

‘Super-Anggodo juga didukung oleh orang nomor satu di negeri ini

Lucunya Presiden kita tidak sakit hati karena tidak lapor ke polisi

Karena katanya belum ada bukti

Wahai anak-anak Republik Mimpi Buruk

Kita hanya ingin menyelamatkan KPK, Kejaksaan dan Polri

Tidak ingin kita melenyapkan mereka semua

Negeri ini masih butuh mereka

Tapi harus dibersihkan dari orang-orang kotor.

http://www.detiknews.com/read/2009/11/08/093226/1237334/10/effendi-ghazali-bacakan-republik-mimpi-buruk

Kabinet Indonesia Bersatu II

nizaminz — Tue, 03 Nov 2009 05:28:51 +0000

Akhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II dilantik oleh SBY. Saat pelantikan terjadi beberapa kontroversi seperti tudingan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari terang-terangan mengungkapkan perilaku Endang Rahayu Sedyaningsih. Siti meragukan nasionalisme Endang karena pernah secara diam-diam membawa virus H5N1 ke luar negeri. Padahal Indonesia sudah memperjuangkan soal virus sharing dan disetujui dalam sidang WHO.

Akibat perilakunya itu, Siti kemudian memutasi Endang dan menurunkan jabatannya menjadi peneliti biasa. Soal ini Endang membantahnya.

Selain itu juga terjadi kontroversi kenaikan gaji menteri di masyarakat.

Kabinet Indonesia Bersatu II (Inggris: Second United Indonesia Cabinet) adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya^[1], tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional.

Susunan

Berikut adalah susunan Kabinet Indonesia Bersatu II yang diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya.^[2]^[3]^[4]^[5]

Menteri koordinator

No.	Kementerian	Jabatan	Pejabat	Latar belakang
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Djoko Suyanto	Militer, mantan Panglima TNI, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Hatta Rajasa	Sipil, Mensesneg, Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, diusulkan oleh PAN
3	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	Agung Laksono	Sipil, mantan Ketua DPR, diusulkan oleh Golkar
4		Menteri Sekretaris Negara	Sudi Silalahi	Militer, Seskab, Tim Sukses SBY-Boediono

Menteri departemen

No.	Kementerian	Jabatan	Pejabat	Latar belakang
5	Departemen Dalam Negeri	Menteri Dalam Negeri	Gamawan Fauzi	Sipil, Gubernur Sumatera Barat, Tim Sukses SBY-Boediono
6	Departemen Luar Negeri	Menteri Luar Negeri	Marty Natalegawa	Sipil, Duta Besar untuk PBB
7	Departemen Pertahanan	Menteri Pertahanan	Purnomo Yusgiantoro	Sipil, Menteri ESDM, mantan Wakil Gubernur Lemhannas
8	Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Patrialis Akbar	Sipil, mantan anggota DPR, diusulkan oleh PAN
9	Departemen Keuangan	Menteri Keuangan	Sri Mulyani Indrawati	Sipil, Menkeu
10	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Darwin Zahedy Saleh	Sipil, diusulkan oleh Partai Demokrat
11	Departemen Perindustrian	Menteri Perindustrian	M. S. Hidayat	Sipil, Ketua Kadin, diusulkan oleh Golkar
12	Departemen Perdagangan	Menteri Perdagangan	Mari Elka Pangestu	Sipil, Mendag
13	Departemen Pertanian	Menteri Pertanian	Suswono	Sipil, anggota DPR, diusulkan oleh PKS
14	Departemen Kehutanan	Menteri Kehutanan	Zulkifli Hasan	Sipil, anggota DPR, diusulkan oleh PAN
15	Departemen Perhubungan	Menteri Perhubungan	Freddy Numberi	Militer, Menteri KP, diusulkan oleh Partai Demokrat
16	Departemen Kelautan dan Perikanan	Menteri Kelautan dan Perikanan	Fadel Muhammad	Sipil, Gubernur Gorontalo, diusulkan oleh Golkar
17	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Muhaimin Iskandar	Sipil, anggota DPR, diusulkan oleh PKB
18	Departemen Pekerjaan Umum	Menteri Pekerjaan Umum	Djoko Kirmanto	Sipil, Menteri PU
19	Departemen Kesehatan	Menteri Kesehatan	Endang Rahayu Sedyaningsih	Sipil, mantan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi
20	Departemen Pendidikan Nasional	Menteri Pendidikan Nasional	Mohammad Nuh	Sipil, Menkominfo
21	Departemen Sosial	Menteri Sosial	Salim Assegaf Al Jufri	Sipil, Duta Besar untuk Arab Saudi, diusulkan oleh PKS
22	Departemen Agama	Menteri Agama	Suryadharma Ali	Sipil, anggota DPR, diusulkan oleh PPP
23	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	Menteri Kebudayaan dan Pariwisata	Jero Wacik	Sipil, anggota DPR, diusulkan oleh Partai Demokrat
24	Departemen Komunikasi dan Informatika	Menteri Komunikasi dan Informatika	Tifatul Sembiring	Sipil, anggota DPR, diusulkan oleh PKS

[sunting] Menteri negara

No.	Kementerian	Jabatan	Pejabat	Latar belakang
25	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	Menteri Negara Riset dan Teknologi	Suharna Surapranata	Sipil, anggota DPR, diusulkan oleh PKS
26		Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Syarief Hasan	Sipil, anggota DPR, diusulkan oleh Partai Demokrat
27		Menteri Negara Lingkungan Hidup	Gusti Muhammad Hatta	Sipil, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat
28		Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Linda Amalia Sari	Sipil, Ketua Kowani
29	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Evert Ernest Mangindaan	Militer, mantan Gubernur Sulawesi Utara, anggota DPR, diusulkan oleh Partai Demokrat
30		Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	Helmy Faishal Zaini	Sipil, anggota DPR, diusulkan oleh PKB
31		Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Armida Alisjahbana	Sipil, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran
32		Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara	Mustafa Abubakar	Sipil, Direktur Utama Perum Bulog
33		Menteri Negara Perumahan Rakyat	Suharso Monoarfa	Sipil, anggota DPR, diusulkan oleh PPP
34	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	Menteri Negara Pemuda dan Olahraga	Andi Mallarangeng	Sipil, Juru Bicara Kepresidenan, diusulkan oleh Partai Demokrat

Pejabat setingkat menteri

Lembaga	Jabatan	Pejabat	Latar belakang
Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan	Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan	Kuntoro Mangkusubroto^[6]	Sipil, mantan Kepala BRR Aceh-Nias
Badan Intelijen Negara	Kepala Badan Intelijen Negara	Sutanto^[7]	Polisi, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), mantan Kepala Polri, Tim Sukses SBY-Boediono
Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Gita Wirjawan	Sipil, Komisaris PT Pertamina (Persero)

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Indonesia_Bersatu_II

Video Pengumuman Kabinet Indonesia Bersatu II oleh SBY:
http://www.youtube.com/watch?v=uVd3Av6UX-U

Inilah Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II
DHONI SETIAWAN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/10).

Rabu, 21 Oktober 2009 | 22:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan susunan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10) pukul 22.00. Berikut ini daftar menteri dan pejabat negara dalam kabinet baru yang akan menjabat pada periode tahun 2009-2014.

1. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan: Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa
3. Menko Kesra: Agung Laksono
4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
6. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
7. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
8. Menteri Hukum dan HAM: Patrialis Akbar
9. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Darwin Zahedy Saleh
11. Menteri Perindustrian: MS Hidayat
12. Menteri Perdagangan: Mari Elka Pangestu
13. Menteri Pertanian: Suswono
14. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
15. Menteri Perhubungan: Freddy Numberi
16. Menteri Kelautan dan Perikanan: Fadel Muhammad
17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
19. Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Sedyaningsih
20. Menteri Pendidikan Nasional: M Nuh
21. Menteri Sosial: Salim Segaf Aljufrie
22. Menteri Agama: Suryadharma Ali
23. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: Jero Wacik
24. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring
25. Menneg Riset dan Teknologi: Suharna Surapranata
26. Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM: Syarifudin Hasan
27. Menneg Lingkungan Hidup: Gusti Moh Hatta
28. Menneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar
29. Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: EE Mangindaan
29. Menneg Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faisal Zaini
31. Menneg PPN/Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana
32. Menneg BUMN: Mustafa Abubakar
33. Menneg Perumahan Rakyat: Suharso Manoarfa
34. Menneg Pemuda dan Olahraga: Andi Mallarangeng

Pejabat Negara:
1. Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan: Kuntoro Mangkusubroto
2. Kepala BIN (Badan Intelijen Negara): Jenderal Pol Purn Sutanto
3. Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal): Gita Wirjawan

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/10/21/22185589/Inilah.Susunan.Kabinet.Indonesia.Bersatu.II

Kamis, 22/10/2009 08:50 WIB

Ganti Siti Fadilah & Pakai Endang, SBY Tunduk Pada AS

Shohib Masykur – detikNews

Presiden SBY Umumkan Kabinet

Jakarta – Presiden SBY memilih Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Siti Fadilah Supari. Dengan ini SBY dinilai tunduk pada kepentingan AS karena Endang merupakan orang paling dekat dengan Namru-2 milik AS.

“Ini kabinet neoliberal yang cenderung tunduk pada kepentingan Amerika. Ibu Siti ditendang. Padahal dia berhasil karena bisa melawan negara besar seperti Amerika dan WHO,” kata pengamat politik LIPI Syamsudin Haris pada detikcom, Kamis (22/10/2009).

Syamsudin menyayangkan SBY yang tidak lagi memakai Siti yang dia nilai telah berhasil. “Sayangnya SBY nggak pakai lagi. Mungkin karena SBY terlalu tunduk pada Amerika dan WHO,” kata Syamsudin.

Selain itu dia juga menganggap audisi menteri yang dilakukan SBY sebenarnya tidak perlu. Sebab calon yang diaudisi hanya 1 untuk tiap pos kementerian, kecuali untuk jabatan Menkes. Jika berniat audisi, seharusnya 1 pos kementerian minimal 2 orang.

“Kasihan juga dengan Ibu Nila, dia satu-satunya yang gagal. Padahal sudah ada karangan bunga dan ucapan selamat segala macam,” kata ucap Syamsudin.

Dia menilai, sebagai seorang presiden yang menang dengan perolehan suara tinggi, SBY terlalu tidak bernyali. SBY tidak berinisiatif membangun kabinet profesional yang diisi dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya. “Padahal dia memiliki mandat yang jauh lebih kuat,” kata Syamsudin.

(sho/nrl)

http://www.detiknews.com/read/2009/10/22/084817/1226166/10/ganti-siti-fadilah-pakai-endang-sby-tunduk-pada-as

Kabinet Indonesia Bersatu II

“Sulit Buktikan Kalau Saya Jual Virus”

Siti meragukan nasionalisme Endang karena pernah secara diam-diam membawa virus H5N1.

Kamis, 22 Oktober 2009, 09:24 WIB

Umi Kalsum, Sandy Adam Mahaputra

Endang Rahayu Sedyaningsih disalami SBY usai diaudisi jadi Menteri Kesehatan (Rumgapres/ Anung)

VIVAnews – Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari terang-terangan mengungkapkan perilaku Endang Rahayu Sedyaningsih. Siti meragukan nasionalisme Endang karena pernah secara diam-diam membawa virus H5N1 ke luar negeri. Padahal Indonesia sudah memperjuangkan soal virus sharing dan disetujui dalam sidang WHO.

Akibat perilakunya itu, Siti kemudian memutasi Endang dan menurunkan jabatannya menjadi peneliti biasa. Soal ini Endang membantahnya.

“Tidak benar. Memang sulit membuktikan kita benar. Kalau waktu itu saya dimutasi, saya terima. Kalau saya dimutasi ya saya ikuti, tidak masalah,” kata Endang di rumahnya, Kompleks IKIP, Duren Tiga, Jakarta, Kamis 22 Oktober 2009.

Suami Endang, MJN Mamahit, juga mengaku sering mendengar selentingan itu di tempat kerjanya. Mamahit yang juga dokter di RS Tangerang mengabaikan suara-suara sumbang itu. “Saya biasa saja, itu tidak masalah tidak benar,” kata dia.

Soal kedekatannya dengan Namru-2, laboratorium milik Angkatan Laut AS, Endang mengakui dia memang memiliki kedekatan, tapi tidak hanya dengan peneliti-peneliti Amerika Serikat saja. “Juga dengan teman-teman Jepang, Belanda. Saya tidak mengelak kalau dikatakan dekat dengan Namru. Kalau saya dekat dengan Ibu (Siti Fadilah), nanti dikira sombong,” katanya.

Soal pesan Siti agar rasa nasionalismenya ditingkatkan, Endang hanya menjawab singkat. “Ya aminlah,” kata dia.

http://politik.vivanews.com/news/read/99050-_sulit_buktikan_kalau_saya_tak_jual_virus_

Siti Fadilah: Endang Larikan Virus ke LN

Written by anton

Kamis, 22 Oktober 2009

JAKARTA, TRIBUN – Penunjukan Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai menteri kesehatan cukup menimbulkan pertanyaan. Karirnya di depkes sempat tersandung karena Endang pernah dimutasi oleh Siti Fadilah Supari.

“Dia pernah saya mutasi karena dokter Endang membawa virus yang dilarang ke luar negeri. Dia membawa virus tanpa setahu kita. Itu ada sekitar 58 virus ke Hanoi tanpa setahu siapapun juga,” kata mantan Menkes Siti Fadilah Supari kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/10).

Siti Fadilah menuturkan, kala itu Endang beralasan membawa virus untuk diteliti karena ada profesor kenalannya yang datang ke Hanoi. Namun tetap saja hal itu tidak bisa dibenarkan. “Tapi untuk saya membawa virus keluar tanpa sepengetahuan saya adalah pelanggaran,” tegasnya.

Siti Fadilah mengatakan kini sudah tidak mempermasalahkan kasus ‘penyelundupan’ tersebut karena Endang sudah meminta maaf. Tapi gara-gara insiden ini Endang dilarang mengurusi virus lagi.

Ke depannya, Siti Fadilah berharap ucapan Endang kepadanya bahwa dirinya seorang nasionalis bukan isapan jempol belaka. Soal kemampuan, Siti Fadilah yakin Endang punya kemampuan untuk memimpin sebuah departemen dengan sedikit catatan soal virus.

“Saya optimis dia bisa melaksanakan tugas sebagai menkes karena kemampuan identifikasi masalah, menganalisa suatu kesimpulan, merencanakan tindakan dia itu mumpuni,” jelasnya.

“Yang harus saya kawal adalah policy dia terhadap H5N1 dan juga virus-virus yang lain. Kerjasama Indonesia-Amerika yang sudah saya rintis,” lanjutnya.

Menurut mantan Menkes Siti Fadilah Supari, Endang merupakan orang yang paling dekat dengan Naval Medical Research Unit 2 (Namru-2). “Endang adalah staf saya di bagian Litbang. Dia adalah mantan pegawai Namru-2. Dia orang yang paling dekat dengan Namru,” katanya.

Keberadaan Namru-2 sempat menjadi kontroversi. Namru-2 pertama kali berada di Indonesia pada tahun 1970 untuk meneliti virus-virus penyakit menular bagi kepentingan Angkatan Laut AS dan Departemen Pertahanan AS. Kontrak Namru-2, unit riset virus milik Angkatan Laut AS, dengan RI sudah habis sejak Januari 2000.

Namun pada praktiknya masih berlangsung kegiatan penelitian hingga 2005. Kemudian Menkes Siti Fadilah Supari langsung menghentikannya. Dia melarang seluruh rumah sakit mengirimkan sampel ke Namru-2 untuk diteliti. Banyak pihak mencurigai keberadaan Namru menjadi sarana kegiatan intelijen AS dengan berkedok riset.

Setahun setelah Menjadi Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari meminta agar izin Namru 2 ditutup. Barulah diakhir masa jabatannya, ,tepatnya 16 Oktober 2009, Siti Fadilah mengirimkan surat pemberhentian kerjasama Depkes dengan Namru- 2.

http://tribunbatam.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=36178&Itemid=1096

Rencana Kenaikan Gaji Pejabat

Gaji Pokok Menteri Rp 18 Juta, Tetapi …

Setiap menteri menerima mobil dinas baru, dana taktis Rp 150 juta, pensiun, rumah dinas.

Selasa, 27 Oktober 2009, 15:07 WIB

Heri Susanto

VIVAnews – Rencana kenaikan gaji pejabat negara menuai polemik berkepanjangan. Apalagi, pemerintah sudah mengalokasikan dana di APBN 2010 untuk menampung rencana kenaikan gaji pejabat negara tersebut.

Anggota Komisi Keuangan DPR, Harry Azhar Azis mengungkapkan pemerintah memang pernah membahas bersama Panitia Anggaran DPR terkait rencana remunerasi gaji pejabat negara. “Itu sudah dialokasikan di anggaran 2010.”

Dia mengakui gaji pokok pejabat negara, seperti Menteri saat ini memang sekitar Rp 18 juta. Tetapi, jika ditambah dengan berbagai tunjangan yang diperoleh, take home pay mereka bisa Rp 50-60 juta per bulan. “Itu belum termasuk dana operasional menteri per bulan yang besarnya mencapai Rp 150 juta.”

Sekretaris Jenderal Forum untuk Transparansi Anggaran Indonesia (FITRA), Yuna Farhan mengingatkan sesungguhnya para menteri bukan hanya menerima gaji pokok, tetapi mereka telah menerima berbagai fasilitas yang ditanggung negara.

Seluruh fasilitas adalah mobil dinas baru seharga 350 juta, dana taktis operasional 150 juta per orang, rumah dinas beserta operasionalnya, dana pensiun, dan fasilitas VVIP. “Itu sudah lebih dari cukup bagi para menteri,” kata Yuna dalam siaran pers yang diterima VIVAnews di Jakarta, 26 Oktober 2009.

Yuna menekankan jabatan menteri sesungguhnya bukan tempat menampung para job seeker. Alasan gaji yang lebih kecil dari Direktur BUMN, juga tidak bisa diterima. Sebab, Direktur BUMN adalah jabatan professional yang harus berkonstribusi pada pendapatan Negara, sementara Menteri adalah jabatan politik yang berorientasi pada pengabdian melayani rakyat.

“Jadi, jabatan menteri bukan tempat mencari uang.”

heri.susanto@vivanews.com

http://bisnis.vivanews.com/news/read/100358-gaji_pokok_menteri_sih_rp_18_juta__tetapi____

Hasil Perolehan Suara Parpol Pemilu 2009

nizaminz — Tue, 27 Oct 2009 04:25:25 +0000

Maaf, meski telat, berikut

Hasil Perolehan Suara Parpol Pemilu 2009.

Hasil Perolehan Suara Parpol Pemilu 2009

By Republika Newsroom
Minggu, 10 Mei 2009 pukul 05:25:00

–>

JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan dan menetapkan perolehan suara partai politik peserta Pemilu 2009 dengan perolehan jumlah total suara sah nasional mencapai 104.099.785 suara.

Hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional Pemilu 2009 yang ditetapkan KPU Pusat di Jakarta, Sabtu malam, peringkat pertama hingga ketiga diraih secara berturut-turut oleh Partai Demokrat, Golkar, dan PDIP.

Berikut hasil perolehan suara partai politik Pemilu 2009 untuk DPR sesuai dengan pemeringkatan jumlah suara yang diperoleh masing-masing parpol:

Peringkat/ Nama parpol/No urut /Jumlah suara Persentase

1. Partai Demokrat/31/ 21.703.137/20,85
2. Partai Golkar/23/ 15.037.757/ 14,45
3. PDIP/28/ 14.600.091/ 14,03
4. PKS/8/ 8.206.955/ 7,88
5. PAN/9/ 6.254.580/ 6,01
6. PPP/24/ 5.533.214/ 5,32
7. PKB/13/ 5.146.122/ 4,94
8. Partai Gerindra/5/ 4.646.406/ 4,46
9. Partai Hanura/1/ 3.922.870/ 3,77
10. PBB/27/ 1.864.752/ 1,79
11. PDS/25/ 1.541.592/ 1,48
12. PKNU/34/ 1.527.593/ 1,47
13. PKPB/2/ 1.461.182/ 1,40
14. PBR/29/ 1.264.333/ 1,21
15. PPRN/4/ 1.260.794/ 1,21
16. PKPI/7/ 934.892/ 0,90
17. PDP/16/ 896.660/ 0,86
18. Partai Barnas/6/ 761.086/ 0,73
19. PPPI/3/ 745.625/ 0,72
20. PDK/20/ 671.244/ 0,64
21. Partai RepublikaN/21/ 630.780/ 0,61
22. PPD/12/ 550.58/1 0,53
23. Partai Patriot/30/ 547.351/ 0,53
24. PNBKI/26/ 468.696/ 0,45
25. Partai Kedaulatan/11/ 437.121/ 0,42
26. PMB/18/ 414.750/0,40
27. PPI/14/ 414.043/ 0,40
28. PKP/17/ 351.440/ 0,34
29. Partai Pelopor/22/ 342.914/ 0,33
30. PKDI/32/ 324.553/ 0,31
31. PIS/33/ 320.665/ 0,31
32. PNI Marhaenisme/15/ 316.752/ 0,30
33. Partai Buruh/44/ 265.203/ 0,25
34. PPIB/10/ 197.371/ 0,19
35. PPNUI/42/ 146.779/ 0,14
36. PSI/43/ 140.551/ 0,14
37. PPDI/19/ 137.727/ 0,13
38. Partai Merdeka/41/ 111.623/ 0,11

Total suara sah nasional 104.099.785. – ant/ahi

http://www.republika.co.id/berita/49403/Hasil_Perolehan_Suara_Parpol_Pemilu_2009

Hasil Perolehan Suara Parpol Pemilu 2009

Minggu, 10 Mei 2009 05:20 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 791 kali

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan dan menetapkan perolehan suara partai politik peserta Pemilu 2009 dengan jumlah total suara sah nasional mencapai 104.099.785.

Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional Pemilu 2009 yang ditetapkan KPU Pusat di Jakarta, Sabtu malam, peringkat pertama hingga ketiga berturut-turut diraih Partai Demokrat, Golkar, dan PDIP.

Berikut hasil perolehan suara partai politik Pemilu 2009 untuk DPR RI sesuai dengan peringkat suara terbanyak:

Peringkat Nama parpol Jumlah suara Persentase

1. Partai Demokrat 21.703.137 20,85

2. Partai Golkar 15.037.757 14,45

3. PDIP 14.600.091 14,03

4. PKS 8.206.955 7,88

5. PAN 6.254.580 6,01

6. PPP 5.533.214 5,32

7. PKB 5.146.122 4,94

8. Partai Gerindra 4.646.406 4,46

9. Partai Hanura 3.922.870 3,77

10. PBB 1.864.752 1,79

11. PDS 1.541.592 1,48

12. PKNU 1.527.593 1,47

13. PKPB 1.461.182 1,40

14. PBR 1.264.333 1,21

15. PPRN 1.260.794 1,21

16. PKPI 934.892 0,90

17. PDP 896.660 0,86

18. Partai Barnas 761.086 0,73

19. PPPI 745.625 0,72

20. PDK 671.244 0,64

21. Partai Republikan 630.780 0,61

22. PPD 550.581 0,53

23. Partai Patriot 547.351 0,53

24. PNBKI 468.696 0,45

25. Partai Kedaulatan 437.121 0,42

26. PMB 414.750 0,40

27. PPI 414.043 0,40

28. PKP 351.440 0,34

29. Partai Pelopor 342.914 0,33

30. PKDI 324.553 0,31

31. PIS 320.665 0,31

32. PNI Marhaenisme 316.752 0,30

33. Partai Buruh 265.203 0,25

34. PPIB 197.371 0,19

35. PPNUI 146.779 0,14

36. PSI 140.551 0,14

37. PPDI 137.727 0,13

38. Partai Merdeka 111.623 0,11

(*)

Total suara sah nasional 104.099.785.***1***

(L.H017*M040/ )

http://www.antara.co.id/view/?i=1241907621&c=NAS&s=POL

Hasil Pilpres 2009: SBY-Boediono Sebagai Pemenang

nizaminz — Wed, 21 Oct 2009 07:12:50 +0000

Setelah mendapat berbagai protes dari kandidat lainnya seperti Megawati-Prabowo atas masalah DPT, dan sebagainya, akhirnya KPU menetapkan pasangan SBY-Boediono sebagai pemenang Pilpres 2009 dengan perolehan suara 73.874.562 suara atau 60,80 persen.

Di posisi kedua, pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto yang memperoleh 32.548.105 suara atau 26,79 persen. Posisi terakhir ditempati pasangan Jusuf Kalla-Wiranto yang meraih 15.081.814 suara atau 12,41 persen.

Segala tuduhan seperti Neoliberalisme kepada Cawapres Boediono ternyata tidak menyurutkan rakyat Indonesia untuk memilih pasangan SBY-Boediono. Semoga mereka berdua benar-benar memegang amanah yang diberikan oleh rakyat untuk memakmurkan rakyatnya.

Berikut berita di berbagai media tentang itu.

KPU Tetapkan SBY-Boediono Pemenang Pilpres 2009

Sabtu, 25 Juli 2009 10:19 WIB

KPU Tetapkan SBY-Boediono Pemenang Pilpres 2009

(FOTO ANTARA/Andika Wahyu)

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Sabtu, menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 yaitu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono memperoleh suara paling tinggi yakni 73.874.562 suara atau 60,80 persen.

Berada di posisi kedua, pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto yang memperoleh 32.548.105 suara atau 26,79 persen. Dan di posisi ketiga yakni pasangan Jusuf Kalla-Wiranto yang meraih 15.081.814 suara atau 12,41 persen.

Baca selengkapnya di:

http://www.antaranews.com/berita/1248491945/kpu-tetapkan-sby-boediono-pemenang-pilpres-2009

FOKUS

Pilpres

KPU Tetapkan SBY – Boediono Pemenang Pilpres 2009

indosiar.com, Jakarta – Setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pasangan capres cawapres Selasa (18/08/09) ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pasangan capres cawapres terpilih dalam pemilihan presiden 2009. KPU menetapkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai pemenang pemilihan presiden 2009.

…

Menurut Anggota KPU, Andi Nurpati, pihaknya sudah mengundang DPR, DPD dan MA namun tidak nampak perwakilan dari lembaga-lembaga tersebut. Dalam keputusannya KPU melalui Ketuanya Abdul Hafiz Anshari menetapkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2009. Pasalnya pasangan ini memperoleh suara 60,8 persen atau lebih dari separo pemilih. Pasangan nomor urut dua ini juga memiliki suara lebih dari 20 persen di 33 provinsi.

Baca selengkapnya di:

http://www.indosiar.com/fokus/81758/kpu-tetapkan-sby—boediono-pemenang-pilpres-2009

Selasa, 18 Agustus 2009, 12:16 WIB

Video Penetapan Pemenang Pilpres 2009

Penyerahan hasil keputusan KPU tentang penetapan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Lihat videonya di:

http://video.vivanews.com/read/5911-penetapan_pemenang_pilpres_2009

Alasan Prabowo Lebih Memilih Megawati Ketimbang SBY

nizaminz — Wed, 27 May 2009 03:12:33 +0000

Berikut adalah foto/gambar yang menjelaskan kenapa Prabowo lebih memilih Megawati ketimbang SBY untuk maju dalam Pilpres 2009 di Indonesia.

Silahkan lihat gambarnya di bawah:

Dari situ ternyata didapat rumusan:

Susilo BY+ Prabowo = Supra

Megawati + Prabowo = MegaPro

Ternyata lebih gagah naik MegaPro….

http://www.kaskus.us/showthread.php?t=1939571

Apa itu Neoliberalisme?

nizaminz — Mon, 25 May 2009 04:12:47 +0000

Saat ini ramai diberitakan bahwa Capres “X” atau Cawapres “Y” adalah Neoliberalis atau Antek Asing sementara pihak yang tertuduh atau simpatisannya membelanya. Istilah “Neoliberalis” jadi populer sekarang.

Tapi masih banyak orang yang tidak tahu “Apa sih Neoliberalis itu?” Oleh karena itu saya akan mencoba menjelaskannya sesederhana mungkin sehingga orang awam bisa memahaminya.

Neoliberalisme adalah paham Ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis Perdagangan Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi/Penjualan BUMN, Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (Public Service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Neoliberalisme dikembangkan tahun 1980 oleh IMF, Bank Dunia, dan Pemerintah AS (Washington Consensus). Bertujuan untuk menjadikan negara berkembang sebagai sapi perahan AS dan sekutunya/MNC.

Sistem Ekonomi Neoliberalisme menghilangkan peran negara sama sekali kecuali sebagai “regulator” atau pemberi “stimulus” (baca: uang negara) untuk menolong perusahaan swasta yang bangkrut. Sebagai contoh, pemerintah AS harus mengeluarkan “stimulus” sebesar US$ 800 milyar (Rp 9.600 trilyun) sementara Indonesia pada krisis monter 1998 mengeluarkan dana KLBI sebesar Rp 144 trilyun dan BLBI senilai Rp 600 trilyun. Melebihi APBN saat itu. Sistem ini berlawanan 100% dengan Sistem Komunis di mana negara justru menguasai nyaris 100% usaha yang ada.

Di tengah-tengahnya ada Ekonomi Kerakyatan seperti tercantum di UUD 45 pasal 33 yang menyatakan bahwa kebutuhan rakyat seperti Sembako, Energi, dan Air harus dikuasai negara. Begitu pula kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu dibuat berbagai BUMN seperti Pertamina, PAM, PLN, dan sebagainya sehingga rakyat bisa menikmatinya dengan harga yang terjangkau.

Selain itu ada juga Sistem Ekonomi Islam yang hampir mirip dengan Ekonomi Rakyat di mana padang (tanah luas), api (energi), dan air adalah “milik bersama.” Nabi Muhammad juga memerintahkan sahabat untuk membeli sumur air milik Yahudi sehingga air yang sebelumnya jadi komoditas untuk mendapat keuntungan dibagikan gratis guna memenuhi kebutuhan rakyat.

Neoliberalisme disebut juga dengan Globalisasi (Globalization). Neoliberalis adalah orang yang menganut paham Neoliberalisme.

Lembaga Utama yang menjalankan Neoliberalisme adalah IMF, World Bank, dan WTO. Di bawahnya ada lembaga lain seperti ADB. Dengan belenggu hutang (misalnya hutang Indonesia yang meningkat dari Rp 1.200 trilyun 20 tahun 2004 dan bengkak jadi Rp 1.600 trilyun di 2009) lembaga tersebut memaksakan program Neoliberalisme ke seluruh dunia. Pemerintah AS (USAID) bertindak sebagai Project Manager yang kerap campur tangan terhadap pembuatan UU di berbagai negara untuk memungkinkan neoliberalisme berjalan (misalnya di negeri kita UU Migas).

Mari kita bahas satu per satu agenda utama Neoliberalisme.

Privatisasi/Penjualan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Neoliberalis menghendaki negara tidak berbisnis meski bisnis tersebut menyangkut kekayaan alam negara dan juga menyangkut kebutuhan hidup orang banyak. Oleh karena itu semua BUMN harus dijual atau diprivatisasi ke pihak swasta. Karena swasta Nasional keuangannya terbatas, umumnya yang membelinya adalah pihak asing seperti Indosat dan Telkom yang dijual ke perusahaan asing seperti STT dan Singtel yang ternyata anak perusahaan dari Temasek (BUMN Singapura).

PAM (Perusahaan Air Minum) yang dibeli pihak asing sehingga jadi Palyja (Lyonnaise, Perancis) dan TPJ (Thames PAM Jaya yang kemudian dibeli oleh AETRA). Privatisasi ini akhirnya menyebabkan tarif PAM naik berkali-kali hingga sekarang 1 m3 jadi sekitar Rp 7.000.

Yang berbahaya adalah ketika perusahaan swasta/asing itu bergerak di bidang pertambangan seperti minyak, gas, emas, perak, tembaga, dan sebagainya, sehingga kekayaan alam Indonesia bukannya dinikmati oleh rakyat Indonesia justru masuk ke kantong asing. Inilah yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Menurut PENA, Rp 2.000 trilyun setiap tahun dari hasil kekayaan alam Indonesia masuk ke tangan asing. Padahal APBN kita saat itu hanya sekitar Rp 1.000 trilyun sementara hutang luar negeri Rp 1.600 trilyun.

Jika Privatisasi khususnya yang menyangkut kekayaan alam bisa dihentikan, maka hutang luar negeri bisa dilunasi dalam waktu kurang dari setahun. Para pejabat dan pegawai negeri bisa hidup senang dengan anggaran Rp 1000 trilyun/tahun dan rakyat bisa makmur dengan rp 2.000 trilyun/tahun yang saat ini justru dinikmati asing.

Prinsip Neoliberalisme di atas jelas bertentangan dengan UUD 45 (yang saat ini diamandemen) dan juga ajaran Islam. Meski Pancasila dan Islam tidak menganut paham komunisme di mana semua diatur negara, tapi untuk hal-hal yang penting dan menguasai kebutuhan orang banyak serta kekayaan alam itu adalah milik bersama. Bukan segelintir pemilik perusahaan/asing.

Kaum muslimin berserikat (memiliki bersama) dalam tiga hal, yaitu air, rerumputan (di padang rumput yang tidak bertuan), dan api (migas/energi). (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat UUD 45 Pasal 33 ayat 3

Pencabutan Subsidi Barang

Menurut kaum Neoliberalis, subsidi barang adalah penyakit. Oleh karena itu subsidi BBM, angkutan umum, air, dan sebagainya dihapuskan. Harga barang mengikuti harga pasar dunia sehingga harga barang terus meroket melebihi kenaikan penghasilan rakyat.

Sebagai contoh harga Premium yang tahun 2004 masih Rp 1.800/liter naik hingga Rp 6.000/liter. Sementara harga Pertamax betul-betul mengikuti harga minyak dunia sehingga harganya sama dengan di AS. Padahal jika garis kemiskinan di Indonesia hanya Rp 182 ribu/bulan, di AS sekitar Rp 10,4 juta/bulan. Di AS, seorang pengantar Pizza bisa mendapat Rp 14 juta/bulan belum termasuk tip. Sementara di Indonesia, seorang manager belum tentu dapat gaji rp 2 juta/bulan.

Jadi kebijakan kaum Neoliberalis yang memaksakan harga barang mengikuti harga pasar/dunia betul-betul menyengsarakan rakyat Indonesia.

Barang	Harga 2005	Harga 2008	Kenaikan
Premium	1.810	6.000	231%
Beras	3.000	6.000	100%
Angkutan Umum	1.000	2.500	150%
Minyak Goreng	4.500	13.000	189%
UMR	635.000	972.000	53%

Sebagai kompensasi atas berbagai kenaikan harga barang, kaum Neoliberalis memberikan bantuan langsung kepada rakyat seperti BLT sebesar Rp 100 ribu/bulan. Namun sayang, tidak semua rakyat kebagian. Banyak buruh/pekerja yang upahnya di bawah UMR tidak menerima BLT. Garis Kemiskinan yang begitu rendah jauh di bawah standar Bank Dunia yang US$ 2/orang/hari (Rp 660 ribu/bulan) mengakibatkan banyak orang miskin tidak dapat BLT. Penerima BLT kurang dari 40 juta orang. Padahal orang miskin di Indonesia dengan standar Bank dunia diperkirakan sekitar 120 juta jiwa. Ada 80 juta rakyat miskin yang tak menerima BLT sehingga kerap ada orang yang menurut garis kemiskinan BPS “kaya” berebut BLT karena sebetulnya menurut garis kemiskinan Bank Dunia masih miskin.

Ajaran Neoliberalisme yang membisniskan semua barang termasuk air bertentangan dengan ajaran Islam. Jika anda tak punya uang, anda kesulitan menikmati air bersih.

Pernah di zaman Nabi ada orang Yahudi yang memiliki sumur air dan menjualnya kepada masyarakat. Nabi Muhammad meminta sahabat untuk membeli sumur tersebut dan memberikannya gratis kepada seluruh rakyat.

Itulah ajaran Islam di mana air yang merupakan kebutuhan pokok semua makhluk hidup harusnya bisa didapatkan oleh semua makhluk hidup. Bukan hanya oleh orang yang bisa membeli saja.

Penghapusan Layanan Publik

Pelayanan Publik oleh negara seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dihapuskan. Diserahkan ke pihak swasta atau harganya meningkat sesuai harga “Pasar”.

Meski pendidikan dasar SD-SMP gratis (mungkin agar rakyat Indonesia bisa lulus SMP sehingga kalau jadi office boy atau kuli tidak bodoh-bodoh amat), namun untuk SMA dan Perguruan Tinggi Negeri biayanya sangat mahal. Uang masuk SMA Negeri sekitar rp 4-7 juta sementara SPP berkisar Rp 175 ribu-400 ribu/bulan. Melebihi biaya di perguruan tinggi swasta seperti BSI yang kurang dari rp 200 ribu/bulan. Untuk masuk PTN apalagi Fakultas Kedokteran bisa mencapai Rp 75-200 juta.

Kesehatan juga begitu. Banyak Rumah Sakit Pemerintah yang diprivatisasi. Operasi sederhana seperti operasi usus buntu mencapai rp 10 juta lebih. Padahal teman saya yang operasi gajinya tak jauh dari UMR.

Layanan Kesehatan gratis baru bisa didapat jika anda memenuhi kriteria miskin dan punya kartu Keluarga Miskin (GAKIN).

Pembangunan Bertumpu dengan Investor Asing dan Hutang Luar Negeri

Menurut kaum Neoliberalis, tidak mungkin pembangunan dilakukan tanpa hutang. Padahal Arab Saudi yang menasionalisasi perusahaan minyak ARAMCO pada tahun 1974 berhasil meningkatkan pendapatan secara signifikan dan memakmurkan rakyatnya tanpa perlu berhutang.

Hutang dari Lembaga Neoliberalisme seperti IMF, World Bank, ADB, dan sebagainya justru jadi belenggu yang memaksa Indonesia menjual BUMN dan kekayaan alamnya.

Saat ini Rp 2.000 trilyun/tahun hasil kekayaan alam Indonesia tidak dapat dinikmati rakyat sehingga mayoritas rakyat Indonesia hidup melarat. Tapi justru oleh perusahaan asing yang merupakan kroni dari IMF dan World Bank.

Jika Indonesia mandiri, maka hutang luar negeri yang cuma Rp 1.600 trilyun itu bisa lunas dalam waktu kurang dari setahun.

Jika Rp 2.000 trilyun/tahun hasil kekayaan alam Indonesia bisa dipakai untuk pembangunan, maka kita tidak perlu lagi berhutang.

Kaum Neoliberalis itu seperti makelar hutang yang mendapat komisi dan berbagai keuntungan lainnya dari hasil hutang berupa bunga dan juga penjualan BUMN dan kekayaan alam Indonesia.

Spekulasi Pasar Uang, Pasar Modal, dan Pasar Komoditas

Dari Rp 1.982 Trilyun perdagangan saham di BEI, hanya Rp 44,37 Trilyun masuk ke Sektor Riel (2,24%). Sementara 97% lebih tersedot untuk Spekulasi Saham.

Perdagangan valuta asing (valas) di Indonesia sekitar Rp 7.000 trilyun/tahun dan terus meningkat. Uang jadi lebih sebagai alat spekulasi ketimbang sebagai alat tukar.

Inilah contoh keserakahan Kartel dan spekulan Pasar Minyak yang mempermainkan harga di Pasar Komoditas dan tak terkontrol. Harga minyak dari US$ 20/brl (2002) jadi US$ 144/brl (2008). Naik 7x lipat dalam 6 tahun!

Menurut ensiklopedi MS Encarta, dari tahun 1950-2001 volume ekspor dunia meningkat 20 kali lipat. Sementara perdagangan uang dari tahun 1970-2001 naik 150 x lipat dari US$ 10-20 milyar per hari jadi US$ 1,5 trilyun/hari (Rp 16.500 trilyun/hari)! Spekulasi uang asing seperti Rupiah-Dollar-Yen-Euro, dsb lebih besar ketimbang sebagai alat tukar untuk pembelian barang.

Itulah sistem Neoliberalisme yang lebih mementingkan uang tersedot ke Spekulasi uang, saham, dan komoditas (meski barang, tapi dipermainkan hingga jatuh tempo selama 6 tahun) di Pasar Uang, Pasar Saham, dan Pasar Komoditas.

Penjajahan “Kompeni” Gaya Baru

Dulu yang menjajah kita adalah Kompeni Belanda. Artinya Perusahaan (VOC-Verenigde Oost Indische Compagnie) Belanda. Bukan Pemerintah Belanda. VOC ini mendirikan berbagai perkebunan terutama rempah-rempah dan memonopolinya untuk dijual ke Eropa.

Karena jumlahnya sedikit (total penduduk Belanda waktu itu hanya 7 juta dan tentara Belanda di Indonesia kurang dari 10.000), maka Kompeni Belanda tetap bekerjasama dengan Raja-raja dan Bupati-bupati lokal. Raja-raja yang tidak mau bekerjasama diperangi bersama sekutunya. Bangsa Indonesia bekerja sebagai kuli kontrak.

Nah saat ini yang menguasai kekayaan alam kita adalah Kompeni gaya baru, yaitu Multi National Company (MNC) yang didukung oleh pemerintah AS dan sekutunya. Sejarah kembali berulang. Raja-raja dan Bupati-bupati baru tetap orang Indonesia, demikian pula Kuli Kontraknya. Bahkan para pengkhianat/komprador yang bekerjasama dengan para penjajah pun tetap ada.

Bahkan jika dulu Kompeni Belanda umumnya masih mengutamakan Perkebunan yang masih ramah lingkungan, Kompeni baru sekarang menguras hasil tambang Indonesia seperti minyak, gas, emas, perak, batubara, tembaga, dan sebagainya. Gunung-gunung di Papua menjadi rata dan tercemar zat kimia, begitu pula di daerah-daerah pertambangan lainnya. Sungai-sungai dan danau juga tercemar sehingga rakyat setempat tidak bisa lagi mendapat makanan berupa ikan dari situ.

Jadi situasi penjajahan Kompeni gaya baru ini justru lebih buruk dan ironisnya tidak disadari oleh mayoritas rakyat Indonesia! Ini karena penjajah gaya baru ini membina begitu banyak kaki tangan mulai dari LSM-LSM, Kampus-kampus, hingga media massa yang mereka biayai (Contohnya TV Pemerintah AS VOA muncul di satu TV Swasta di Indonesia sementara TVRI tidak bisa muncul).

Itulah sekilas dari Sistem Neoliberalisme. Krisis Global yang terjadi saat ini tak lepas dari ulah kaum Neoliberalis. Kenapa Indonesia terkena Krisis Global? Itu karena ekonom yang diberi tanggung-jawab mengurusi ekonomi Indonesia secara sadar/tidak sadar menganut sistem ekonomi Neoliberalisme. Tahun 1998 Indonesia kena krisis moneter. Tahun 2008 hingga sekarang kembali kena krisis ekonomi sehingga PHK dan pengangguran meraja lela.

Neoliberalisme sangat berbahaya. Inilah komentar mantan presiden Venezuela tentang Neoliberalisme.

IMF membunuh umat manusia tidak dengan peluru/rudal, tapi dengan wabah kelaparan

Andres Perez, Mantan Presiden Venezuela, The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000

Referensi:

”Ekonomi Islam Vs Ekonomi Neo-Liberal”, M. Arif Adiningrat dan Farid Wadjdi

LIPI

Kompas

The most dramatic evidence of globalization is the increase in trade and the movement of capital (stocks, bonds, currencies, and other investments). From 1950 to 2001 the volume of world exports rose by 20 times. By 2001 world trade amounted to a quarter of all the goods and services produced in the world. As for capital, in the early 1970s only $10 billion to $20 billion in national currencies were exchanged daily. By the early part of the 21st century more than $1.5 trillion worth of yen, euros, dollars, and other currencies were traded daily to support the expanded levels of trade and investment. Large volumes of currency trades were also made as investors speculated on whether the value of particular currencies might go up or down.

THE INSTITUTIONS OF GLOBALIZATION

Three key institutions helped shape the current era of globalization: the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, and the World Trade Organization (WTO). All three institutions trace their origins to the end of World War II (1939-1945) when the United States and the United Kingdom decided to set up new institutions and rules for the global economy. At the Bretton Woods Conference in New Hampshire in 1944, they and other countries created the IMF to help stabilize currency markets. They also established what was then called the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) to help finance the rebuilding of Europe after the war.

A. World Bank

Globalization

Encyclopedia Article

International Monetary Fund

The IMF makes loans so that countries can maintain the value of their currencies and repay foreign debt. Countries accumulate foreign debt when they buy more from the rest of the world than they sell abroad. They then need to borrow money to pay the difference, which is known as balancing their payments. After banks and other institutions will no longer lend them money, they turn to the IMF to help them balance their payments position with the rest of the world. The IMF initially focused on Europe, but by the 1970s it changed its focus to the less-developed economies. By the early 1980s a large number of developing countries were having trouble financing their foreign debts. In 1982 the IMF had to offer more loans to Mexico, which was then still a developing country, and other Latin American nations just so they could pay off their original debts.

The IMF and the World Bank usually impose certain conditions for loans and require what are called structural adjustment programs from borrowers. These programs amount to detailed instructions on what countries have to do to bring their economies under control. The programs are based on a strategy called neoliberalism, also known as the Washington Consensus because both the IMF and the World Bank are headquartered in Washington, D.C. The strategy is geared toward promoting free markets, including privatization (the selling off of government enterprises); deregulation (removing rules that restrict companies); and trade liberalization (opening local markets to foreign goods by removing barriers to exports and imports). Finally, the strategy also calls for shrinking the role of government, reducing taxes, and cutting back on publicly provided services.

World Trade Organization

Another key institution shaping globalization is the World Trade Organization (WTO), which traces its origins to a 1948 United Nations (UN) conference in Havana, Cuba. The conference called for the creation of an International Trade Organization to lower tariffs (taxes on imported goods) and to encourage trade. Although the administration of President Harry S. Truman was instrumental in negotiating this agreement, the U.S. Congress considered it a violation of American sovereignty and refused to ratify it. In its absence another agreement, known as the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), emerged as the forum for a series of negotiations on lowering tariffs. The last of these negotiating sessions, known as the Uruguay Round, established the WTO, which began operating in 1995. Since its creation, the WTO has increased the scope of trading agreements. Such agreements no longer involve only the trade of manufactured products. Today agreements involve services, investments, and the protection of intellectual property rights, such as patents and copyrights. The United States receives over half of its international income from patents and royalties for use of copyrighted material.

Criticisms Directed at the IMF and WTO

Many economists believed that lifting trade barriers and increasing the free movement of capital across borders would narrow the sharp income differences between rich and poor countries. This has generally not happened. Poverty rates have decreased in the two most heavily populated countries in the world, India and China. However, excluding these two countries, poverty and inequality have increased in less-developed and so-called transitional (formerly Communist) countries. For low- and middle-income countries the rate of growth in the decades of globalization from 1980 to 2000 amounted to less than half what it was during the previous two decades from 1960 to 1980. Although this association of slow economic development and the global implementation of neoliberal economic policies is not necessarily strict evidence of cause and effect, it contributes to the dissatisfaction of those who had hoped globalization would deliver more growth. A slowdown in progress on indicators of social well-being, such as life expectancy, infant and child mortality, and literacy, also has lowered expectations about the benefits of globalization.

IMF Terms and Conditions

The IMF, in particular, has been criticized for the loan conditions it has imposed on developing countries. Economist Joseph Stiglitz, a Nobel Prize winner and former chief economist at the World Bank, has attacked the IMF for policies that he says often make the fund’s clients worse, not better, off. So-called IMF riots have followed the imposition of conditions such as raising the fare on public transportation and ending subsidies for basic food items. Some countries have also objected to the privatization of electricity and water supplies because the private companies taking over these functions often charge higher prices even though they may provide better service than government monopolies. The IMF says there is no alternative to such harsh medicine.

The WTO has faced much criticism as well. This criticism is often directed at the rich countries in the WTO, which possess the greatest bargaining power. Critics say the rich countries have negotiated trade agreements at the expense of the poor countries.

The Final Act of the Uruguay Round that established the WTO proclaimed the principle of “special and different treatment.” Behind this principle was the idea that developing countries should be held to more lenient standards when it came to making difficult economic changes so that they could move to free trade more slowly and thereby minimize the costs involved. In practice, however, the developing countries have not enjoyed “special and different treatment.” In fact, in the areas of agriculture and the textile and clothing industries where the poorer countries often had a comparative advantage, the developing countries were subjected to higher rather than lower tariffs to protect domestic industries in the developed countries. For example, the 48 least-developed countries in the world faced tariffs on their agricultural exports that were on average 20 percent higher than those faced by the rest of the world on their agricultural exports to industrialized countries. This discrepancy increased to 30 percent higher on manufacturing exports from developing countries.

http://encarta.msn.com/encyclopedia_1741588397_2/globalization.html

Neoliberalisme – Wikipedia

http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme

ANALISIS : Neoliberalisme ===> Oleh : Revrisond Baswir

18/05/2009 08:50:25

NEOLIBERALISME. Tiba-tiba saja mencuat menjadi wacana hangat di tengah-tengah masyarakat. Pemicunya adalah munculnya nama Boediono sebagai calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan presiden yang akan datang. Menurut para penentang mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut, Boediono seorang ekonom yang menganut paham ekonomi neoliberal, sebab itu ia sangat berbahaya bagi masa depan perekonomian Indonesia.

Tulisan ini tidak bermaksud mengupas Boediono atau paham ekonomi yang dianutnya. Tujuan tulisan ini adalah untuk menguraikan pengertian, asal mula, dan perkembangan neoliberalisme secara singkat. Saya berharap, dengan memahami neoliberalisme secara benar, silang pendapat yang berkaitan dengan paham ekonomi ini dapat dihindarkan dari debat kusir. Sebaliknya, para ekonom yang jelas-jelas mengimani neoliberalisme, tidak secara mentah-mentah pula mengelak bahwa dirinya bukan seorang neoliberalis.

Sesuai dengan namannya, neoliberalisme adalah bentuk baru dari paham ekonomi pasar liberal. Sebagai salah satu varian dari kapitalisme yang terdiri dari merkantilisme, liberalisme, keynesianisme, neoliberalisme dan neokeynesianisme, neoliberalisme adalah sebuah upaya untuk mengoreksi kelemahan yang terdapat dalam liberalisme.

Sebagaimana diketahui, dalam paham ekonomi pasar liberal, pasar diyakini memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Karena pasar dapat mengurus dirinya sendiri, maka campur tangan negara dalam mengurus perekonomian tidak diperlukan sama sekali. Tetapi setelah perekonomian dunia terjerumus ke dalam depresi besar pada tahun 1930-an, kepercayaan terhadap paham ekonomi pasar liberal merosot secara drastis. Pasar ternyata tidak hanya tidak mampu mengurus dirinya sendiri, tetapi dapat menjadi sumber malapetaka bagi kemanusiaan. Depresi besar 1930-an tidak hanya ditandai oleh terjadinya kebangkrutan dan pengangguran massal, tetapi bermuara pada terjadinya Perang Dunia II.

Menyadari kelemahan ekonomi pasar liberal tersebut, pada September 1932, sejumlah ekonom Jerman yang dimotori oleh Rustow dan Eucken mengusulkan dilakukannya perbaikan terhadap paham ekonomi pasar, yaitu dengan memperkuat peranan negara sebagai pembuat peraturan. Dalam perkembangannya, gagasan Rostow dan Eucken diboyong ke Chicago dan dikembangkan lebih lanjut oleh Ropke dan Simon.

Sebagaimana dikemas dalam paket kebijakan ekonomi ordoliberalisme, inti kebijakan ekonomi pasar neoliberal adalah sebagai berikut: (1) tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; (2) kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui dan (3) pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang (Giersch, 1961). Tetapi dalam konferensi moneter dan keuangan internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Bretton Woods, Amerika Serikat (AS) pada 1944, yang diselenggarakan untuk mencari solusi terhadap kerentanan perekonomian dunia, konsep yang ditawarkan oleh para ekonom neoliberal tersebut tersisih oleh konsep negara kesejahteraan yang digagas oleh John Maynard Keynes.

Sebagaimana diketahui, dalam konsep negara kesejahteraan atau keynesianisme, peranan negara dalam perekonomian tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal dan moneter, khususnya untuk menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja dan menjamin stabilitas moneter. Terkait dengan penciptaan lapangan kerja, Keynes bahkan dengan tegas mengatakan: “Selama masih ada pengangguran, selama itu pula campur tangan negara dalam perekonomian tetap dibenarkan.”

Namun kedigdayaan keynesianisme tidak bertahan lama. Pada awal 1970-an, menyusul terpilihnya Reagan sebagai presiden AS dan Thatcher sebagai Perdana Menteri Inggris, neoliberalisme secara mengejutkan menemukan momentum untuk diterapkan secara luas. Di Amerika hal itu ditandai dengan dilakukannya pengurangan subsidi kesehatan secara besar-besaran, sedang di Inggris ditandai dengan dilakukannya privatisasi BUMN secara massal.

Selanjutnya, terkait dengan negara-negara sedang berkembang, penerapan neoliberalisme menemukan momentumnya pada akhir 1980-an. Menyusul terjadinya krisis moneter secara luas di negara-negara Amerika Latin. Departemen Keuangan AS bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF), merumuskan sebuah paket kebijakan ekonomi neoliberal yang dikenal sebagai paket kebijakan Konsensus Washington. Inti paket kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar program penyesuaian struktural IMF tersebut adalah sebagai berikut: (1) pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk kebijakan penghapusan subsidi; (2) liberalisasi sektor keuangan; (3) liberalisasi perdagangan; dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN.

Di Indonesia, pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara masif berlangsung setelah perekonomian Indonesia dilanda krisis moneter pada 1997/1998 lalu. Secara terinci hal itu dapat disimak dalam berbagai nota kesepahaman yang ditandatatangani pemerintah bersama IMF. Setelah berakhirnya keterlibatan langsung IMF pada 2006 lalu, pelaksanaan agenda-agenda tersebut selanjutnya dikawal oleh Bank Dunia, ADB dan USAID.

Menyimak uraian tersebut, secara singkat dapat disimpulkan, sebagai bentuk baru liberalisme, neoliberalisme pada dasarnya tetap sangat memuliakan mekanisme pasar. Campur tangan negara, walau pun diakui diperlukan, harus dibatasi sebagai pembuat peraturan dan sebagai pengaman bekerjanya mekanisme pasar. Karena ilmu ekonomi yang diajarkan pada hampir semua fakultas ekonomi di Indonesia dibangun di atas kerangka kapitalisme, maka sesungguhnya sulit dielakkan bila 99,9 persen ekonom Indonesia memiliki kecenderungan untuk menjadi penganut neoliberalisme. WallahuaÆlambishawab. (Penulis adalah Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM)-a

http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=198648&actmenu=45

Calon Presiden (Capres) Indonesia 2009: SBY-Boediono, Mega-Prabowo, JK-Wiranto

nizaminz — Mon, 25 May 2009 02:40:09 +0000

Saat ini ada 3 pasangan Capres-Cawapres Indonesia di tahun 2009, yaitu: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY – Saat ini menjabat sebagai Presiden RI) – Boediono (Jabatan terakhir Gubernur BI), Megawati (mantan Presiden RI) – Prabowo (mantan TNI, sekarang pengusaha), Jusuf Kalla (saat ini Wapres RI) – Wiranto (Purnawirawan Jenderal).

SBY-Boediono

Semboyan: SBY Berbudi, Lanjutkan!

Website: http://sbypresidenku.com

Saat ini diusung oleh Partai Demokrat (PD), PKB, PAN, dan PKS. SBY dari PD, serta partai-partai kecil lainnya. Sementara Boediono dari non partai. Pada awal pencalonan, Boediono mendapat tentangan dan tuduhan sebagai Neoliberalis sehingga PKS dan PAN sempat menentangnya, meski SBY-Boediono menyangkal dan mengatakan mereka memakai Ekonomi Kerakyatan.

Harta kekayaan SBY sekitar Rp 8,5 milyar sementara Boediono yang menjadi bawahannya sekitar Rp 22 milyar. Jika tidak ada harta yang disembunyikan, maka SBY adalah Capres “termiskin” di antara capres yang ada.

Dalam salah satu pidatonya, SBY mengemukakan beberapa strategi untuk Kemandirian Energi di Indonesia. Salah satunya bersama DPR menentukan “Pricing Policy” (menetapkan harga) yang “menarik” sehingga investor tertarik berinvestasi di bidang energi. Dari situ ada indikasi bahwa setelah terpilih, pasangan ini kembali menaikkan harga energi/BBM karena dengan harga tetap seperti sekarang, tentu “Policy Pricing”nya kurang “menarik” bagi investor.

Selain itu Kemandirian Energi justru digantungkan kepada Investor. Bukan dengan pembentukan/pengembangan BUMN sehingga negara bisa memimpin Kemandirian Energi.

Megawati-Prabowo

Semboyan: Mega-Pro!

Website: http://www.megaprabowo.com

Diusung oleh PDIP (Megawati), Gerindra (Prabowo), dan partai-partai kecil lainnya. Pasangan ini menjanjikan Ekonomi Kerakyatanan. Dilihat dari track record dan analisa para pengamat, Megawati sebetulnya Neoliberalis karena masa pemerintahannya diwarnai dengan pencabutan subsidi BBM oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro sehingga harga minyak naik dan juga penjualan BUMN oleh Laksamana Soekardi. Boediono yang dituding Neoliberalis pun sempat menjadi menterinya.

Namun para menteri yang dituding sebagian orang sebagai Neoliberalis seperti Boediono, Purnomo, dan Laksamana Soekardi saat ini berpindah ke kubu SBY. Sementara Prabowo meski seorang kapitalis, mempropagandakan ekonomi kerakyatan untuk mengembalikan kekayaan alam Indonesia dari pengusaha asing ke rakyat Indonesia.

Dari sisi Ekonomi Kerakyatan yang dibawa Prabowo (Prabowonomics) mungkin menarik banyak orang. Namun PDIP yang bersama PDS sering berseberangan dengan partai Islam pada isyu yang berkaitan agama seperti RUU Pendidikan Nasional, RUU Anti Pornografi dan Porno aksi, tentu memberi sentimen negatif pada sebagian pemilih Islam yang fanatik.

Harta Megawati sekitar Rp 256 milyar sementara Prabowo sekitar Rp 1,5 trilyun.

JK-Wiranto

Semboyan: Lebih cepat lebih baik!

Website: http://www.jkwiranto.com

Dari track recordnya yang menaikkan dan mengumumkan kenaikan harga BBM, para analis menuding JK sebagai Neoliberalis. Namun JK kerap menyuarakan Ekonomi Kerakyatan dan Kemandirian Nasional. Sebagai contoh JK memakai sepatu buatan dalam negeri. Kemudian meminta agar Pertamina mengelola sendiri pengilangan minyak di dalam negeri.

Harta kekayaan JK sekitar Rp 303 milyar. Sementara Wiranto Rp 81 milyar. JK berasal dari partai Golkar dan dari Sulawesi Selatan. Sementara Wiranto dari partai Hanura dan berasal dari Jawa. Ini adalah satu-satunya pasangan yang berasal dari Luar Jawa dan Jawa.

Namun diperkirakan dukungan Golkar terhadap JK selaku Ketua Umum tidak solid mengingat sebagian tokohnya seperti Akbar Tanjung berada di kubu SBY sementara Aburizal Bakrie menjadi menteri SBY.

Berita : Kekayaan Tiga Capres Naik Signifikan

Posted by : humas on 2009/5/20 11:21:11 (210 reads)

TIM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi laporan harta kekayaan para calon presiden, kemarin. Hasilnya kekayaan tiga capres, yakni Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono, meningkat signifikan.Harta kekayaan Jusuf Kalla meningkat Rp50 miliar, dari Rp253,912 miliar dan US$14.928 pada 31 Mei 2007 menjadi Rp303 miliar. Porsi terbesar kekayaan JK berasal dari saham. Perusahaan yang dimiliki keluarga Kalla sebanyak 10-13 buah.”Ada beberapa perubahan nilai kekayaan, tapi sedikit perubahannya,” kata Direktur Gratifikasi KPK Lambok Hutahuruk seusai mengklarifikasi harta kekayaan JK.

Saat klarifikasi kekayaan, tim KPK sebanyak lima orang diterima adik JK, Suhaeli Kalla. Tim tersebut.meneliti selama 3,5 jam sejak pukul 08.50 WIB.

Adapun kekayaan Megawati meningkat Rp60 miliar, dari Rp86,265 miliar pada 9 Desember 2004 menjadi Rpl46 miliar lebih. Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Muhammad Sigit mengatakan perubahan harta kekayaan yang dimiliki Megawati terletak pada tanah dan bangunan di Jl Teuku Umar.

“Sebelumnya nilai pajak kedua rumaij tersebut dibayar oleh pemerintah dan kini menjadi miiik pribadi,” papar Sigit “

Setelah diperiksa, Sigit menjelaskan total aset tidak bergerak milik Mega sebanyak 31 item, aset bergerak 33 item, dan kendaraan bertambah 6 buah. “Yang memerlukan penelitian lagi aset SPBU karena pada masa lalu sifatnya milik pribadi dan setelah berubah menjadi badan usaha, dicatat di saham.”

Kekayaan capres SBY naik 15%-20%, dari Rp7,144 miliar yang dilaporkan pada 2007 menjadi sekitar Rp8,5 miliar. “Kenaikan itu berasal dari nilai tanah, perhiasan, dan tabungan. Itu wajar,” kata Deputi Pencegahan KPK Eko Tjiptadi.

Klarifikasi berlangsung di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Kabupaten Bogor. Proses klarifikasi LHKPN berlangsung hampir 6 jam mulai pukul 10.00. Waktu klarifikasi lama karena terlebih dahulu dilakukan pemisahan harta milik SBY dan putranya.

Anggota KPU Syamsulbahri menegaskan hasil audit laporan harta kekayaan capres dan cawapres tidak dapat menggugurkan langkah ketiga pasangan untuk maju dalam pilpres mendatang.

Sumber : Media Indonesia 20 Mei 2009

http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=3156

KPK Serahkan Verifikasi Harta Kekayaan Capres/Cawapres

Kemudian, tanggal 20 Mei, tim KPK juga mendatangi rumah cawapres, yakni Prabowo Subianto, Boediono, dan Wiranto. Dari hasil verifikasi diperoleh harta SBY mencapai sekitar Rp 8 miliar, Megawati sekitar Rp 140 miliar, Jusuf Kalla Rp 300 miliar, Boediono sekitar Rp 22 miliar, Wiranto sekitar Rp 81 miliar, dan Prabowo sekitar Rp 1,5 triliun.

Baca selengkapnya di:

http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=29030

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/29/15273635/Inilah.Daftar.Kekayaan.Capres.dan.Cawapres

Inilah Daftar Kekayaan Capres dan Cawapres

1.	Prabowo Subianto	Rp 1,5 triliun dan 7,5 juta dollar AS
2.	Megawati Soekarnoputri	Rp 256,4 miliar
3.	Jusuf Kalla	Rp 314,5 miliar dan 25.668 dollar AS
4.	Wiranto	Rp 81,7 miliar dan 378.625 dollar AS.
5.	Susilo Bambang Yudhoyono	Rp 6,8 miliar dan 246.389 dollar AS
6.	Boediono	Rp 22 miliar dan 15.000 dollar AS

Biodata Drs H Muhammad Jusuf Kalla

nizaminz — Wed, 20 May 2009 05:50:08 +0000

Berikut Biodata Jusuf Kalla dari partai Golkar yang maju menjadi Capres bersama Wiranto dari Hanura sebagai Cawapresnya.

Jusuf Kalla Blog

Nama : Drs H Muhammad Jusuf Kalla

Lahir :Watampone, 15 Mei 1942

Agama :Islam

Jabatan Kenegaraan:

Wakil Presiden RI (2004-2009)
Menko KESRA Kabinet Gotong Royong (2001-2004)
MENPERINDAG Kabinet Persatuan Nasional (1999-2000)

Isteri: Ny. Mufidah Jusuf (Lahir di Sibolga, 12 Februari 1943) Anak: 1. Muchlisa Jusuf, 2. Muswirah Jusuf, 3. Imelda Jusuf, 4. Solichin Jusuf, 5. Chaerani Jusuf. Pendidikan : Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanudin Makasar, 1967 The European Institute of Business Administration Fountainebleu, Prancis (1977) Pekerjaan 2004- sekarang : Wakil Presiden Republik Indonesia 2001 – 2004 : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 1999 – 2000 : Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI 1968 – 2001 : Direktur Utama NV. Hadji Kalla 1969 – 2001 : Direktur Utama PT. Bumi Karsa 1988 – 2001 : Komisaris Utama PT. Bukaka Teknik Utama 1988 – 2001 : Direktur Utama PT. Bumi Sarana Utama 1993 – 2001 : Direktur Utama PT. Kalla Inti Karsa 1995 – 2001 : Komisaris Utama PT. Bukaka Singtel International Organisasi 2000 – sekarang : Anggota Dewan Penasehat ISEI Pusat 1985 – 1998 : Ketua Umum KADIN Sulawesi Selatan 1994 – sekarang : Ketua Harian Yayasan Islamic Center AI-Markaz 1992 – sekarang : Ketua IKA-UNHAS 1988 – 2001 : Anggota MPR-RI 2004-sekarang : Ketua Umum DPP Partai Golkar

—Jusuf Kalla

http://jusufkalla.kompasiana.com

Muhammad Jusuf Kalla

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Drs. H. M. Jusuf Kalla

Wakil Presiden Indonesia ke-10
Sedang Menjabat
Mulai menjabat 20 Oktober 2004
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahulu	Hamzah Haz

Lahir	15 Mei 1942 (umur 67) Watampone, Sulawesi Selatan
Partai politik	Golkar
Suami/Istri	Hj. Mufidah Jusuf Kalla
Agama	Islam

Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (lahir di Watampone, Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942; umur 67 tahun), atau sering ditulis Jusuf Kalla saja atau JK, adalah wakil presiden Indonesia saat ini dan Ketua Umum Partai Golkar.

Awal kehidupan dan karier

Jusuf Kalla lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942) sebagai anak ke-2 dari 17 bersaudara^[rujukan?] dari pasangan Haji Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group. Bisnis keluarga Kalla tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Tahun 1968, Jusuf Kalla menjadi CEO dari NV Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinannya, NV Hadji Kalla berkembang dari sekedar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, pejualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi. Di Makassar, Jusuf Kalla dikenal akrab disapa oleh masyarakat dengan panggilan Daeng Ucu.

Pengalaman organisasi kemahasiswaan Jusuf Kalla antara lain adalah Ketua HMI Cabang Makassar tahun 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967-1969. Sebelum terjun ke politik, Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan. Hingga kini, ia pun masih menjabat Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) di alamamaternya Universitas Hasanuddin, setelah terpilih kembali pada musyawarah September 2006.

Jusuf Kalla menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Presiden RI yang ke-4), tetapi diberhentikan dengan tuduhan terlibat KKN. Jusuf Kalla kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI yang ke-5). Jusuf Kalla kemudian mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan kemenangan yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI yang ke-6, secara otomatis Jusuf Kalla juga berhasil meraih jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang ke-10. Bersama-sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat.

Ia menjabat sebagai ketua umum Partai Golongan Karya menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004. Pada 10 Januari 2007, ia melantik 185 pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan Kekaryaan Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golongan Karya di Slipi, Jakarta Barat, yang mayoritas anggotanya adalah cendekiawan, pejabat publik, pegawai negeri sipil, pensiunan jenderal, dan pengamat politik yang kebanyakan bergelar master, doktor, dan profesor.

H.M. Jusuf Kalla menikah dengan Hj. Mufidah Jusuf, dan dikaruniai seorang putra dan empat putri, serta sembilan orang cucu.

Pendidikan

Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (1967)
The European Institute of Business Administration, Perancis (1977)

Menjelang Pemilu Presiden 2009

Setelah tidak berkomitmen untuk koalisi dengan Partai Demokrat, ia ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Partai Golkar] sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2009. Dalam perkembangan terakhir, JK memutuskan menggandeng Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai cawapresnya.

Pranala luar

Didahului oleh Hamzah Haz	Wakil Presiden Indonesia 2004 – sekarang	Sedang menjabat
Didahului oleh Akbar Tandjung	Ketua Umum Partai Golkar Desember 2004 – sekarang	Sedang menjabat
Didahului oleh Basri Hasanuddin	Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat 2001 – 2004	Digantikan oleh Abdul Malik Fadjar
Didahului oleh Rahardi Ramelan	Kepala Bulog Oktober 1999 – Maret 2000	Digantikan oleh Rizal Ramli
Didahului oleh Rahardi Ramelan	Menteri Perindustrian dan Perdagangan 23 Oktober 1999 – 24 April 2000	Digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan

http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Jusuf_Kalla

BIODATA Drs H Muhammad Jusuf Kalla

Nama : Drs H Muhammad Jusuf Kalla

Lahir : Watampone, 15 Mei 1942

Jabatan: = Wakil Presiden RI (2004-2009)

Alamat Kantor: Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat

http://tokohindonesia.com/ensiklopedi/j/jusuf-kalla/index.shtml

Fadjroel Rachman: Ketiga capres 2009 agen neoliberalisme

nizaminz — Wed, 20 May 2009 03:37:50 +0000

Berikut satu opini yang ekstrim dari Fadjroel Rachman yang merupakan Capres Indonesia 2009 dari Independen yang gagal melaju ke Pilpres.

Tulisannya mungkin akan membuat panas para pendukung semua Capres, namun berbagai kritik dan angka yang dilontarkannya cukup menarik untuk dipelajari.

Ketiga capres 2009 agen neoliberalisme

SATRIADI TANJUNG

WASPADA ONLINE, Sunday, 17 May 2009 20:41 WIB

JAKARTA – Ketiga pasangan capres dan cawapres yang maju dalam pilpres mendatang, menurut Fadjroel Rachman, merupakan agen neoliberalisme karena semuanya pernah menjual BUMN, minyak dan gas serta berutang kepada luar negeri.

“Semuanya itu agen neoliberalisme,” katanya saat dihubungi Waspada Online, malam ini. Diterangkan, dalam kebijakan ekonomi, ketiga pasangan capres-cawapres meneruskan kebijakan pembangunanisme Orde Baru (neoorba) serta neoliberalisme yang melahirkan kemiskinan, ketimpangan sosial dan ketergantungan hutang massif.

SBY, JK dan Megawati, kata Fajdroel, menjual blok minyak dan gas, menjual BUMN dan berutang massif. Megawati membuat kontrak blok gas Tangguh, yang berpotensial merugikan negara Rp750 triliun (25 tahun), menjual murah Indosat sekitar Rp5,26 triliun kepada Temasek Holding, dijual lagi kepada Qtel (Qatar) senilai Rp1,8 milyar dollar AS dan penguasaan Indosat oleh Qtel diizinkan oleh SBY-JK hingga 65 persen.

SBY-JK juga, tambah Ketua Pedoman Indonesia itu, menjual BUMN seperti, PT Garuda Indonesia, PT Karakatau Steel, PT Bank Tabungan Negara, PT Yogya Karya dan PTPN III, IV dan VIII. Bahkan, SBY-JK selama 26 Mei 2008-5 Mei 2009 menjual 59 blok migas, akibatnya dari total produksi minyak Indonesia (September 2008) sebesar 850.982 barel per hari, Chevron Pacific Indonesia menguasai 425.478 barel per hari, sedangkan Pertamina hanya 108.233 barel per hari.

Parahnya lagi, lanjut Fadjroel, pinjaman luar negeri (PLN) dan surat berharga negara (SBN) hingga 31 Januari 2009, total utang pemerintah adalah Rp1.667 triliun pada masa Megawati dan SBY-JK. Selama tahun 2001-2009 PLN bertambah, masing-masing, bertambah 602 (2001), 594 (2002), 591 (2003), 613 (2004), 612 (2005), 562 (2006), 586 (2007), 717 (2008) dan 746 (2009).

Sedangkan SBN, urai Fadjroel, bertambah 661 (2001), 655 (2002) 649 (2003), 662 (2004), 656 (2005), 748 (2006), 801 (2007), 906 (2008) dan 920 (2009). “Jadi total utang pemerintah (PLN dan SBN) masing-masing, 1.263 (2001), 1.249) (2002), 1.240 (2003), 1.275 (2004), 1.268 (2005), 1.310 (2006), 1.387 (2007), 1.623 (2008) dan 1.667),” katanya.

Utang dan SBN senilai Rp1.263 triliun (2001), sebut Fadjroel, adalah hutang haram Orba dan KLBI senilai Rp144 triliun dan BLBI senilai Rp600 triliun lebih (Boediono salah satu Direktur BI) serta sejumlah proyek yang merugikan masyarakat seperti Bendungan Kedung Ombo. “Megawati, SBY, JK tak berniat menghapuskan utang haram dan menuntaskan KLBI/BLBI,” ujarnya.

Disinggung Prabowo Subianto sebagai cawapres Megawati, Fadjroel menyebutkan, sama saja karena Prabowo merupakan kapitalis, karena dia adalah seorang pengusaha. Kalau memang mau mensejahterakan petani, Prabowo lebih baik menyumbangkan hartanya kepada rakyat. “Tidak ada yang memperjuangkan rakyat, tetapi hanya untuk kepentingan sendiri,” pungkasnya.

Pro-Kontra Apakah Boediono Neoliberalis atau Tidak

nizaminz — Mon, 18 May 2009 08:47:05 +0000

Berikut adalah berbagai artikel pro-kontra yang menyatakan apakah Boediono adalah Neoliberalis atau tidak.

Ekonom UI, Faisal Basri, Chatib Basri (Pendukung Iklan Kenaikan Harga BBM), dan Anas Urbaningrum menolak tuduhan Boediono adalah Neoliberalis. Menurut Faisal H Basri bahkan Boediono adalah Antitesa Neoliberal. Di antara argumentasi Faisal Basri adalah:

===

Faisal Basri:

“Falsafah Bappenas itu bukan neoliberal,” ujar Faisal. Peran Bappenas, menurut dia, sangat besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia. “Seandainya Boediono neoliberal, maka dia tidak akan mau bergabung dengan Bappenas.”

===

Chatib Basri mengatakan bahwa Boediono yang telah berperan di bidang Ekonomi dari Zaman Megawati hingga SBY bukan sosok Neoliberalis.

Sementara ekonom UGM, Revrisond Baswir, justru menuding Boediono sebagai Neoliberalis. Begitu pula beberapa aktivis LSM seperti KAMMI dan juga politisi PAN.

Jelas satu hal menggembirakan jika di negeri ini orang sudah malu mengaku jadi Neoliberalis karena paham tersebut sudah membangkrutkan AS.

Tapi untuk mengetahui apakah seseorang itu Neoliberalis atau tidak mungkin kita bisa pelajari Neoliberalisme/Globalisasi dari Ensiklopedia MS Encarta dan Wikipedia.

Dari situ kita ketahui bahwa lembaga penyebar paham Neoliberalisme adalah IMF, Bank Dunia (World Bank), dan juga WTO.

Ada pun agenda Neoliberalisme adalah melaksanakan:

Pasar Bebas (Free Market). Para spekulan dari berbagai negara bebas jual-beli saham/komoditas/valuta asing
Privatisasi (Penjualan BUMN)
Deregulasi (menghilangkan aturan yang membatasi perusahaan misalnya aturan perusahaan asing dilarang mendirikan pom bensin di Indonesia)
Liberalisasi (membuka pasar dengan menghilangkan penghalang/pajak yang membatasi ekspor/impor)
Pengurangan peran pemerintah
Pengurangan pajak bagi menengah ke atas
Memotong Pelayanan Publik seperti menyerahkan Perusahaan Air Minum ke swasta, Privatisasi Pendidikan, (misalnya untuk masuk PTN sekarang jadi mahal), Rumah Sakit, dan sebagainya
Pengurangan Subsidi Barang seperti BBM, Air, Listrik

Dengan belenggu hutang (misalnya hutang LN Indonesia saat ini sekitar Rp 1.600 trilyun), IMF dan Bank Dunia memaksa negara-negara di dunia untuk melaksanakan agendanya. Sehingga sering mengakibatkan kerusuhan IMF (IMF riots) seperti terjadi di Indonesia tahun 1998.

Nah menurut beberapa pendukung Boediono seperti Faisal Basri dan Chatib Basri yang menyatakan bahwa Boediono sudah menangani ekonomi Indonesia dari akhir masa pemerintahan Soeharto, Megawati, dan juga SBY, apakah sistem ekonomi di Indonesia menganut Neoliberalisme atau tidak?

Apakah BUMN-BUMN Indonesia seperti Indosat, Telkom, BNI, dsb diprivatisasi?

Apakah subsidi BBM dicabut sehingga harga BBM di Indonesia mengikuti harga minyak dunia/pasar?

Apakah layanan publik seperti air diserahkan kepada swasta?

Apakah pendidikan seperti Pendidikan Tinggi Negeri diswastanisasi dan jadi lebih mahal dari universitas swasta?

Apakah ada arah agar kekayaan alam kita yang sekarang 90% dikuasai asing tidak akan dinasionalisasi sebagaimana yang dilakukan Arab Saudi di tahun 1974 sehingga jadi makmur dan sekarang diikuti oleh Venezuela?

Jika jawabannya ”YA”, maka jelas orang itu adalah Neoliberalis.

Jika jawabannya ”TIDAK”, maka jelas orang itu adalah Bukan Neoliberalis.

Selain itu argumen Faisal Basri yang menyatakan pak Boediono bukan orang Neolib karena dia mau masuk ke Bappenas adalah argumen yang aneh.

Sebagai contoh di Ensiklopedi MS Encarta disebut bahwa IMF dan World Bank adalah lembaga Neoliberalis, toh Sri Mulyani pernah bekerja jadi Direktur IMF Lihat:

http://tokohindonesia.com/ensiklopedi/s/sri-mulyani-indrawati/index.shtml

Di situ juga disebut bahwa Sri Mulyani juga menjabat jadi Ketua Bappenas.

Jadi argumen seseorang tidak mungkin jadi Neoliberalis karena kerja di Bappenas adalah argumen yang sangat lemah. Satu negara saja seperti Uni Soviet dan Cina bisa berubah dari Komunis jadi Kapitalis, apalagi institusi di bawahnya.

”Argumen” Faisal Basri yang menyatakan bahwa Boediono bukan Neoliberalis hanya karena sederhana dan santun juga bukan argumen yang tepat.

Sebagai contoh, Soeharto yang disebut penulis buku asing sebagai ”The Smiling General” adalah pribadi yang santun dan murah senyum. Toh sebagian orang menuduhnya melanggar HAM yang mengakibatkan tewasnya ratusan ribu orang pada peristiwa G30 S PKI, Pembantaian Tanjung Priok, Lampung, Aceh, dan sebagainya.

Apalagi dengan kekayaan Rp 18 milyar lebih dan merupakan pejabat yang kekayaannya meningkat paling signifikan (Tempo Interaktif), atribut ”Sederhana” patut dipertanyakan.

Apakah Boediono yang menangani Indonesia dari Zaman Megawati hingga SBY merelakan Rp 2000 trilyun/tahun dari kekayaan alam Indonesia masuk ke kantong perusahaan asing? Apakah Boediono tidak akan membentuk BUMN yang mengelola kekayaan alam tsb sebagaimana amanat UUD 45 pasal 33 sehingga Rp 2.000 trilyun/tahun bisa dinikmati rakyat Indonesia?

Jika jawabannya ”YA”, maka dia adalah Neoliberalis. Jika “TIDAK”, maka bukan neoliberalis. Itulah Kriteria yang tepat untuk mengidentifikasi apakah seseorang itu Neoliberalis atau tidak. Dari Sistem Ekonomi yang dianut dan diamalkannya. Bukan dari hal-hal yang tidak relevan.

Di bawah adalah cuplikan berbagai artikel tentang Neoliberalisme dan pro-kontra apakah Boediono seorang Neoliberalis atau tidak. Terlepas dari simpang-siur opini dan berita, kita harus yakin bahwa Tuhan Maha Tahu dan kelak kita semua setelah mati akan menerima balasan tanpa ada teman/konco-konco yang bisa membela.

Semoga pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang peduli dan memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Bukan kepentingan perusahaan-perusahaan/lembaga asing

Globalization

Encyclopedia Article

International Monetary Fund

World Trade Organization

Criticisms Directed at the IMF and WTO

IMF Terms and Conditions

Baca selengkapnya di:

http://encarta.msn.com/encyclopedia_1741588397_2/globalization.html

Neoliberalisme – Wikipedia

http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme

Jalan Neoliberal Pak Bud

28 Feb 2007, Sumber : media indonesia

Prakarsa Rakyat,

* Oleh: Revrisond Baswir, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Yogyakarta

PIDATO pengukuhan DR Boediono sebagai guru besar ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menarik untuk dicermati. Peristiwa itu tidak hanya penting karena berkaitan dengan puncak karier seseorang sebagai staf pengajar perguruan tinggi.

Artinya, berakhirnya era Soekarno tidak dapat dilihat semata-mata karena krisis ekonomi. Keterlibatan Amerika Serikat (AS), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia dalam memicu krisis ekonomi Indonesia layak untuk dikaji secara seksama.

***

Logika serupa dapat pula diterapkan untuk memahami kejatuhan Soeharto. Sebagai antitesis dari pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto adalah pemerintahan kesayangan kolonial. Lebih-lebih selama era pemerintahan ini, para ekonom sahabat Amerika terus-menerus dipercaya untuk menakhodai penyelenggaraan perekonomian Indonesia.

Namun setelah 32 tahun, di tengah-tengah ketidakpuasan internal yang cenderung meluas, serta tuntutan liberalisasi perdagangan yang dilancarkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), memelihara pemerintahan Soeharto mungkin terasa sudah terlalu mahal ongkosnya.

Boediono tampaknya sengaja mengabaikan amanat yang antara lain tercantum dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu. Konsekuensinya, bagi saya, yang perlu dicari korelasinya bukanlah antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, melainkan antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik.

Berbagai studi yang diacu Boediono mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, saya kira lebih tepat dipahami sebagai preskripsi, yaitu untuk memuja pertumbuhan ekonomi dan melancarkan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal di negara-negara dunia ketiga.

Dari sudut pandang yang lain, sesungguhnya bukan krisis ekonomi yang menjadi batu sandungan demokrasi, melainkan tingkat demokratisasi ekonomi. Krisis ekonomi, selain bisa direkayasa kekuatan kolonial, hanya akan menjadi batu sandung demokrasi pada tingkat elite.

Pada tingkat rakyat banyak, justru demokrasi tanpa demokrasi ekonomilah yang menjadi sumber malapetaka. Mengapa? Sebagaimana dialami Indonesia saat ini, demokrasi tanpa demokrasi ekonomi ternyata tidak hanya melahirkan petualang-petualang politik. Ia menjadi dasar legitimasi bagi pelembagaan sistem ekonomi pasar neoliberal di negeri ini.

Dengan mengemukakan hal itu sama sekali bukan maksud saya untuk menganjurkan agar Indonesia kembali mengisolasi diri, atau agar negeri ini kembali ke era pemerintahan otoriter. Yang ingin saya tegaskan ialah prioritas agenda perekonomian Indonesia ke depan bukanlah pertumbuhan ekonomi dengan embel-embel yang tersebar sekali pun. Melainkan, sesuai dengan cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi, melakukan segala upaya untuk mewujudkan demokrasi ekonomi secepatnya.

Jika dilihat dari sudut pertumbuhan, terus terang saya lebih menekankan kualitas pertumbuhan daripada tinggi atau rendahnya angka pertumbuhan. Artinya, embel-embel yang tersebar saja jauh dari cukup untuk memahami kualitas pertumbuhan.

Pertumbuhan yang berkualitas harus dilihat baik pada segi proses, keberlanjutan, maupun implikasinya terhadap kemandirian ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tersebar, tidak akan bermanfaat jika bersifat teknokratis dan memperdalam cengkeraman neokolonialisme.

Sebagai penutup, ada baiknya saya kemukakan, walaupun saya dan Pak Bud (demikian saya biasanya menyapa beliau), sama-sama berasal dari Fakultas Ekonomi UGM, sudut pandang kami dalam melihat perekonomian Indonesia bertolak belakang 180 derajat.

Khusus mengenai substansi pidato yang disampaikannya, saya merasa agak kesulitan menemukan pribadi Boediono yang pada awal 1980-an pernah menjadi sahabat dekat Prof Mubyarto. Yang terasa menonjol dalam pidato tersebut ialah pribadi Boediono sebagai sahabat dekat William Liddle, yang menurut informasi yang saya peroleh, memang turut terlibat sebagai pembahas penulisan isi pidato itu. Akhirul kalam, saya ucapkan selamat kepada Pak Bud. Semoga perbedaan sudut pandang ini tidak mengganggu kehangatan persahabatan kita.***

Baca selengkapnya di:

http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=16091

Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal

Oleh Faisal Basri

Kalau mau tahu rumah pribadi Pak Boed di Jakarta, datang saja ke kawasan Mampang Prapatan, dekat Hotel Citra II. Kebetulan kantor kami, Pergerakan Indonesia, persis berbelakangan dengan rumah Pak Boed. Rumah itu tergolong sederhana. Bung Ikhsan pernah bercerita pada saya, ia menyaksikan sendiri kursi di rumah itu sudah banyak yang bolong dan lusuh.

Bagaimana sosok seperti itu dituduh sebagai antek-antek IMF, simbol Neoliberalisme yang bakal merugikan bangsa, dan segala tuduhan miring lainnya. Lain kesempatan kita bahas tentang sikap dan falsafah ekonomi Pak Boed. Kali ini saya hanya sanggup bercerita sisi lain dari sosok Pak Boed yang kian terasa langka di negeri ini.

Baca selengkapnya di:

http://faisalbasri.kompasiana.com/2009/05/14/pak-boed-yang-saya-kenal/

Pak Boed yang Tidak Saya Kenal (1)

Ditulis pada Mei 18, 2009 oleh rusdi mathari

BoedionoDalam kesaksiannya pada persidangan Paul Sutopo tujuh tahun silam, kepada hakim Boediono mengaku, ikut memberikan disposisi persetujuan pemberian fasilitas kliring terhadap bank bersaldo debit. Itu terjadi dalam rapat tanggal 15 Agustus 1997 tapi kata dia, dalam rapat direksi BI tanggal 20 Agustus 1997, dirinya tidak ikut memberikan disposisi.

TAK seperti ekonom Faisal Basri yang mengaku mengenal Boediono, secara personal saya sama sekali tidak mengenal Boediono. Sebagai wartawan, saya hanya beberapa kali menemui Boediono untuk meminta informasi. Itu pun hanya door stop.

Kali pertama saya mencegat Boediono ketika dia menjabat Direktur II (Bidang Akuntasi) Bank Indonesia. Itu sekitar 1996 atau 1997-an. Waktu itu saya wartawan di InfoBank. “Pertemuan” kedua terjadi sekitar tujuh tahun silam, ketika saya melihat Boediono duduk di kursi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia bersaksi untuk perkara yang menempatkan Paul Sutopo (kolega Boediono semasa bekerja di BI) sebagai tersangka.

Seperti Faisal Basri yang menjuluki Boediono sebagai orang sederhana sejak kali pertama melihat Boediono, saya pun paham, Boediono memang sosok bersahaja meski saya tidak tahu persis, apakah kursi-kursi di rumahnya benar sudah banyak yang bolong atau tidak. Semua wartawan yang pernah berinteraksi dengan Boediono, saya kira juga paham karakter Boediono yang tak suka bicara banyak kecuali ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota DPR saat dicalonkan menjadi calon Gubernur BI, tahun silam.

Lalu seminggu belakangan, sebagian orang meributkan Boediono. Pemicunya pilihan Susilo Bambang Yudhoyono kepada Boediono sebagai calon wakil presiden pada pemilu presiden mendatang, informasinya sudah bocor sebelum dideklarasikan di Bandung. Boediono kata Faisal Basri lantas dituduh sebagai antek-antek Dana Moneter Internasional atau IMF, simbol neoliberalisme yang bakal merugikan bangsa, dan segala tuduhan miring lainnya.

BLBI

Saya tidak tahu kebenaran dan ketidakbenaran tuduhan semacam itu. Yang saya tahu, Boediono cukup banyak meninggalkan cacatan sejak menjabat beberapa pos penting di bidang ekonomi dan moneter di negeri ini. Salah satunya adalah catatan tentang pengucuran Bantuan Likuditas Bank Indonesia alias BLBI.

Ia adalah skandal keuangan terbesar yang pernah terjadi di republik ini dan hingga sekarang, tak satu pun pejabat atau mantan petinggi Indonesia yang mengaku bertanggungjawab atas pengucurannya. Dradjad H. Wibowo, anggota DPR-RI menyebutkan, seluruh rangkaian BLBI itu sudah memangsa keuangan negara hingga Rp 700 triliun. Setiap tahun, dana APBN yang tergerus untuk membayar subsidi para bankir dan penerima BLBI itu tak kurang Rp 50 triliun. Dalam hitungan Dradjad, uang tunai milik negara yang digunakan untuk membayar utang pokok dan bunga yang ditaksir sudah menghabiskan Rp 300 triliun.

Ketika BPPN masih ada, suatu malam di pertengahan September 2002 saya menghadiri undangan dari salah satu pejabat lembaga itu. Acaranya berlangsung di Mercantile Club, Wisma BCA, Jalan Sudirman, Jakarta. Tak ada yang istimewa dari acara itu. Diskusi pun sebetulnya biasa-biasa saja.

Yang tidak biasa, salah satu pejabat lembaga itu mengungkapkan bahwa dari Rp 153,4 triliun (angka saat itu) BLBI yang dikucurkan BI, sebanyak 21 persen diantaranya ternyata tidak diikat dengan jaminan. Kalau pun ada, sebanyak 74 persen ternyata juga tidak diikat dengan asas legalitas. “Kami tidak tahu, kenapa BI bisa kebobolan seperti itu,” kata pejabat tadi.

Hal itu menurut dia, baru diketahui oleh BPPN setelah lembaga itu kembali mengutak-atik dokumen perihal BLBI sehubungan dengan rencana pemanggilan kembali Usman Admadjaja (pemilik Bank Danamon), salah satu konglomerat penerima BLBI. Ada beberapa debitur besar yang namanya tercantum sehubungan dengan penyerahan jaminan yang kurang itu tapi si pejabat BPPN tadi enggan menyebutkan nama para debitur itu ketika saya berusaha bertanya.

Namun waktu itu saya mendapatkan “bocoran.” Bob Hasan, Syamsul Nursalim, Usman Admadjaja, dan Kaharudin Ongko, merupakan deretan konglomerat yang masuk dalam daftar penerima BLBI tanpa jaminan itu. Salah satu indikasinya, penyerahan aset para taipan di zaman Orde Baru itu sudah bermasalah sejak awal. Contohnya soal tambak Dipasena milik Syamsul Nursalim yang ketika itu dinilai Rp 19 triliun.

Tentu saja, saya mengherankan temuan BPPN itu. Karena bagaimana mungkin lembaga sebesar BPPN yang didirikan sejak 1998 untuk mengurusi BLBI, ternyata baru mengetahui ketimpangan itu, setelah akan berakhir masa kerjanya empat tahun kemudian?

Soal temuan itu pun, BPPN sebetulnya bisa dikatakan sangat terlambat. Tiga tahun sebelum acara makan malam di Wisma BCA itu, BPK sudah mengungkapkan banyak ketimpangan antara BLBI dan jaminannya. Karena dari Rp 144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 54 bank, yang diikat dengan jaminan hanya senilai Rp 24 triliun. Sisanya, tidak jelas.

Ketidakjelasan aliran BLBI itu diikat jaminan atau tidak, antara lain terungkap dari pengucuran BLBI yang dialirkan lewat fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK). Fasilitas ini, ternyata tersalur tanpa analisis kondisi keuangan bank penerima. Contohnya SBPUK yang dikeluarkan lewat Surat Direksi No.30/50/Dir/UK tanggal 30 Desember 1997 atas dasar persetujuan presiden melalui Surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneng) No. R-183/M.Sesneg/12/1997 tanggal 27 Desember 1997.

Oleh BPK pemberian SBPUK kepada bank-bank bermasalah itu, dinilai, diberikan tanpa analisis terlebih dahulu atas kondisi keuangan bank yang bersangkutan. Padahal analisis layak tidaknya satu fasilitas keuangan diberikan kepada sebuah bank semacam itu merupakan tugas BI, tepatnya biro Urusan Pengawasan Bank (UPwB).

Baca selengkapnya di:

http://rusdimathari.wordpress.com/2009/05/18/pak-boed-yang-tidak-saya-kenal-1/

Menelusuri Sisi Aneh: Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal

2009 Mei 15, by nusantaraku

Saya pikir banyak orang Indonesia pasti mengenal sosok Faisal H Basri (FHB), SE, MA. Ia sering muncul di TV sebagai seorang analisis ekonomi kawakan. Ia adalah seorang ekonom lulusan Vanderbilt University, Tennessee – Amerika. Bahasa yang lugas, penampilan sederhana melekat pada sosok pria kelahiran Bandung 50 tahun silam. Ia sempat terjun di dunia politik dengan mendirikan partai PAN dan menjadi Sekjen Pertama PAN. Ia pula menpionirnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) namun kini tetap setia menjadi staf pengajar FE-UI.

Munculnya nama Bapak Faisal Basri mungkin menjadi titik nadir pro-kontra bagi mereka yang tidak menyukai bahkan timbulnya aksi gerakan anti Say No to Boediono, Say Yes to Budi Anduk. Hal ini muncul dari tulisan yang sangat memukau dari Faisal H Basri yakni Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal di blog kompasiana-nya. Di blog tersebut, pak Faisal sebutkan bagaimana pertemuanya pertama pada Pak Boediono lalu secara berurutan menceritakan sisi lain dari Pak Boediono. Pak Boediono adalah seorang ekonom handal, itu pasti karena beliau adalah seorang Guru Besar Ekonomi.

Dalam artikel tersebut Pak Faisal menuliskan bagaimana sosok Boediono yang bersahaja, santun dan memegang teguh dan bekerja keras sesuai prinsip-prinsip ekonomi yang dianutnya.

Sikap rendah hati itulah [red: Pak Boediono] yang paling membekas pada saya. Lebih banyak mendengar ketimbang bicara. Kalau ditanya yang “nyerempet-nyerempet,” jawabannya cuma dengan tersenyum. Saya tak pernah dengar Pak Boed menjelek-jelekkan orang lain, bahkan sekedar mengkritik sekalipun. – kutipan : Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal

*******

Menulusuri Sisi : Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal

Tulisan pak FHB memang sangat diperlukan untuk membangkitkan citra yang seimbang atas sosok Pak Boediono. Begitu juga halnya pada pencitraan (Alm) Ali Alatas, Amien Rais, SBY, DN Aidit ataupun Soeharto. Bagi mereka yang dekat dengan pak Harto, mereka merasakan getaran kesederhanaan, kesantunan sekaligus ketegasan dalam diri beliau. Namun, disisi lain kita merasakan hal yang berbeda, sebagian masyarakat mungkin benci akan tindakan refresif (Alm) Soeharto mengejar dan membunuh dengan sadis para simpatisan PKI yang tidak tahu menahu kejadian Gestapu, mengejar para aktivisis yang menentang aksi KKN. Dan siapa sangka Jenderal dengan Senyum manisnya dengan bicara begitu santun bisa begitu “dingin” dan terjadi praktik KKN dimasanya. Begitu juga sosok Aidit yang dicam “beringas” dan “amoral”, namun disisi lain ia memiliki sifat-sifat yang begitu halus dan etos baik di partai maupun dikeluarga dan sahabatnya.

Masa lalu telah berlalu, kita harus menatap masa depan dengan belajar dari sejarah masa lalu. JAS MERAH, jangan sekali-kali melupakan sejarah, itulah pesan Bung Karno kepada kita. Begitu hendaknya kita menyikapi pro dan kontra atas pribadi Boediono. Mengapa ada yang pro dan mengapa ada kontra, adalah hal yang wajar dalam suatu sistem demokrasi. Namun, setiap pro dan kontra hendaknya memiliki landasan yang jelas, mengapa pro dan mengapa kontra. Dan alangkah baiknya jika kita bukan seperti Burung Beo yang hanya mengikuti apa kata orang tanpa memahami betul kondisi-kondisi sebenarnya.

Disisi lain, saya agak merasa aneh pernyataan Pak FHB beberapa waktu dulu ketika beliau berada di Padang-Sumatera Barat dan ditanya oleh Padang Today, bagaimana pandangan FHB jika Boediono dipilih sebagai cawapres.

“Saya menilai sayang jika Prof. Boediono ditempatkan sebagai Wapres,dia itu teknokrat, lebih tepat jika dia mengurus persoalan ekonomi dan moneter di level menteri, akan lebih optimal,”
Ditambahkan Faisal, kemampuan Boediono justru akan terhambat jika dia diposisikan sebagai Wapres.
“Pak Boediono diakui dunia sebagai pakar ekonomi moneter, kemampuannya justru dibutuhkan untuk mengelola ekonomi dan moneter kita, yang menjadi domain kerja Menko Ekonomi serta Gubernur BI, jadi kalau dia ditempatkan di Wapres justru kontraproduktif,” ungkap FHB.

Pak FHB saat ini tampak sekali mendukung SBY-Boediono, padahal pada 20 Desember Faisal Basri mengemukan kegagalan ekonomi SBY yang selama ini dimotori Boediono sebagai Menko Perekomian dan Menkeu Sri Mulyani. FHB mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terjebak dengan janji-janji SBY saat melakukan kampanye. Ia mengatakan tersebut d Hotel Aston Atrium Jakarta – RakyatMerdeka

“Hati-hati saat kampanye bila SBY bicara tentang angka pengangguran dan kemiskinan menurun….. Presiden yang dipilih berhasil alakadarnya. Tidak ada perbaikan secara signifikan. Apa gunanya dipilih lagi. Buat apa kita pilih yang katanya doktor, bintang empat (jenderal), ahli pertanian,”
Pengangguran misalnya, terjadi pengurangan atau penurunan angka pengangguran dari 9,1 persen tahun 2007 menjadi 8,1 persen tahun 2008.
“Tapi itu di sektor informal, pedagang kaki lima yang tidak ada pensiun, tidak ada tunjangan kerja. Beginilah kalau presidennya jaim (jaga image), berbedak terus, berkosmetik terus,”
Faisal menambahkan, selama kepemimpinan SBY, telah tercipta jurang yang cukup dalam antara si kaya dan si miskin. Subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran dan lebih banyak dinikmati oleh orang kaya.

Bahkan belum sebulan yang lalu yakni 27 April 2009, Faisal Basri secara gamblang menulis Menakar Kinerja SBY-JK di Kompas cetak :

Selama tahun 2004-2008, anggaran untuk memerangi kemiskinan naik hampir empat kali lipat, tetapi angka kemiskinan hanya turun 1 persen saja. Bukti tumpulnya kebijakan ekonomi untuk memberantas kemiskinan terlihat pula dari perbandingan dengan negara-negara tetangga.

Pemerintahan SBY-JK juga bisa dipandang terseok-seok dalam memerangi pengangguran dan meningkatkan kualitas pekerja. Angka pengangguran terbuka memang turun sedikit dari 9,9 persen pada tahun 2004 menjadi 8,4 persen pada tahun 2008. Namun, pada periode yang sama terjadi peningkatan underemployment (separuh menganggur) dari 29,8 persen menjadi 30,3 persen.

Pemerintahan SBY-JK gagal untuk menghasilkan pola pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mengutamakan penguatan sektor produksi barang. Yang paling mencolok adalah kinerja industri manufaktur.

Dari analisis tajam seorang FHB 1 bulan yang lalu atas kinerja ekonomi pemerintah SBY-JK selama 2004-2008 yang hampir3 tahun dipimpin oleh tim ekonomi Boediono sudah gagal. Analisis yang tajam dari FHB pada tanggal 27 April 2009 tidak jauh berbeda dengan analisis 5 bulan lalu pada 29 Desember 2008 dan juga sebelum-belumnya. Namun, pasca Boediono dipinang SBY, pola analisis FHB berubah dan bisa dikatakan lebih dari 100 derajat. Apakah analisis tajam FHB sudah terbeli oleh politik? Apakah FHB akan kembali masuk ke politik seperti pada tahun 1998 silam?

*******

Pemaparan Pak FHB mengenai Boediono merupakan salah satu tulisan terpercaya, dan patut diberi apresiasi yang selayaknya karena berdasarkan realitas kedekatan dan analisisnya. Secara garis besar, FHB menggambarkan sosok kepribadian yang unggul dalam diri Boediono. Kepribadian yang unggul inilah yang membawa dirinya menduduki posisi yang strategis di negeri ini. Namun, kita harus juga menelusuri sisi lain, hal yang tidak bisa kita lupakan dalam perjalanan bangsa ini yakni BLBI dan Agenda Penjualan BUMN Strategis serta Perbankan BPPN yang mana total kerugian negara akibat aksi ini mencapai ribuan triliun. Kita perlu tahu bahwasanya agenda-agenda tersebut merupakan buah dikte dari IMF pada saat itu (2002). Dan kita pun sudah melihat adanya ketimbangan tulisan pak FHB pada 14 Mei dengan 27 April.

Dalam kesempatan ini, saya akan mengutip langsung pernyataan Pak Boediono atas Agenda IMF tersebut dengan tulisan pink (versi Inggris) di Jakartapost (27 Februari 2002):

Menteri Keuangan Boediono menyatakan optimismenya pada hari Selasa bahwa pemerintah sanggup memenuhi “Agenda Utama” yang dikeluarkan IMF sebagai syarat bantuan pendanaan [catatan: utang masih dikatakan sebagai dana bantuan].
Agenda-agenda IMF diantaranya adalah:

Negara harus menjual BUMN-BUMN strategis kepada pemilik modal dengan harga yang diintervensi oleh IMF. Indosat, Telkom adalah salah satu buah produk IMF pada saat itu.
Negara harus menjual bank-bank BPPN seperti BCA, Danamon, BII, dengan harga jauh dibawah kewajaran yang akan membebani anggaran (BLBI) hingga ratusan triliun. Salah satu contohnya adalah menjual BCA seharga 10 Triliun padahal harga obligasi rekap yang melekat pada BCA 58 triliun + aset-aset tetap. Negara dirugikan lebih dari 50 triliun + bunga berjalan yang jika ditotalin hampir 100 triliun. Inilah kasus BLBI yang hingga saat ini masih meninggalkan ketidakadilan bagi rakyat yang tidak tahu menahu.
Negara harus mengurangi dan pada akhirnya harus menghapus subsidi minyak, air, listrik dan pendidikan. Kebijakan ini terus dilakukan dan pada Desember 2008, secara resmi pemerintah SBY-JK mengatakan “Tidak ada lagi subsidi minyak, kita kembali ke harga pasar“. Untuk pendidikan, diterbitnyalah UU BHP. Dengan adanya penghapusan subsidi, maka perusahaan asing baik disektorBBM maupun pendidikan akan menjadi tuan di tanah kita.
Negara secara tidak langsung dipaksa untuk mengekspor barang-barang mentah ke luar negeri lalu diimpor dalam bentuk barang jadi.
Negara harus tetap mengutamakan memberi bantuan yang besar kepada lembaga-lembaga/perusahaan besar. Ini disebut juga sebagai paham trickle down effect

Pihak IMF diperkirakan tiba bulan depan di Jakarta untuk mereview program reformasi ekonomi negara ala IMF. Bantuan IMF sangatlah penting dan mendesak (krusial) bagi pemerintah untuk penjadwalan kembali skema pembayaran utang dengan [rentenir] Paris Club pada April 2002 mendatang.

Boediono sangat meyakini konsep reformasi ekonomi yang didikte oleh IMF. Tujuan IMF, Paris Club, WB dan begitu juga agen EHM seperti John Perkins akui adalah membuat kesepakatan untuk memberi pinjaman ke negara lain, jauh lebih besar dari yang negara itu sanggup bayar. Dalam kesepakatan antarnegara itu, IMF, EHM CS berusaha menekan negara-negara lain agar memberikan 90 persen dari pinjamannya kepada perusahaan-perusahaan AS, seperti Halliburton atau Bechtel. Kemudian perusahaan-perusahaan AS tersebut akan masuk membangun sistem listrik, pelabuhan, jalan tol dan lainnya di negara-negara berkembang. Setelah mendapatkan utang, AS akan memeras negara tersebut sampai tak bisa membayarnya. Dengan alasan itu, barulah AS akan mendesak negara-negara lain untuk menyerahkan sumber kekayaan alamnya, seperti minyak, gas, kayu, tembaga dan lainnya ke AS. Bagaimana jika negara-negara itu menolak? John Perkins menyatakan, mereka bisa saja dibunuh. Ini bukan isapan jempol. Dua tokoh dunia, yakni Presiden Panama Omar Torijos dan Presiden Ekuador Jaime Rojos dibantai karena menolak kerja sama dengan AS. [beli buku : John Perkins : Confession of EHM - coba search internet tentang The Dead of Omar Torijos dan The dead of Jaime Rojos]

“Agenda Utama adalah persyaratan dan perihal yang harus pemerintah laksanakan. Tapi, saya yakin bahwa kita mampu memenuhi semua persyaratan tersebut tepat waktu.”, ungkap Boediono kepada Wartawan setelah sesi dengar pendapat di Komisi IX DPR.
Dari jumpa pers tersebut, sangatlah jelas bahwa Boediono sebagai Menkeu di era Gotong Royong sangat patuh pada IMF dengan agenda menjual Indonesia ke tangan swasta dan asing.

Ia [Boediono] tidak menjabarkan secara jelas apa saja “Agenda Utama” IMF tersebut. Namun, Boediono memastikan bahwa penjualan 51% saham BCA [berada dibawah naungan BPPN] dengan proses yang kredibel, dan strategi yang jelas untuk mengatasi utang yang membengkak dari Bank-Bank BPPN (yang mendapat likuiditas BLBI) hasil utang para pemilik bank tersebut, termasuk dalam daftar “Agenda Utama IMF mendesak Indonesia”.
Sejarah gamblang Boediono (Menkeu) bersama Menko Dorodjatun dan Meneg BUMN Laksamana Sukardi secara tidak langsung mengubah utang para bankir menjadi utang rakyat. Menjual BUMN kepada Temasek sehingga satelit strategis untuk keamanan dan kedaulatan negara kita dikuasai Singapura. Hal senada disampaikan Prof. Mubiyarto, bahwa sejak private debt [utang para bankir/swasta] dijadikan public debt [utang rakyat], sejak utang para konglomerat ”ditalangi” pemerintah, perbankan selalu mendapat subsidi, industri perbankan yang seharusnya menghasilkan pendapatan (revenue) ternyata menjadi beban (expenditure) negara/rakyat yang dibayar terus oleh pemerintah hingga saat ini. Pada tahun 1998, ”bunga utang” para konglomerat yang dibebankan kepada APBN besarnya Rp 60 trilliun, empat kali lipat dari anggaran untuk pendidikan yang hanya sekitar Rp 15 trilliun. Inilah salah satu kebijakan yang mungkin Pak Faisal Basri harus juga uraikan secara mendetil dalam tulisan beliau Sisi Lain Pak Boed yang Saya Kenal

Untuk isi pernyataan pers lengkap dari Boediono pada 27 Februari 2002, silahkan baca berita aslinya di Boediono upbeat on meeting key IMF programs.

Ada catatan lain yakni pada waktu menjabat sebagai Menteri Keuangan saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dia menyatakan bahwa pada dasarnya subsidi bagi rakyat harus dihapus. Dan ketika para petani tebu meminta proteksi, Boediono dengan enteng menyatakan, ”Kalau petani tebu merasa bahwa menanam tebu kurang menguntungkan, tanamlah komoditas lain yang lebih menguntungkan.” (sinarharapan)

Baca selengkapnya di:

http://nusantaranews.wordpress.com/2009/05/15/menelusuri-sisi-sisi-lain-pak-boed-yang-saya-kenal/comment-page-2/#comment-5152

Faisal: Boediono Justru Sosok Anti Neoliberal

Faisal malah mengkritik balik orang-orang yang menuding Boediono neoliberal.

“Boediono justru antitesa dari neoliberal,” ujar Faisal Basri kepada VIVAnews di Jakarta, Kamis malam, 14 Mei 2009.

“Falsafah Bappenas itu bukan neoliberal,” ujar Faisal. Peran Bappenas, menurut dia, sangat besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia. “Seandainya Boediono neoliberal, maka dia tidak akan mau bergabung dengan Bappenas.”

Baca selengkapnya di:

http://bisnis.vivanews.com/news/read/57960-faisal__boediono_justru_sosok_anti_neoliberal

Boediono Bukan Penganut Neoliberalisme

Banyak kalangan yang menuding Boediono sebagai penganut neoliberalisme. Tapi jika ditelusuri dari berbagai kebijakan dimana Boediono ikut memutuskan, cawapres SBY ini jelas-jelas bukan penganut neoliberalisme.

Demikian disampaikan ekonom Chatib Basri yang ikut dalam rombongan Boediono ke Bandung, di atas kereta Parahyangan, Jumat (15/5/2009).

Chatib menjelaskan, Boediono sudah malang melintang menangani ekonomi Indonesia di bawah berbagai pemerintahan. Pada saat pemerintahan Megawati, Boediono menjadi Menteri Keuangan dan pada pemerintah SBY kali ini ia menjabat sebagai Menko Perekonomian dan kini Gubernur BI.

Baca selengkapnya di:

http://www.detikfinance.com/read/2009/05/15/111207/1131896/4/boediono-bukan-penganut-neoliberalisme

Anas Bantah Boediono Neoliberalisme

Adanya tudingan dari beberapa pihak yang mengatakan kalau Boediono adalah penganut faham ekonomi liberal serta juga dianggap sebagai antek – antek IMF langsung dibantah secara tegas oleh Anas. Diungkapkan oleh dirinya bahwa sisi program ekonominya Boediono sangat jelas dan platform SBY dalam konteks ekonomi adalah ekonomi pro rakyat.

Baca selengkapnya di:

http://anasurbaningrum.blogdetik.com/2009/05/18/anas-bantah-boediono-neoliberalisme/

PAN Tolak Boediono Karena Neoliberalis?

http://capresindonesia.wordpress.com/2009/05/14/pan-tolak-boediono-karena-neoliberalis/

Kekayaan Boediono Paling Signifikan Meningkat

Rabu, 23 Juli 2008 | 18:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dari tiga pejabat penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaan, Gubernur Bank Indonesia Boediono mengalami kenaikan paling signifikan.

Pada laporan tertanggal 24 Februari 2006 jumlah harta kekayaan Boediono sebesar Rp 13.6 miliar, kemudian pada laporan terakhir tertanggal 31 Mei 2008, jumlah harta kekayaan Boediono bertambah menjadi Rp 18.6 miliar.

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/07/23/brk,20080723-128868,id.html

Boediono Memang Penganut Neoliberal?

DHONI SETIAWAN

Jumat, 22 Mei 2009 | 13:58 WIB

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun bantahan demi bantahan diluncurkan oleh Boediono maupun pihak SBY sebagai pasangannya yang akan maju dalam pemilu presiden mendatang, sejumlah pengamat ekonomi keukeuh menilai Boediono memang menganut paham ekonomi neoliberalisme. Apa saja argumen yang mendasari klaim tersebut?

Mantan Menneg PPN/ Kepala Bappenas zaman Megawati, Kwik Kian Gie, mengatakan punya banyak catatan dalam rekam jejak Boediono sebagai pejabat publik. Sebagian besar langkahnya adalah ‘menjual’ sumber daya dan fasilitas publik kepada para investor. “Tanya pada Pak Boediono, dia berpendapat atau tidak ketika jalan raya yang mulus bebas hambatan itu harus dikenakan tarif tol, diserahkan kepada investor swasta, domestik maupun internasional. Oleh karena itu, investornya buat laba dan rakyat yang harus bayar tol!?” seru Kwik seusai diskusi bertajuk “JK-Win untuk Indonesia Adil dan Sejahtera: Ekonomi Kemandirian vs Ekonomi Neoliberal” di Jakarta, Jumat (22/5).

Padahal, menurut Kwik, di negara-negara besar di Amerika dan Eropa, seluruh fasilitas dan sumber daya publik dapat dinikmati rakyat secara gratis. Lalu apa lagi? Kwik kemudian menyebutkan beberapa pertanyaan yang patut dilontarkan kepada Boediono untuk membuktikan pria asal Blitar tersebut memiliki mazhab neoliberal.

“Betul atau tidak bahwa Boediono pro penjualan bahan bakar minyak (BBM) suatu waktu ketika Boediono menjabat sebagai Menteri Keuangan meski harganya tinggi? Betul atau tidak bahwa Boediono pro semua jalan bebas hambatan harus dikenakan biaya? Betul atau tidak bahwa Boediono menganggap barang-barang publik yang penting-penting menjadi ajang cari laba untuk investor asing?” tanya Kwik panjang lebar.

Pengamat ekonomi Hendri Saparini dari ECONIT memiliki pendapat serupa. Tiga pilar neoliberal, yaitu stabilitas makro, agenda liberalisasi, dan agenda privatisasi, yang dicetuskan dalam Washington Consensus menjiwai tindakan-tindakan Boediono.

Belum lagi agenda liberalisasi dan privatisasi yang dilakukan oleh Boediono ketika menjabat sebagai Menkeu dalam masa pemerintahan Megawati dan Menko Ekuin dalam pemerintahan SBY. Misalnya, dalam penyusunan UU Migas. Hendri menilai pemerintahan SBY juga marak melakukan privatisasi. Bahkan, saat ini 40 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah didata untuk diprivatisasi, antara lain PT Krakatau Steel dan PT Kereta Api Indonesia.

Baca selengkapnya di:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/05/22/13581432/Boediono.Memang.Penganut.Neoliberal

Capres Indonesia – Informasi Penting Seputar Capres di Indonesia

http://capresindonesia.wordpress.com