Vera Febyanthy dari Partai Demokrat: Kita harus mengubah “Mindset” masyarakat yg mudik naik motor untuk membanggakan motornya.

Simbolon dari PDIP: Tugas pemerintah menyediakan infrastruktur. Bukan mindset rakyat.

Motor kok dibanggain?

Ipar2 saya yg naik motor saja kalau ke luar kota lebih senang naik bis demi keselamatan keluarganya.

70% lebih pemudik naik motor karena biayanya yg kurang dari Rp 100 rb lebih murah ketimbang Bis yang bisa mencapai Rp 1,2 juta untuk 4 orang PP. Karena tidak mampu beli tiket pesawat, bis, atau keretalah mereka mudik naik motor. Bukan karena untuk pamer motor di kampung.

Sepeda Motor (kecuali Harley Davidson) itu bukan barang mewah seperti mobil. Banyak orang miskin yang punya sepeda motor. Dari Office Boy, Tukang Somay, hingga ke tukang ojek. Jadi aneh kalau ada anggota DPR dari PD seperti Vera Febyanthy menuduh 70% pemudik yang naik sepeda motor sengaja naik motor ke kampungnya hanya untuk pamer motor.

Harusnya pemerintah menyediakan kendaraan umum dgn jumlah yg cukup dan biaya terjangkau. Kemudian jalan jgn sampai berlobang atau pun bergelombang. Pasang rambu2/marka jalan di tempat rawan kecelakaan.

Begitu seharusnya. Sebab jika salah menganalisa sumber masalah, nanti solusi yang tepat tidak akan ketemu. Kalau dikira 70% pemudik pakai motor cuma untuk pamer, maka pemerintah jadi tidak punya pikiran untuk solusi seperti memperbaiki kondisi jalan atau menyediakan jumlah angkutan umum yang cukup dengan biaya terjangkau. Padahal jika itu tersedia, niscaya para mudikers yang naik motor akan memilih angkutan yang lebih aman dan murah.

Sebagai contoh teman saya sepulang lebaran sakit akibat numpang temannya naik sepeda motor dari Jakarta ke Yogyakarta pulang pergi padahal dia wanita yang usianya di atas 50 tahun. Bayangkan terik matahari, angin, debu, belum lagi tangan yang harus berpegangan kencang selama 30 jam pulang pergi di jalan yang tidak jarang macet berat.

Berbagai Berita Tentang Vera Febyanthy:

PROFILE

Nama: Hj. Vera Febyanthy
Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, Indonesia, 2 Februari 1971

BIOGRAFI
Karir Politik : Fraksi Partai Demokrat

Komisi : Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank (Komisi XI) sebagai Anggota

Alat Kelengkapan : Badan Anggaran sebagai Anggota

Karier: Anggota Komisi XI DPR – RI (2009)

http://www.detiknews.com/tokoh/1372/0/hj-vera-febyanthy

Selasa, 15/12/2009 10:47 WIB
Anggota DPR FPD Digugat Cerai Suaminya

Chazizah Gusnita – detikNews

Vera (dok pribadi) Jakarta – Kasus asmara lagi-lagi menerpa politisi Partai Demokrat. Setelah masalah Adiyaman Amir Saputra yang menikahi rekan sefraksinya tuntas, kini tudingan perselingkuhan mendera politisi lainnya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Vera Febyanthy digugat cerai oleh suaminya, Ilal Ferhard, yang mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat. Ilal menuding Vera berselingkuh.

“Kata Pak Ilal ada pihak ketiga,” ujar pengacara Ilal, Jafaruddin, Selasa (15/12/2009).

Jafaruddin menjelaskan awalnya dia menasihati kliennya agar rujuk. Namun Ilal memberikan sejumlah bukti-bukti perselingkuhan Vera melalui foto-foto, barulah ia menyetujui permintaan Ilal untuk mengajukan permohonan talak kepada Pengadilan Agama.

“Saya tanya ke Pak Ilal, diambil di mana foto-foto itu. Kata Pak Ilal itu diambil di suatu tempat di dalam mobil pukul 23.00 WIB,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Jafar, pihaknya kemudian mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama pada 30 November 2009. Sidang perdananya akan dilakukan pada 31 Desember 2009 pukul 09.00 WIB.

“Dia (Ilal) sekarang sudah tidak di rumah lagi. Tinggal di salah satu apartemen di Jakarta. Telah terjadi pengusiran,” ungkapnya.

Menurut Jafar, Ilal dan Vera menikah tahun 2000. 9 Tahun pernikahannya, pasutri ini belum dikaruniai anak. Hanya ada seorang anak dari hasil pernikahan Vera dengan suami pertamanya dahulu.

Bantah Selingkuh

Sementara itu, pengacara Vera, Gusti Randa, membantah adanya perselingkuhan. Justru kliennya sebenarnya memang ingin mengajukan permohonan cerai, namun didahului oleh Ilal.

“Klien saya tidak memiliki perselingkuhan. Namanya rumah tangga ya ada masalahnya. Kita yang mau menggugat cerai tapi didahului,” ujar Gusti.

Namun Gusti enggan menjelaskan alasan Vera berniat menggugat cerai suaminya. “Nggak perlu saya ungkapkan. Ini sidang perceraian sidang tertutup,” tegasnya.

Gusti mengaku pihaknya tidak ada persiapan menjelang sidang cerai yang akan berlangsung pada 31 Desember.

“Biasa saja. Coba tanya anak-anak dugem di Jakarta bagaimana karakter Pak Ilal,” kata Gusti. (gus/nrl)

http://www.detiknews.com/read/2009/12/15/104709/1260258/10/anggota-dpr-fpd-digugat-cerai-suaminya

Dituduh Selingkuh, Anggota DPR Lapor ke Polda

Vera Febyanthy, politisi Demokrat, melaporkan pengacara Jafarudin Abdullah ke polisi.

KAMIS, 17 DESEMBER 2009, 15:12 WIB Arfi Bambani Amri, Sandy Adam Mahaputra

VIVAnews – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Vera Febyanthy melaporkan seorang pengacara ke Unit Sentra Pelayanan Polisi (SPK) Polda Metro Jaya. Anggota Komisi XI ini menyatakan Jafarudin Abdullah telah menyebar fitnah di salah satu media cetak.

“Dia mengatakan kalau Vera berselingkuh dengan teman satu profesinya, yakni anggota DPR,” ujar kuasa hukum Vera, Gusti Randa, di Markas Kepolisian Daerah Jakarta Raya, Kamis 17 Desember 2009.

Gusti menjelaskan, Jafarudin dalam hal ini mengaku sebagai pengacara dari suami Vera, Ilal Ferhard. Pasangan suami-istri ini, kata Gusti, “memang sedang dalam proses gugatan cerai.”

Jadi menurut Gusti, apa yang dikatakan oleh Jafarudin merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. “Ibu Vera tidak pernah berselingkuh, kalaupun ada masalah rumah tangga bukan karena kehadiran orang ketiga,” ujarnya.

Baca selengkapnya di:

http://nasional.vivanews.com/news/read/114696-dituduh_selingkuh__anggota_dpr_lapor_ke_polda

Sebagai anggota KPU pada tahun 2001 dengan honor Rp 12,5 juta per bulan hingga tahun 2005, total honornya mencapai Rp 795 juta.  Sebagai anggota DPR dengan pendapatan Rp 742 juta/tahun, maka total kekayaan Anas hingga 2010 hanya mencapai sekitar Rp 1,5 miliar. Itu pun dengan asumsi, honor Anas tak berkurang sedikit pun.

Namun menurut Surabaya Post, sekarang harta kekayaan Anas bisa membengkak hingga lebih dari Rp 50 miliar – diduga bahkan mencapai ratusan miliar – maka, dari mana sumber lain rezeki Anas yang demikian deras itu?

Mengusik Kembali Sumber Rezeki Anas

Surabaya Post online, Rabu, 10/08/2011 | 11:29 WIB

M Nazaruddin telah ditangkap. Sehingga, peluang untuk membuktikan tudingannya bahwa Anas Urbaningrum adalah “perampok” APBN, jadi terbuka lebar. Nah, sebelum Nazar tiba di Tanah Air dan “berkoar”, mari kita hitung sejauh mana tudingannya itu mendekati kebenaran.

Ketika masih di alam buron, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin berteriak lantang, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidaklah “sebersih” dan “sesuci” penampilannya. Menurut Nazar, Ketua Umum PB HMI 1997-1999 itu juga terlibat dalam permainan kotor proyek pembangunan wisma atlet SEA Games yang dutuduhkan kepadanya.

Tak hanya itu. Nazar juga mengungkapkan, selama aktif menjadi politisi Partai Demokrat dan menduduki kursi wakil rakyat di Senayan, Anas telah bermain cantik mengeruk harta kekayaan negara untuk mengembungkan pundi-pundi uangnya. Modusnya, melalui mekanisme percaloan dalam proses pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dibiayai APBN.

“Ini sekedar bahan renungan saja, kalau saya dikatakan memfitnah Anas, darimana Anas bisa memiliki beberapa rumah dengan harga puluhan miliar rupiah? Darimana Anas bisa memiliki mobil-mobil mewah seharga miliaran rupiah satu mobilnya? Apakah masyarakat berpikir uang itu hasil halal dari jerih payahnya? Sekali lagi saya hanya membuka fakta saja,” kata Nazaruddin melalui BlackBerry Masanger (BBM) yang dikutip secara luas oleh media massa di Tanah Air, beberapa waktu lalu.

Dalam tautan BBM-nya itu Nazar menambahkan, sekalipun menjabat sebagai ketua umum partai pemenang Pemilu 2009, Anas bukanlah pengusaha seperti Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar) atau Setya Novanto (Bendahara Umum Partai Golkar).

Nazar melanjutkan, dengan gajinya sebagai anggota DPR selama hanya satu tahun – oleh Partai Demokrat Anas dipasang sebagai anggota DPR pada tahun 2009 dan menduduki jabatan ketua fraksi, tapi dia mengundurkan diri pada tahun 2010 untuk mengikuti pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat – mustahil Anas bisa memiliki kekayaan itu semua. “Coba tanyakan sama Anas darimana dia mendapatkan uang untuk membeli semuanya itu (rumah puluhan miliar rupiah dan banyak mobil mewah?),” ujar Nazar.

Sebagaimana dilansir banyak media massa, cetak maupun elektronik, setelah mengundurkan diri dari keanggotaan KPU, Anas menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada 10 Mei 2005. Saat itu nilai total harta kekayaannya tercatat sebesar Rp 1,17 miliar.

Setelah itu, Anas aktif di Partai Demokrat dan menjabat sebagai Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah di DPP untuk periode 2005-2010. Dua tahun kemudian atau persisnya 28 Desember 2007, alumnus S1 FISIP Unair itu kembali menyetorkan LHKPN ke KPK.

Kekayaan Anas, yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Wakaf Paramadina (2006-sekarang) menggembung jadi Rp 2,23 miliar plus USD 2.300 (sekitar Rp 19,6 juta), nyaris dua kali lipat dari sebelumnya. Versi lain menyebutkan, total harta Anas mencapai Rp 2,4046 miliar

Kemudian, pada tahun 2009 Anas duduk sebagai wakil rakyat di Senayan dan menjabat sebagai ketua fraksi. Setahun setelah itu (2010), Anas mengundurkan diri dari kursi DPR untuk persiapan laga perebutan kursi Ketua Umum Partai Demokrat 2010-2015.

Jadi Rp 50 M Lebih

KPK mengatakan, Anas kembali menyetorkan LHKPN pada Februari 2010 tapi sampai sekarang belum ada kabar tentang hasil verifikasi kekayaan Anas. Sementara, sejumlah media massa, Juli lalu, menyebutkan, saat ini Anas ditengarai tengah membangun rumah senilai Rp 9 miliar dan memiliki sejumlah mobil mewah yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 6,89 miliar-Rp 8,89 miliar.

Di bagian lain, menurut berita yang dilansir VIVAnews.com, Rabu, 20 Juli 2011, Anas juga tercatat membeli 30 persen saham Nazar di PT Anugerah Nusantara pada 1 Maret 2007. Kemudian pada tahun 2008, dia membeli 35 ribu lembar saham PT Panahatan, yang total nilainya Rp 35 miliar (senilai Rp 1 juta per lembar saham).

Jika dihitung-hitung dari nilai rumah, mobil mewah dan saham itu saja, maka kekayaan Anas hingga Juli 2011 diperkirakan sudah menggembung jadi Rp 50,89 miliar- Rp 52,38 miliar. Dalam sejumlah pernyataannya kepada pers, Anas tak menyiratkan bantahan mengenai nilai akhir kekayaannya tersebut. Tapi dia tegas membantah tudingan Nazar bahwa semua itu diraihnya melalui “jalan kotor”.

Lantas, siapa yang mendekati kebenaran, Nazar atau Anas? Mari kita mencari tahu dengan menghitung-hitung rezeki arek Blitar berotak encer itu. Sebelum menjadi anggota KPU pada 2001, Anas bukanlah seorang pengusaha atau profesional di bidang apapun. Dia hanyalah aktivis sekaligus pimpinan pengurus besar ormas (HMI) dan penulis beberapa buku tentang politik – buku-bukunya pun tidak tercatat sebagai best seller. Kemudian setelah revolusi Reformasi 1998, Anas tercatat sebagai anggota Tim Revisi Undang-Undang Politik, atau Tim Tujuh.

Ada Sumber Lain

Dari kegiatannya itu, tidak diketahui, berapa penghasilan Anas. Baru setelah dia menjadi anggota KPU pada 2001, kekayaan Anas dapat diestimasi. Berdasarkan PP Nomor 62 Tahun 2003, seorang anggota KPU berhak atas honor sebesar Rp 12,5 juta per bulan.

Anas sendiri menjadi anggota KPU hingga tahun 2005, sehingga total honornya – diasumsikan tak berkurang sedikitpun – akan mencapai Rp 750 juta. Selain itu, berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2010, Anas juga berhak mendapat uang kehormatan sebesar Rp 45 juta. Sehingga, setelah “pensiun” dari KPU maka kekayaan Anas – bila dihitung dari honor dan uang kehormatan saja – mencapai Rp 795 juta.

Selama menjadi sebagai anggota KPU, Anas juga aktif mernulis sejumlah buku politik, tapi tidak diketahui, berapa pendapatannya sebagai penulis. Yang jelas, buku-buku karya Anas tidak ada yang tercatat sebagai best seller. Kemudian Anas terjun ke bidang politk praktis dengan bergabung ke Partai Demokrat pada tahun 2005 dan langsung menjabat sebagai salah satu ketua DPP.

Sampai saat itu, Anas masih aktif menulis sejumlah buku politik. Tapi lagi-lagi bukunya tak ada yang mencapai best seller dan pendapatannya dari menulis buku itu tak diketahui. Kemudian setelah Pemilu 2009, Anas menduduki kursi wakil rakyat di Senayan, lantas mengundurkan diri pada 2010.

Sejumlah pihak menghitung, jika cuma mengandalkan honor anggota DPR seperti Anas, maka kekayaan yang terkumpul selama setahun cuma mencapai Rp 692,2 juta-Rp 742 juta. Jika diestimasi, maka total kekayaan Anas hingga 2010 hanya mencapai sekitar Rp 1,5 miliar. Itu pun dengan asumsi, honor Anas tak berkurang sedikit pun.

Nah, jika sekarang harta kekayaan Anas bisa membengkak hingga lebih dari Rp 50 miliar – diduga bahkan mencapai ratusan miliar – maka, dari mana sumber lain rezeki Anas yang demikian deras itu? Apakah tudingan yang dilontarkan Nazar mengandung kebenaran? Wallahu a’lam. Atau kita tunggu saja kedatangan Nazar di Tanah Air, Minggu nanti (14/8) – kalau tak keburu “di-Munir-kan” di tengah perjalanannya pulang. ins

Curriculum Vitae Singkat Anas Urbaningrum

 Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat 2010-2015

 Anggota DPR RI dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Periode 2009-2014 (mengundurkan diri pada 2010)

 Pimpinan Kolektif Nasional KAHMI 2009 – sekarang

 Ketua Yayasan Wakaf Paramadina 2006 – sekarang

 Ketua DPP Partai Demokrat 2005-2010

 Anggota KPU 2001-2005

 Anggota Tim Seleksi Parpol Peserta Pemilu 1999 (Tim 11), 1999

 Anggota Tim Revisi UU Politik (Tim 7), 1998

 Ketua Umum PB HMI 1997-1999

Sumber: Wikipedia

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=8a5c1121fe24ecbeab48c97b07dec712&jenis=d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0

Alhamdulillah ada juga tokoh bagus yang bisa diberitakan…:)

Harusnya orang seperti ini bisa jadi RI-1. Mudah-mudahan para tokoh, parpol, dan pejabat bisa mendukungnya juga.

Jarang-jarang ada pemimpin di Indonesia yang bagus dan humanis. Oleh karena itu saya tampilkan Jokowi yang mampu memindahkan pedagang kaki lima di Solo tanpa harus menggusur mereka. Jokowi dengan cerdas mengatasi masalah dengan Win-Win Solution.

Hebatnya lagi, tidak seperti pemimpin lain yang mengeluh soal gaji atau minta naik gaji, dia tidak pernah mengambil gajinya. Usaha Mebelnya yang sudah ada sebelum jadi walikota sudah cukup untuk menghidupinya.

Contohnya agar mau dipindahkan, Jokowi mengajak para pedagang itu makan-makan setiap minggu. Pada acara makan ke 54, baru dia berani menyatakan bahwa dia akan memindahkan para pedagang.

Apa Jokowi mampu menjamin bahwa di tempat baru tidak akan sepi? Kata para pedagang. Jokowi tidak berani menjamin. Tapi dia mempromosikan pasar baru itu di TV Lokal Solo selama berbulan-bulan.

Para pedagang ingin toko baru mereka gratis. Namun DPRD keberatan. Jokowi mengatasinya dengan memberi gratis, tapi para pedagang membayar biaya retribusi Rp 2.600/hari di mana dalam waktu 8,5 tahun biaya Rp 9,8 milyar untuk relokasi akan kembali.

Saat pengelola Railbus minta tarif Rp 30.000, dia menolak dan minta agar tarif cuma Rp 3.000. Siapa yg mau naik jika tarifnya Rp 3000? Katanya. Jarang ada pemimpin yg berani melawan pengusaha untuk membela rakyat.

Jokowi juga berani menentang Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, yang ingin menggusur bangunan bersejarah Solo untuk dijadikan Mal. Saat Bibit marah dan memakinya sebagai bodoh, Jokowi dengan rendah hati berkata bahwa dia memang bodoh dan dia heran kenapa warga Solo memilih dia yang bodoh sebagai walikota selama 2 periode.

Sebagai pengusaha, beda dengan para bos/pimpinan lain yang suka menindas anak buahnya secara semena-mena, Jokowi memperlakukannya dengan manusiawi. Ini satu komentar anak buahnya di milis LISI:

Re: [LISI] Jokowi: Walikota Solo yang Humanis dan Berprestasi

Dari: “nurhadi purwata”

saya pernah lama tinggal di solo; pernah mengerjakan pekerjaan kecil untuk perusahaan pak jokowi. walaupun saya jauh lebih muda, pak jokowi memperlakukan saya seperti seorang teman; saya jadi tidak merasa sedang berhadapan dengan seorang walikota & juga pemilik perusahaan tersebut, sehingga merasa nyaman saat menemui beliau. demikian juga waktu mengerjakan pekerjaan kecil di salah satu dinas di pemkot surakarta, beliau sendiri mengikuti perkembangannya dengan saya memberi report langsung ke beliau. saya kira ini salah satu kontributor keberhasilan pak jokowi, beliau tidak menganggap kecil proyek apapun di lingkungan pemkot, sehingga laporan tidak hanya dari pejabat terkait yang mungkin bisa abs.
salam

nur (mendukung jokowi untuk ri-1)

Meski tidak sebagaimana pemimpin Muslim lainnya yang saat pidato kerap mengutip kitab suci meski prakteknya “biasa-biasa saja”, Jokowi dalam ibadah rutin pun seperti shalat menurut pak Andrinof yang sempat bertemu beliau selama 10 hari justru lebih disiplin daripada kebanyakan politisi muslim. Ini komentarnya di milis LISI:

— In LISI@yahoogroups.com, Andrinof A Chaniago wrote:
> Dan, dalam ibadah rutin pun, saya lihat Jokowi lebih disiplin dari
> kebanyakan politisi muslim.

Memimpin Solo ala Jokowi

Joko Widodo mengatakan pemimpin yang baik harus mampu melakukan terobosan..

Jokowi mampu melakukan terobosan baru dalam mengubah Kota Solo, sehingga kebijakan populisnya dapat dirasakan langsung oleh warganya.
Walikota Solo Joko Widodo, atau biasa disapa Jokowi, mulai dikenal banyak orang setelah berhasil menata pedagang kaki lima di Kota Solo, tanpa gejolak sama-sekali.
Dengan keahliannya berkomunikasi, Jokowi dianggap mampu mematahkan mitos pemindahan PKL harus berujung pada bentrokan antara aparat dan pedagang, seperti yang terjadi di wilayah lain.
Empat tahun lalu, sekitar 900 orang pedagang itu akhirnya mau meninggalkan Taman Banjarsari di pusat Kota Solo menuju lokasi baru di Pasar Klitikan.
Ini adalah salah-satu contoh keberhasilan lelaki kelahiran 21 Juni 1961 ini, semenjak dia dipercaya menjadi Walikota Solo sejak tahun 2005 lalu.
“Saya selalu berpikir sederhana, dan berbuat juga sederhana”, kata Joko Widodo dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia di rumah dinasnya di Kota Solo, hari Senin (25/7) lalu.
“Kita harus berani membuat terobosan, jangan rutinas, jangan monoton, (harus) selalu ada pembaharuan, selalu ada inovasi”
Joko Widodo
“Tapi,” lanjutnya, “(Kita) harus berani membuat terobosan, jangan rutin, jangan monoton, (harus) selalu ada pembaharuan, selalu ada inovasi, itulah yang terus kita lakukan”.
Hal itu ditandaskan Jokowi ketika ditanya apa resepnya selama 5 tahun memimpin warga Kota Solo.
Lebih lanjut alumni Fakultas Kehutanan, UGM, Yogyakarta (1985) ini mengatakan, upaya terobosan itu dia lakukan karena selama ini program kerja Kota Solo terlalu monoton dan tidak jelas ukuran keberhasilannya.
“Sehingga kita tidak tahu golnya kemana, ukuran keberhasilannya itu apa,” kata Jokowi, yang dulu dikenal sebagai pengusaha di bidang meubel.

Penataan dan penambahan pasar tradisional menjadi prioritas Jokowi.
Untuk itulah, bersama wakilnya FX Hadi Rudyatmo, Jokowi meminta bawahannya di jajaran birokrasi Kota Solo membuat konsep yang jelas dan kongkrit setiap mengajukan program kerja — termasuk bagaimana pengawasannya.
“Dan yang paling penting, mereka harus bisa menerangkan ke saya, pengembaliannya seperti apa kepada kita, return sosialnya, return ekonominya apa, return budayanya apa,” paparnya.
“Tidak hanya menghabiskan uang, tetapi harus jelas kira-kira kembalian ke rakyat, kembalian ke masyarakat, kembalian ke kota itu (harus) dihitung,” jelasnya.
Walikota PKL
Sejak berhasil memindahkan pedagang kaki lima, PKL, dari Taman Banjarsari ke Pasar Klitikan, empat tahun silam, tanpa menimbulkan konflik, nama Jokowi — begitu sebutan akrabnya — mulai banyak disebut.
Dia dianggap mampu mematahkan mitos pemindahan PKL harus berujung pada bentrokan antara aparat dan pedagang, seperti yang terjadi di wilayah lain.
Tetapi menurut Joko, proses itu tidaklah gampang. Dia harus menjalin komunikasi dan negosiasi berbulan-bulan dengan perwakilan pedagang kali lima itu, hingga mereka akhirnya mau pindah ke lokasi yang baru, tanpa ada protes.

Kepada Heyder Affan, Jokowi menjelaskan filosofi kepemimpinannya.
“Saya melakukan pendekatan manusiawi terhadap mereka,” kata Jokowi, suatu saat, mengambarkan proses komunikasinya dengan para PKL itu.
Akhir Juli lalu, saya datangi lokasi bekas PKL di Taman Banjarsari, dan yang tampak adalah kenyamanan yang diperlihatkan belasan warga kota dengan beristirahat di tempat itu — yang terlihat asri dan tenang.
Para PKL yang telah sekitar 4 tahun menempati tempat baru di Pasar Klitikan, seperti disampaikan perwakilannya, Joko Sutikno, mengaku merasa lebih nyaman berada di lokasi yang baru.
“Di sini lebih ada kepastian hukum, berbeda saat saya berada di lokasi yang lama,” katanya.
Walaupun program penataan semua PKL di kota itu belum tuntas, atas upaya terobosannya itu Jokowi dianggap mampu memberikan pelayanan yang baik bagi warga Kota Solo, utamanya bagi warga kalangan bawah.
Tokoh perubahan
Belasan warga Kota Solo yang saya wawancarai akhir Juli lalu menganggap banyak langkah perubahan yang dilakukan sang walikota.
Mereka menyebut program seperti pelayanan asuransi kesehatan untuk warga miskin, serta layanan kesehatan dengan biaya dari APBD.

Pedagang kaki lima di Kota Solo diberi tempat khusus oleh Jokowi.
Reformasi birokrasi berupa antara lain kemudahan pembuatan KTP juga disebut sebagian warga kota itu tidak terlepas dari kepemimpinan Jokowi.
Atas usahanya itu, lelaki kelahiran 21 Juni 1961 ini diganjar penghargaan Bung Hatta Award 2010.
Harian Republika juga menempatkannya sebagai Tokoh Perubahan 2010, menyusul langkah Majalah Tempo dua tahun sebelumnya yang memilihnya sebagai tokoh pilihan — yang dianggap berhasil melakukan perubahan bermanfaat bagi warganya.
Pemihakannya kepada warga miskin kota, juga dibuktikannya dengan memberdayakan pasar tradisional, dan membatasi pembangunan mal.
“Saya tidak anti mal. Tetapi kita sebagai pemerintah kota harus mengendalikan mereka, membatasi mereka”
“APBD itu harus sebanyak-banyaknya digunakan untuk masyarakat, utamanya masyarakat kurang mampu,” kata Jokowi, yang mengenakan jas hitam saat diwawancarai BBC Indonesia.
Namun menurutnya, itu tidak berarti pihaknya menolak kehadiran investor, yang disebutnya “dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi kota”.
“Tetapi jangan investasi yang menggerogoti ekonomi kecil,” tandasnya. “Misalnya (investasi berupa pendirian) supermarket, yang nanti bisa berbenturan dengan pasar tradisional”.
“Saya tidak anti mal. Tetapi kita sebagai pemerintah kota harus mengendalikan mereka, membatasi mereka,” jelas Joko.
Membangun sistem
Dibayangi kemampuannya dalam melakukan berbagai gebrakan demi transformasi kota Solo, sebagian warga itu khawatir semua itu akan berakhir, ketika masa kepemimpinan Joko berakhir, empat tahun lagi.
Pimpinan Partai Hanura di Kota Solo, Abdullah AA, adalah salah-seorang yang menekankan agar Jokowi memikirkan pula langkah-langkah lanjutan setelah gebrakan awal dilakukan.

Penambahan sarana transportasi, seperti bus khusus, menghubungkan berbagai wilayah di Kota Solo.
“Saya rasa yang perlu diperbaiki adalah kesinambungannya,” kata Abdullah AA kepada BBC Indonesia.
Dalam wawancara kepada BBC Indonesia, Jokowi mengaku terus membenahi dan membangun sistem yang baru.
“Saya kira (sistem) kayak seperti masalah KTP, itu ‘kan sistem yang kita bangun,” kata Jokowi, yang sebelum menjadi walikota dikenal sebagai pengusaha meubel.
Alumni Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta ini menolak jika disebut kepemimpinannya selama ini semata berfokus pada gaya kepemimpinan.
“Saya paling tidak senang kalau tergantung pada figur,” tegasnya. “Sehingga yang saya bangun adalah sistem”.
Menolak suap
Selama dipercaya menjadi Walikota Solo sejak 2005 lalu, Jokowi mengaku berulangkali menolak sogokan uang dari sejumlah pengusaha.
Upaya ini dilatari motif agar sang walikota meluluskan proyek investasi milik mereka.
“Kalau memang investasinya baik, kenapa harus pakai duit-duit seperti itu. Silakan jalani sistem yang ada, ikuti aturan yang ada. Karena aturannya seperti itu,” katanya, menjelaskan alasan penolakannya.
Sejauh mana Anda mampu bertahan dari godaan materi seperti itu?
Menurutnya, ketaatan pada sistem merupakan senjata ampuh menolak praktek busuk seperti itu.
“Nggak ada (istilah) balas jasa di PDI-P, ya karena ideologi yang selalu disampaikan partai, itu sangat luar biasa, itu saya ambil dalam panduan dalam bekerja”
Hal ini pula yang dia tekankan kepada anak buahnya di jajaran birokrasi.
“Kalau nggak mau mengikuti sistem yang kita bangun, ya kita tinggal,” tegasnya.
Kepada keluarga dan lingkungan terdekatnya, juga dia memberikan batasan jelas tentang sistem tersebut.
Lainnya? “Ya, yang selalu saya sampaikan, bahwa kita sudah diberi amanah oleh rakyat untuk bekerja sebaik mungkin”.
Tetapi apakah Anda bisa menepis politik balas jasa, karena Anda selama ini disokong oleh PDI Perjuangan, tanya BBC Indonesia.
“Nggak ada (istilah) balas jasa di PDI-P, ya karena ideologi yang selalu disampaikan partai, itu sangat luar biasa, itu saya ambil dalam panduan dalam bekerja,” kata Jokowi dengan nada tegas.
Nominator Gubernur Jakarta
Tahun 2015 nanti, periode kepemimpinan (yang kedua) Joko Widodo sebagai Walikota Solo, akan berakhir.
PDI Perjuangan, sebagai partai penyokongnya, telah menominasikannya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta mendatang, bersama 2 orang nominator lainnya.
Joko Widodo menyebut kepercayaan yang diberikan partai penyokongnya itu sebagai “tantangan”.
“Karena di Jakarta ada persoalan yang sudah lama tidak pernah terselesaikan. Dan menurut saya itu menantang,” kata Jokowi, yang pada tahun 2010 lalu dianugerahi ‘Tokoh Perubahan 2010′ oleh Harian Republika.
Menurutnya, sekarang PDI P tengah melakukan survei untuk menilai siapa nominator yang kelak layak dicalonkan secara resmi.
“Tapi terus terang, saya tidak membayangkan atau memikirkan jabatan itu. Semuanya terserah partai,” kata pria kelahiran Kota Solo ini.
Pemimpin dan citra media
Kepada Jokowi, saya tanyakan pula bagaimana dirinya memposisikan diri di tengah pemberitaan media terkait segala kebijakannya dalam menata Kota Solo selama ini.
Pertanyaan ini saya utarakan terkait dengan istilah ‘pencitraan’ yang oleh sebagian orang dianggap sebagai persoalan yang menimpa para elit pimpinan di tingkat nasional.
Joko Widodo, yang pernah diundang memberikan materi tentang kepemimpinan di Lemhannas ini, menyatakan, pembangunan program kerja yang dilakukannya selama ini adalah nyata dan kongkrit.

Menurut Jokowi, citra seorang pemimpin terbangun karena program kerjanya dan bukan imej semata.
“Yang penting kan membangun programnya, itu kenyataan kongkrit yang bisa dilihat, ” tegasnya.
Dan menurutnya, kalau ingin mengetahui hasil kerjanya, bisa ditanyakan langsung kepada warga Kota Solo.
“Jangan tanya kepada saya, tapi tanya ke masyarakat, benar atau tidak, baik atau tidak baik”.
“Saya nggak bisa menilai diri saya-sendiri,” katanya lagi, seraya menambahkan, media massa bisa dijadikan sumber untuk menanyakan program-program kerjanya selama ini.
Lebih lanjut Joko mengatakan, apabila media melaporkan ‘tidak baik’ tentang program kerjanya, barangkali programnya itu memang tidak baik.
“Sehingga saya harus memperbaikinya (program itu),” tandas Jokowi.
Dengan kata lain, katanya, “sebuah citra terbangun bukan karena kita jaga imej, tapi memang karena rakyat mengatakan itu”.
Tukang Kayu
Setelah lulus kuliah, Jokowi lantas memilih terjun sebagai pengusaha meubel, yang dia istilahkan sebagai “tukang kayu”.
Pilihan ini tidak terlepas dari aktivitas keluarga besarnya — dari garis ayah dan ibunya — yang sejak awal menggeluti dunia perkayuan.
Itulah sebabnya, dia kemudian memilih kuliah di Fakultas Kehutanan, UGM, jurusan Industri Perkayuan.
Lebih dari 20 tahun malang-melintang berkecimpung di bisnis meubel kayu itu, lelaki berperawakan ramping ini tidak pernah membayangkan menjadi walikota.

Pembangunan infrastruktur kota digalakkan selama Jokowi memimpin Solo.
“Saya juga bingung,” jawabnya, lagi-lagi dengan tertawa, ketika saya tanya kenapa dia akhirnya bersedia dicalonkan PDI Perjuangan sebagai Walikota Solo, tahun 2005 lalu.
Ketika itu, Jokowi dan pasangannya memenangkan pilkada, dengan perolehan suara 37 persen.
“Pada saat (pemilihan) pertama, ya, kecelakaan, karena calon lain pintar-pintar dan sangat populer. Saya sendiri tidak populer dan bukan orang politik.”
Mengetahui dia terpilih sebagai walikota, yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, membuat Jokowi semakin meyakini bahwa hidup seseorang itu ‘ada yang mengatur’.
“Inilah hidup, saya jalani saja hidup yang sudah digariskan oleh yang di atas”.
Tetapi pada pilkada berikutnya, tahun 2010 lalu, Jokowi dan pasangannya makin berkibar, dengan meraih suara 91 persen, yang tentu saja ini tidak terlepas dari berbagai program dan gebrakannya selama periode pertama kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di Kota Solo.
Pengaruh sosok ibu
Kepada BBC Indonesia, peraih berbagai penghargaan ini, mengungkap dua orang yang disebutnya berpengaruh besar terhadap perjalanan hidup dan karakternya sekarang.
Sosok pertama adalah Bung Karno,”yang sosok dan pemikirannya begitu brilian terhadap negara ini”.
Dia kemudian mengaku membaca semua buku-buku karya presiden pertama Indonesia itu.
“Dan kedua adalah ibu saya,” ungkapnya. “dia banyak memberi pengaruh pada sisi karakter dan kepribadian saya”.
Ketika menyebut sosok ibunya, suara Jokowi agak memelan, dan matanya terlihat berkaca-kaca.
“Ibu saya itu sangat pekerja keras. Jadi saya kira, contoh seperti itu yang saya ambil”.
Solo sumbu pendek
Dalam wawancara sekitar 1 jam itu, saya dan Joko Widodo sempat menyinggung karakter Kota Solo dan sejarahnya.
Saya memulai pertanyaan dengan menyebut istilah Kota Solo sebagai kota ‘bersumbu pendek’.
“Kalau orang menyebut Solo itu sumbu pendek itu dulu, sekarang tidak,” tandasnya, dengan mimik serius.

Kota Solo pernah dianggap bersumbu pendek dan didiami warga yang multiideologis.
Dia kemudian bercerita singkat. “Memang dalam sejarah, kota ini dibakar 11 kali, lalu balai kota itu dibakar 3 kali”.
Menurutnya, tidak ada kota “seseram Kota Solo meski warganya (dikenal berperangai) halus.”
“Tapi begitu keliru me-manage bisa menjadi malapetaka seperti itu”.
Hal ini dia tekankan setelah saya tanya “bagaimana dia membesarkan Kota Solo yang warganya memiliki latar ideologi dan pilihan politik yang beraneka”.
Seperti diketahui, PDI Perjuangan yang beraliran nasionalis sekuler dikenal mempunyai basis kuat di kota ini.
Tapi di sisi lain, di sekitar kota ini berdiri pula pesantren dan organisasi Islam yang pernah dikaitkan dengan tersangka teroris Abubakar Baasyir.
“Di sini komplit, ada fundamentalis Kristen, ada fundamentalis Islam, Fundamentalis Kejawen juga masih ada, bahkan fundemantelis Komunis masih ada.”
Di Jaman Orde Lama, kota ini dikenal pula sebagai salah-satu basis Partai Komunis Indonesia, PKI.
“Di sini komplit, ada fundamentalis Kristen, ada fundamentalis Islam, fundamentalis kejawen juga masih ada, bahkan fundemantelis Komunis masih ada,” ungkapnya, terus-terang.
Sebagai pemimpin, Jokowi mengaku memberi akses yang sama kepada semua warganya — demi memajukan Solo.
“Jangan sampai tersumbat komunikasi, jangan sampai saluran ide gagasan tidak bisa tersampaikan kepada kita,”katanya.
Menurutnya, komunikasi dengan siapapun sangat diperlukan. “Dan itu sangat mendinginkan psikologi kota.”
“Kota ini akan menjadi dingin, sejuk, kalau komunikasi baik dengan siapapun,” tandas Jokowi yang dikenal lebih sering menemui warganya ketimbang duduk di belakang meja kerjanya.
Penggemar musik cadas
Tidak banyak yang tahu kalau Joko Widodo adalah penggemar musik beraliran keras.
Saya pun baru tahu setelah membaca blog milik seorang warga Kota Solo, yang bertutur tentang pertemuan singkatnya dengan Jokowi.
Itulah sebabnya, di akhir wawancara, saya sengaja menanyakan ihwal kegemarannya ini.
Dan bisa ditebak: paras Jokowi sekonyong-konyong terlihat berpendar, dan tawanya terlihat lepas, ketika saya tanya “bagaimana Anda bisa menyukai aliran musik hingar-bingar seperti itu…”
“Ya, karena di situ ada kebebasan berekspresi,” tandasnya, seraya tergelak.
“Kadang-kadang (lirik dan irama musik seperti itu) memberi inspirasi, kalau kita lakukan pada arah positif, itu bisa memberi dampak yang baik pada masyarakat”
“Dan kebebasan seperti itu dibutuhkan dalam membuat terobosan kebijakan,” katanya lagi.
Jokowi lantas menyebut beberapa grup musik cadas, mulai era tahun 70-an hingga sekarang, seperti Led Zeppelin, Black Sabbath, Napalm Death, Sepultura, Metallica, serta Fear Factory.
“Kadang-kadang (lirik dan irama musik seperti itu) memberi inspirasi, kalau kita lakukan pada arah positif, itu bisa memberi dampak yang baik pada masyarakat,” jelasnya.
Demi kebebasan itu pula, Jokowi mengenang, dia sempat memelihara rambut gondrong ketika masih belia. “Tapi kalau sekarang walikota gondrong, nanti jadi lucu…ha-ha-ha…”
Untuk menyalurkan ide kebebasan itu, alumni Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta ini, lantas menggeluti organisasi pencinta alam, tetapi bukan organisasi kemahasiswaan yang berorientasi politik.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2011/08/110804_tokohjokowidodo.shtml

Ir. Joko Widodo (lahir di Surakarta, 21 Juni 1961; umur 50 tahun)[1], lebih dikenal dengan nama julukan Jokowi, adalah walikota Kota Surakarta (Solo) untuk dua kali masa bhakti 2005-2015. Wakil walikotanya adalah F.X. Hadi Rudyatmo. Ia dicalonkan oleh PDI-P[2].
Jokowi meraih gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985.[1] Ketika mencalonkan diri sebagai walikota, banyak yang meragukan kemampuan pria yang berprofesi sebagai pedagang mebel rumah dan taman ini; bahkan hingga saat ia terpilih.[3] Namun setahun setelah ia memimpin, banyak gebrakan progresif dilakukan olehnya. Ia banyak mengambil contoh pengembangan kota-kota di Eropa yang sering ia kunjungi dalam rangka perjalanan bisnisnya.
Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan yang pesat. Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui moto “Solo: The Spirit of Java”. Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya.[3] Sebagai tindak lanjut branding ia mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007 Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran.
Oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari “10 Tokoh 2008″

http://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo

Andai Joko Wi, Gubernur DKI Jakarta
Imanuel More | Benny N Joewono | Selasa, 28 Juni 2011 | 18:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Gaya kepemimpinan Joko Widodo, Walikota Solo, Jawa Tengah, dipandang perlu menjadi perhatian dan ditiru para pemimpin DKI Jakarta. Joko Wi, demikian panggilan sang walikota, dianggap berjiwa demokratis dan mengayomi kepentingan warganya hingga yang paling bawah.

“Kita merindukan para pemimpin Jakarta itu seperti Joko Widodo. Bayangkan, untuk merelokasi pasar saja dia berdialog dengan warganya 57 kali, bahkan mengajak makan bersama,” ujar Lieus Sungkharisma, pengusaha di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, kepada Kompas.com, Selasa (28/6/2011).

Dengan pendekatan personal yang mendahulukan dialog untuk mendengarkan aspirasi dari bawah, kebijakan yang dikeluarkan Jokowi minim penolakan.

Berbagai silang pendapat dan kepentingan juga dapat diakomodasi, lanjut Lieus, dan semua pihak dapat memahami tujuan bersama yang diemban pemerintah. “Inilah pemimpin yang demokratis dan mengayomi masyarakat,” kata Lieus.

Hal menonjol yang terlihat dalam kepemimpinan Jokowi adalah perhatian dan apresiasinya terhadap masyarakat dari berbagai golongan. “Kita merasa diwongke (diorangkan),” tambah Bambang Sungkono, pemilik bengkel di Jalan Hayam Wuruk.

Meskipun mengakui, setiap kebijakan pemerintah pasti mendapatkan pandangan pro-kontra, ia berpendapat keputusan yang diambil berdasarkan dialog bisa memberikan kepuasan lebih karena semangat penghargaan seorang pemimpin.

Menurut Lieus, pendekatan serupa pernah dilakukan almarhum Ali Sadikin, saat menjabat Gubernur DKI. Oleh pendekatan tersebut, para pengusaha di kawasan Gajah Mada-Hayam Wuruk rela menyumbangkan masing-masing enam meter dari lahan mereka untuk keperluan pelebaran jalan. “Kemudian, kami juga mau menyumbangkan sebagian areal toko untuk pembangunan trotoar umum,” jelasnya.

Pendekatan serupa saat ini jarang ditemukan di kalangan pejabat pemerintahan DKI. Pemerintah, menurutnya kerap mengambil kebijakan sepihak tanpa mempertimbangkan untung-rugi bagi warga yang berkepentingan. Ia mencontohkan penerapan aturan parkir off street.

“Enggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba sudah ada larangan parkir di badan jalan. Ya, kami, pedagang kaki lima, dan petugas parkir jelas kelabakan,” tandasnya.

http://regional.kompas.com/read/2011/06/28/18090251/Andai.Joko.Wi.Gubernur.DKI.Jakarta

Wah! Wali Kota Solo Tak Pernah Ambil Gaji

Maria Natalia | Inggried | Kamis, 26 Mei 2011 | 16:50 WIB

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

JAKARTA, KOMPAS.com — Jarang terdengar bahwa pejabat di Indonesia tidak mau menerima gajinya, justru kebanyakan dari mereka meminta kenaikan gaji. Namun, pejabat yang satu ini, Wali Kota Solo Joko Widodo, berbeda dengan pejabat lainnya. Selama menjabat sebagai wali kota, ia tidak pernah sekali pun mengambil gaji yang menjadi haknya. Hal ini dengan malu-malu diungkapkannya ketika ditanya oleh salah satu peserta seminar “Gerakan Perempuan Mewujudkan Good Governance” di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (26/5/2011).

“Gaji wali kota Rp 6,5 juta. Potong pajak jadi Rp 5,5 juta. Saya tidak pernah nanya. Saya merasa, memang saya sebenarnya butuh uang, tapi ada orang lain yang lebih membutuhkan uang ini dari kita,” tutur Joko sambil tersenyum.

Joko mengaku, ia dan istrinya memiliki pendapatan dari usaha lain. Oleh karena itu, ia merasa masih cukup terpenuhi kebutuhannya dengan hasil kerjanya yang lain. Sebelum menjadi wali kota, ia telah memiliki usaha mebel rumah dan taman, bahkan telah eksis di beberapa negara. Usaha ini tetap ia jalankan setelah terpilih menjadi wali kota.

“Kami hidupnya dari income yang lain. Saya enggak pernah pakai gaji saya. Hanya tanda tangan slip gajinya, tapi enggak pernah lihat uangnya,” imbuhnya.

Selama menjabat, Joko menambahkan, ia tak pernah sekali pun melakukan lobi terkait dengan program-program kegiatannya dengan anggota Dewan. “Saya enggak suka melobi ke Dewan. Takutnya malah jadi ada deal-deal yang enggak jelas. Selama hampir lima tahun menjabat wali kota, kalau saya punya program, saya berikan pada koran minta dipublikasikan. Setelah itu, akan ketahuan dan terkumpul pendapat masyarakat. Nah, kalau setuju, baru saya jalankan program itu. Kalau tidak setuju, ya dikaji lagi,” katanya.

Namun, Joko tak mau menceritakan lebih jauh lagi mengenai alasan yang melatari untuk tidak menerima gaji sebagai Wali Kota Solo. Ia hanya berharap bisa bekerja dan melakukan yang terbaik untuk Kota Solo.

“Enggak usah ditanya lagi soal itu. Tadi itu saya terpaksa ngomong karena ada yang bertanya dalam seminar. Saya tidak ingin membahas soal itu,” katanya sembari tertawa.

Joko Widodo telah dua kali terpilih menjadi Wali Kota Solo. Pria yang biasa disapa Jokowi ini terpilih untuk pertama kali tahun 2005, dan terpilih kembali untuk masa jabatan 2010-2015.

http://regional.kompas.com/read/2011/05/26/16505322/Wah.Wali.Kota.Solo.Tak.Pernah.Ambil.Gaji

22 DESEMBER 2008

JOKO WIDODO, WALI KOTA SURAKARTA

SEMUANYA berawal pada 2005. Joko Widodo, yang baru dilantik menjadi Wali Kota Surakarta, membentuk tim kecil untuk mensurvei keinginan warga kota di tepian Sungai Bengawan itu. Hasilnya: kebanyakan orang Solo ingin pedagang kaki lima yang memenuhi jalan dan taman di pusat kota disingkirkan.

Joko bingung. Ia tak ingin menempuh cara gampang: panggil polisi dan tentara, lalu usir pedagang itu pergi. “Dagangan itu hidup mereka. Bukan cuma perut sendiri, tapi juga keluarga, anak-anak,” katanya.

Tak bisa tidak: pedagang itu harus direlokasi. Tapi bagaimana caranya? Tiga wali kota sebelumnya angkat tangan. Para pedagang kaki lima mengancam akan membakar kantor wali kota kalau digusur. Di Solo, ancaman bakar bukan omong kosong. Sejak dibangun, kantor wali kota sudah dua kali-1998 dan 1999-dihanguskan massa.

Lalu muncul ide: untuk meluluhkan hati para pedagang, mereka harus diajak makan bersama. Dalam bisnis, jamuan makan yang sukses biasanya berakhir dengan kontrak yang bagus. Sebagai eksportir mebel 18 tahun, Joko tahu betul ampuhnya “lobi meja makan”.

Rencana disusun. Target pertama adalah kaki lima di daerah Banjarsari-kawasan paling elite di Solo. Di sana ada 989 pedagang yang bergabung dalam 11 paguyuban.

Aksi dimulai. Para koordinator paguyuban diajak makan siang di Loji Gandrung, rumah dinas wali kota. Tahu hendak dipindahkan, mereka datang membawa pengutus lembaga swadaya masyarakat. Joko menahan diri. Seusai makan, dia mempersilakan mereka pulang. Para pedagang kaki lima kecele. “Enggak ada dialog, Pak?” tanya mereka. “Enggak. Cuma makan siang, kok,” jawab Joko.

Tiga hari kemudian, mereka kembali diundang. Lagi-lagi cuma SMP-sudah makan pulang. Ini berlangsung terus selama tujuh bulan. Baru pada jamuan ke-54-saat itu semua pedagang kaki lima yang hendak dipindahkan hadir-Joko mengutarakan niatnya. “Bapak-bapak hendak saya pindahkan,” katanya. Tak ada yang membantah.

Para pedagang minta jaminan, di tempat yang baru, mereka tidak kehilangan pembeli. Joko tak berani. Dia cuma berjanji akan mengiklankan Pasar Klitikan-yang khusus dibangun untuk relokasi-selama empat bulan di televisi dan media cetak lokal. Janji itu dia tepati. Pemerintah kota juga memperlebar jalan ke sana dan membuat satu trayek angkutan kota.

Terakhir, mereka minta kios diberikan gratis. “Ini berat. Saya sempat tarik-ulur dengan Dewan,” kata Joko. Untungnya, Dewan bisa diyakinkan dan setuju. Jadilah para pedagang tak mengeluarkan uang untuk kios barunya. Sebagai gantinya, para pedagang harus membayar retribusi Rp 2.600 per hari. Joko yakin dalam delapan setengah tahun modal pemerintah Rp 9,8 miliar bisa kembali.

Boyongan pedagang dari Banjarsari ke Pasar Klitikan pada pertengahan tahun lalu berlangsung meriah. Bukannya dikejar-kejar seperti di kota lain, mereka pindah dengan senyum rasa bangga. Semua pedagang mengenakan pakaian adat Solo dan menyunggi tumpeng-simbol kemakmuran. Mereka juga dikawal prajurit keraton berpakaian lengkap.

“Orang bilang mereka nurut saya karena sudah diajak makan. Itu salah. Yang benar itu karena mereka diwongke, dimanusiakan,” kata Joko. Diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menurut Joko, membela wong cilik sebenarnya bukan perkara sulit. “Gampang. Pokoknya, pimpin dengan hati. Hadapi mereka sebagai sesama, bukan sampah,” katanya.

Kini warga Solo kembali menikmati jalan yang bersih, indah, dan teratur. Monumen Juang 1945 di Banjarsari kembali menjadi ruang terbuka hijau yang nyaman.

Berhasil dengan Banjarsari, Joko merambah kaki lima di wilayah lain. Untuk yang berada di jalan depan Stadion Manahan, sekitar 180 pedagang, dibuatkan shelter dan gerobak. Penjual makanan yang terkenal enak di beberapa wilayah dikumpulkan di Gladag Langen Bogan Solo, Gandekan. Lokasi kuliner yang hanya buka pada malam hari dengan menutup separuh Jalan Mayor Sunaryo tersebut sekarang menjadi tempat jajan paling ramai di kota itu.

Hingga kini, 52 persen dari 5.718 pedagang kaki lima sudah ditata. Sisanya mulai mendesak pemerintah kota agar diurus juga. “Sekarang kami yang kewalahan karena belum punya dana,” kata Joko, tertawa. Tapi rencana terus jalan. Januari mendatang, misalnya, akan dibuat Pasar Malam di depan Mangkunegaran untuk 450 penjual barang kerajinan.

Joko juga punya perhatian khusus pada pasar-pasar tradisional yang selama 30-an tahun tak pernah diurus. Tiga tahun terakhir, 12 pasar tradisional ditata dan dibangun ulang. Targetnya, ketika masa jabatannya berakhir pada 2010, sebagian besar dari 38 pasar tradisional Solo telah dibangun ulang.

Ketika masih mengelola sendiri usaha mebelnya, Joko sering bepergian untuk pameran. Dia banyak melihat pasar di negara lain. Di Hong Kong dan Cina, menurutnya, pengunjung pasar jauh lebih banyak dari mal. Itu karena pasar tradisional komplet, segar, dan jauh lebih murah.

Di sini kebalikan. Ibu-ibu lebih suka ke mal karena pasarnya kotor dan berbau. “Makanya pasar saya benahi,” katanya. Agar lebih menarik, tahun depan akan dibuat promosi: belanja di pasar dapat hadiah mobil.

Toh, tak sia-sia Joko ngopeni pedagang kecil. Meski modal cetek, pasar dan kaki lima di Solo paling banyak merekrut tenaga kerja. Mereka juga penyumbang terbesar pendapatan asli daerah. Tahun ini nilai pajak dan retribusi dari sektor itu mencapai Rp 14,2 miliar. Jauh lebih besar dibanding hotel, Rp 4 miliar, atau terminal, yang hanya Rp 3 miliar.

Luas: 44,04 kilometer persegi
Penduduk: 534.540 jiwa (2007)
Angka Kemiskinan: 29.764 keluarga, 105.603 jiwa (2007)
Kelurahan: 51
Potensi Ekonomi: Usaha kecil dan menengah
Belanja Daerah Vs Pendapatan (Miliar Rupiah)
2005 2006 2007
Pendapatan Asli Daerah 66,1 78,6 88
Anggaran Belanja 351,6 496,2 639,6
Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)

2005: 10,5
2006: 12,1
2007: 13,4
Joko Widodo
Tempat dan tanggal lahir: Surakarta, 21 Juni 1961 | Pendidikan: Sarjana Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1985) | Karier: – Pendiri Koperasi Pengembangan Industri Kecil Solo (1990) – Ketua Bidang Pertambangan dan Energi Kamar Dagang dan Industri Surakarta (1992-1996) – Ketua Asosiasi Permebelan dan Industri Kerajinan Indonesia Surakarta (2002-2007) – Wali Kota Surakarta (2005-2010) | Penghargaan: – Kota Pro-Investasi dari Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah – Kota Layak Anak dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan – Wahana Nugraha dari Departemen Perhubungan – Sanitasi dan Penataan Permukiman Kumuh dari Departemen Pekerjaan Umum

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/12/22/LU/mbm.20081222.LU129061.id.html

Warga Solo makin marah dengan Gubernur Bibit Waluyo

By on 28 Juni 2011

Solo (Solopos.com) – Merebaknya kabar bahwa Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, telah menyebut Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi), bodoh, memantik reaksi keras dari warga Solo. Mereka menyerukan penolakan atas kehadiran Bibit Waluyo di Kota Bengawan.

Bibit Waluyo (JIBI/SOLOPOS/dok)
Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, sebagaimana dikutip dari Koran Tempo, menilai Walikota Solo bodoh. ”Walikota Solo itu bodoh, kebijakan Gubernur kok ditentang. Sekali lagi saya tanya, Solo itu masuk wilayah mana? Siapa yang mau membangun?” kata Bibit. Pernyataan keras dari Bibit itu dipicu oleh polemik pembangunan mal di bekas Pabrik Es Saripetojo Purwosari, Laweyan. Gubernur bersikukuh ingin mal dibangun dengan alasan tanah Saripetojo milik Pemprov Jateng. Namun, Pemkot Solo dan warga menilai bangunan itu masuk benda cagar budaya (BCB) sehingga tidak bisa dibongkar begitu saja.
Pernyataan Gubernur itu mendapat kritikan keras dari kalangan masyarakat Solo. Forum Komunikasi Masyarakat Surakarta (FKMS) menyerukan empat pernyataan sikap terkait pernyataan Gubernur Bibit Waluyo yang membodohkan Walikota Solo, Jokowi. FKMS menyatakan mosi tak percaya atas kepemimpinan Bibit Waluyo sebagai Gubernur Jateng. ”Bibit sebagai seorang Gubernur terbukti tak paham aturan hukum. Maka, kami menyatakan mosi tak percaya,” tegas Agus Anwari, perwakilan FKMS, Senin (27/6/2011).

Selain itu, FKMS mendesak DPRD Provinsi Jateng segera meminta pertanggungjawaban Gubernur Bibit Waluyo karena dinilai telah mengeluarkan kata-kata kasar dan tak sopan kepada Walikota Solo. Sebagai warga Solo, tegas Anwari, pernyataan Bibit yang membodohkan Jokowi sama dengan memancing amarah warga Solo. ”DPRD harus meminta pertanggungjawaban dari Bibit. Apakah Gubernur dibenarkan berkata seperti itu?” tegasnya.
Tak hanya itu, FKMS meminta warga Solo bersatu menolak kedatangan Bibit Waluyo di Solo. Sebab, mereka menilai pernyataan Bibit sama dengan menghina martabat warga Solo secara keseluruhan. Bahkan FKMS meminta masyarakat Jawa Tengah bersama-sama menurunkan Bibit Waluyo.

Menanggapi pernyataan Gubernur itu, Jokowi mengaku ikhlas. Walikota Solo dua periode itu bahkan dengan rendah hati mengatakan pernyataan Gubernur Jateng tersebut mungkin memang ada benarnya. ”Ya memang kenyataanya saya itu bodoh. Saya masih harus belajar banyak,” katanya kepada wartawan. Meski demikian, secara pribadi Jokowi sempat kaget atas pernyataan Gubernur Jateng yang membodohkan dirinya. ”Sore itu (Minggu sore-red) saya ditelepon banyak wartawan. Pak Jokowi, Pak Bibit bilang Anda itu bodoh. Bagaimana tanggapannya?” kata Jokowi menirukan ucapan sejumlah wartawan. Dengan enteng, Jokowi pun menimpalinya. ”Saya memang bodoh. Dan heran saya, kenapa orang Solo memilih orang bodoh macam saya untuk jadi Walikota dua periode,” timpalnya.

Pernyataan keras muncul dari kalangan legislatif. Kalangan DPRD Solo menegaskan segera mengambil sikap untuk menindaklanjuti pernyataan Bibit yang dinilai tak punya etika. ”Itu omongan macam apa. Gubernur enggak punya tata krama sama sekali,” kecam Ketua Komisi III, Honda Hendarto. Politisi PDIP tersebut menilai Bibit ketakutan melihat prestasi Walikota Solo yang akan menggeser posisi dirinya. ”Itu pernyataan orang panik. Dia takut jika Pak Jokowi diminta maju sebagai Gubernur,” tandasnya.

http://www.solopos.com/2011/solo/warga-solo-makin-marah-dengan-gubernur-bibit-waluyo-104730

Revolusi dari Kota Solo…
KOMPAS.com – Ribuan warga bertepuk tangan meriah, Minggu (20/2/2011), tatkala kain putih selubung railbus Solo—kereta baru pengumpan Solo-Wonogiri—dilucuti. Luar biasa dan mengharukan! Sambutan warga tetap meriah di tengah guyuran hujan deras di Jalan Slamet Riyadi di pusat Kota Solo itu.

Railbus buatan PT Inka, Madiun, dengan dana dari Ditjen Perkeretaapian itu akan melayani jalur Solo-Wonogiri. Angkutan ini mengantar penumpang dari Wonogiri ke pusat kota.

Setelah itu, warga Wonogiri dapat transit di Stasiun Purwosari, Kota Solo, berlanjut dengan kereta lain menuju Yogyakarta, atau bahkan Jakarta atau Surabaya.

Solo. Inilah kota yang memilih mempertahankan transportasi massal ketimbang mengaspal rel kereta api seperti kota lainnya.

Dengan bijaksana, Wali Kota Solo Joko Widodo memilih mengucurkan uang rakyat untuk membeli bus tingkat wisata, yang bersama dengan railbus, diresmikan oleh Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/02/22/07593339/Revolusi.dari.Kota.Solo

(Solopos.com)–Railbus Batara Kresna kembali masuk kandang alias belum bisa beroperasi, Rabu (27/7/2011), menyusul belum adanya kepastian tarif penumpang.

Di sisi lain Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) meminta tarif railbus terjangkau masyarakat semua kalangan. Menurut Walikota yang santer digadang-gadang menjadi Gubernur Jateng dan DKI Jakarta itu tarif railbus idealnya Rp 3.000 hingga Rp 4.000. Batas maksimal tarif railbus Rp 5.000 hingga Rp 6.000.

Penjelasan itu disampaikan Walikota saat ditemui wartawan di Loji Gandrung Rabu siang. “Menurut saya Batara Kresna lebih kepada pelayanan masyarakat, jangan terlalu komersil,” ujarnya.

Jokowi menjelaskan dalam waktu dekat akan membahas tarif Batara Kresna bersama PT Kereta Api (KA) selaku pengoperasional railbus. Termasuk membahas kalkulasi angka tarif Rp 30.000 yang disampaikan Kepala Humas PT KA Daops VI Jogjakarta, Eko Budiyanto. Hanya saja waktu pertemuan belum dapat dipastikan.

Menurut Walikota seharusnya tarif Batara Kresna tidak terlalu jauh dari tarif KA feeder Solo-Sukoharjo-Wonogiri yang hanya Rp 3.000. “Bila Rp 30.000 ya mahal sekali, yang mau naik siapa,” imbuhnya.

http://www.solopos.com/2011/solo/railbus-batara-kresna-kembali-dikandangkan-108825

Dalam LHKPN yang ia laporkan pada 30 November 20009, Fahri melaporkan total kekayaannya Rp 3.164.459.559. Sedang harta bergerak, yang dimiliki politisi muda kelahiran Sumbawa 10 Oktober 1971 berupa alat transportasi dan lainnya, yakni Toyota Alphard, Nissan Terrano, Nissan Serena, dan Ford Escape. Total harta bergerak yang dimiliki Fahri Rp 540 juta.

Tapi saya lihat aneh juga jika punya 4 mobil (Toyota Alphard, Nissan Terrano, Nissan Serena, dan Ford Escape) jumlahnya hanya Rp 540 juta.

Saya lihat harga mobil:

1. Alphard paling murah Rp 688.000.000

(http://daftarhargamobil.com/toyota-alphard.htm)

2. Nissan Terrano Rp 100.000.000

(http://daftarhargamobil.com/nissan-terrano.htm)

3. Nissan Serena Rp 286.000.000

(http://daftarhargamobil.com/nissan-serena.htm)

4. Ford Escape  Rp 319.000.000

(http://daftarhargamobil.com/ford-escape.htm)

Harusnya jumlah harta bergerak (mobil) Fahri Hamzah sekitar Rp 1.393.000.000. Kok cuma dihargai Rp 540 juta? Selisih Rp 853 juta.

Kamis, 24/03/2011 12:21 WIB
Daftar Kekayaan Politisi-politisi Elite PKS
Fajar Pratama – detikNews

Satu lagi politisi PKS muda yang naik daun adalah Fahri Hamzah. Fahri yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Komisi III DPR itu memang tidak disebut bermasalah oleh Yusuf Supendi. Namun, Fahri diketahui termasuk politisi muda yang sangat dekat dengan Anis Matta.

Dalam LHKPN yang ia laporkan pada 30 November 20009, Fahri melaporkan total kekayaannya Rp 3.164.459.559. Dia memiliki satu istri bernama Farida Briani, yang berprofesi sebagai dokter bedah.

Mantan Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Sebagian dari tanah-tanah tersebut dia dapatkan dari hibah.

Harta kekayaan tak bergerak milik Fahri, antara lain tanah seluas 1.287 m2 dan 698 m2 di kota Bekasi yang berasal dari hibah, perolehan dari tahun 1992 sampai dengan 2003. Ada juga tanah di Bogor berasal dari hibah. Total harta tidak bergerak yang dimiliki Fahri Rp 2.539.056.000

Sedang harta bergerak, yang dimiliki politisi muda kelahiran Sumbawa 10 Oktober 1971 berupa alat transportasi dan lainnya, yakni Toyota Alphard, Nissan Terrano, Nissan Serena, dan Ford Escape. Total harta bergerak yang dimiliki Fahri Rp 540 juta.

(ndr/asy)

http://www.detiknews.com/read/2011/03/24/122128/1600271/10/daftar-kekayaan-politisi-politisi-elite-pks

Jika istri dan anaknya saja dikhianati, bagaimana dengan rakyat yang dia wakili?

Karena ingin menikah lagi dengan seorang waitress, Ruhut Sitompul berbohong dengan mengaku bujangan sehingga diadukan istrinya Anna ke DPR.

Anna Rudhiantiana Legawati, istri pertama politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengadu ke Badan Kehormatan DPR. Bersama pengacaranya Hotman Paris Hutapea dan anaknya Christian, Anna mengadukan suaminya terkait pemalsuan dokumen nikah.

Menurut Hotman, dengan sikapnya yang memilih menikah lagi, sementara istri pertamanya masih berstatus hukum resmi, serta memalsukan dokumen surat nikah maka Ruhut dianggap melanggar sumpah janji anggota DPR juga bertentangan dengan azas moral dan etika.

“Ruhut mengaku hanya bilang kumpul kebo dengan Anna, sementara anaknya kan punya hubungan hukum dengan ibu. Nama anaknya juga tidak dicantumkan di Kartu Keluarga saat menikah lagi dengan Diana Leovita,” jelas Hotman.

Hotman Paris: Ruhut Sebaiknya Mencangkul Saja

Oleh CekRicek Editor, CekRicek | CekRicek – Kam, 28 Jul 2011 10.14 WIB
Hotman Paris: Ruhut Sebaiknya Mencangkul Saja
Jakarta- C&R/OMG- Hotman Paris Hutapea, selaku kuasa hukum Anna Rudhyantina Legawati tergelitik hatinya dengan prilaku Ruhut yang memalsukan dokumen dengan mengaku perjaka hanya untuk menikah lagi.
Hotman yang menilai kasus kliennya amat serius untuk ditanggapi, berharap Ruhut diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Dewan karena sudah melanggar kode etik. “Kita mengimbau jangan sampai kaya angin saja, harapan kami si Ruhut itu pulang ke Tapanuli, mencangkul di sana. Nggak pantes dia di ibukota ini,” papar Hotman di kantor Partai Demokrat, jalan Kramat raya 7 no.146 Jakarta Pusat, Rabu (27/7/11).
Hotman yakin laporannya ke Dewan Kehormatan DPR/RI belum lama ini dan ke Dewan Kehormatan Partai Demokrat akan mendapat respon positif lantaran Ruhut, sebagai kader Demokrat sudah banyak membuat malu Partai. “Memalsukan dokumen itu pelanggaran kode etik, dia kan sudah punya istri malah ngaku bujang, belum lagi omongan yang di DPR, dia kalau bicara kasar, tidak senono,” seloroh Hotman. (Deva)

http://id.omg.yahoo.com/news/hotman-paris-ruhut-sebaiknya-mencangkul-saja-031411603.html

Skandal Ruhut Sitompul
Istri dan Anak Ruhut Sitompul Mengadu ke BK DPR
Tribunnews.com – Jumat, 22 Juli 2011 14:59 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anna Rudhiantiana Legawati, istri pertama politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengadu ke Badan Kehormatan DPR. Bersama pengacaranya Hotman Paris Hutapea dan anaknya Christian, Anna mengadukan suaminya terkait pemalsuan dokumen nikah.
“Bahwa pengadu dalam hal ini Anna mengadukan teradu Ruhut Sitompul ke Badan Kehormatan DPR karena Ruhut telah melakukan pelanggaran kode etik DPR, sumpah jabatan dan azas kepatutan,” ujar Kuasa Hukum Anna, Hotman Paris Hutapea saat jumpa pers di gedung DPR, Jakarta, Jumat(22/7/2011).
Menurut Hotman, dengan sikapnya yang memilih menikah lagi, sementara istri pertamanya masih berstatus hukum resmi, serta memalsukan dokumen surat nikah maka Ruhut dianggap melanggar sumpah janji anggota DPR juga bertentangan dengan azas moral dan etika.
“Ruhut mengaku hanya bilang kumpul kebo dengan Anna, sementara anaknya kan punya hubungan hukum dengan ibu. Nama anaknya juga tidak dicantumkan di Kartu Keluarga saat menikah lagi dengan Diana Leovita,” jelas Hotman.
Sementara itu Anna meminta Badan Kehormatan DPR memberhentikan Ruhut sebagai anggota DPR dan anggota Komisi Hukum. Serta, melarang Ruhut bergabung dengan organisasi-organisasi lainnya. “Pemberhentian sebagai anggota DPR dan anggota Komisi III DPR melarang Ruhut apapun dalam organisasi,” jelasnya.
Lebih jauh Anna menceritakan, pernikahan kedua Ruhut terjadi di Manado pada tahun 2008 dengan identitas yang dipalsukan dan ditulis di biodata. Di sana disampaikan nama istri adalah Diana Leovita, sementara anaknya bernama Christian tidak diakui, dan tidak masuk ke biodatanya.
“Ini sangat menyakitkan, 3,5 tahun tak pernah kembali. Padahal rumah berdekatan, semacet-macetnya hanya 10 menit. Terakhir yang sungguh menyakitkan di tabloid saya dengan dia dikatakan hanya kumpul kebo,” pungkasnya.

Penulis: Willy Widianto | Editor: Yudie Thirzano

http://www.tribunnews.com/2011/07/22/istri-dan-anak-ruhut-sitompul-mengadu-ke-bk-dpr

Presiden harus digugat karena tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tahun anggaran 2011. Sebab, Undang-undang No10 tahun 2010 tentang APBN 2011 telah mengamanatkan kenaikan harga sebesar 10% atau setara dengan Rp 500 per liter.

http://nasional.kontan.co.id/v2/read/1309837167/71965/Tidak-naikkan-BBM-subsidi-Presiden-bisa-digugat

====

Jelas pak Satya itu tidak mewakili rakyat.

Lebih mengutamakan kepentingan pengusaha minyak.

Di Arab Saudi, harga bensin cuma Rp 1400/liter. Di Venezuela cuma Rp 270/liter.

Jadi kenapa di Indonesia yg harganya Rp 4500/liter harus dinaikkan lagi? Apa tidak mencekik rakyat?

Sebagai wakil rakyat, jika pak Satya tidak mampu memakmurkan rakyat, paling tidak pak Satya tidak menyengsarakan rakyat dgn meminta pemerintah menaikkan harga2 barang.

Harusnya pak Satya sebagai wakil rakyat berusaha agar Indonesia ini bisa mandiri dan makmur.

http://infoindonesia.wordpress.com/2009/06/30/selama-kekayaan-alam-dirampas-asing-indonesia-akan-terus-miskin/

Inilah berbagai berita tentang M Nazaruddin (anggota DPR RI dari Partai Demokrat) dari isyu memperkosa SPG, korupsi Wisma Atlet, Mafia Korupsi melalui pengaturan anggaran, hingga penipuan Rp 7 Milyar yang dikumpulkan di Kaskus dari berbagai media massa:

http://www.kaskus.us/showthread.php?t=8534006

Isu M Nazarudin: Dari Perkosa SPG Hingga Penipuan Rp 7 Miliar
Tribunnews.com – Jumat, 13 Mei 2011 00:50 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kabar tak sedap rupanya bukanlah cerita baru buat politisi Demokrat yang belakngan namanya menjadi sorotan, Muhammad Nazarudin. Kiprahnya di dunia politik, khususnya sejak bergabung dengan Partai Demokrat, kerap dihiasi oleh kabar jelek.

Pada TABLOID C&R edisi 636 Tahun XIII, yang beredar, Kamis (3/11/2010) silam, memuat halaman utama yang jadi isu hot ketika itu. Dikabarkan, politisi Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin diduga telah memperkosa sales promotion girls (SPG) berinisial D, di Hotel Aston, Bandung, Mei 2010 lalu. Saat itu, tabloid ini harus memperbanyak lagi cetakannya lantaran diborong dalam waktu singkat. Nazaruddin tegas membantah isu itu.

Tahun kemudian berganti, gosip lain kembali menimpa politisi Demokrat asal daerah pemilihan Jawa Timur ini. M Nazaruddin disebut-sebut ikut terseret kasus suap Sesmenpora Wafid Muharram terkait rencana pembangunan Wisma Atlit Seagames di Palembang, Sumatera Selatan. Atas kasus ini, Nazaruddin (Rabu 11/05/2011) menyatakan, semua tudingan yang dialamatkan padanya, baru sebatas katanya-katanya.

Jauh sebelum isu ini berhembus, M Nazaruddin juga pernah diterpa isu hukum lain. Saat menjadi caleg, M Nazaruddin pernah dilaporkan ke Mabes Polri. Nazaruddin diduga melakukan penipuan dan penggelapan senilai Rp 7 miliar. Dilaporkan oleh pemilik PT Guna Karya Nusantara (GKN) H. Nilla Suprapto, terkait proyek pembangunan perluasan bandara Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Samsuddin yang juga mantan sekjen DPP Partai Demokrat, saat dikonfirmasi soal ini enggan memberikan komentar. Amir Samsuddin hanya mau berkomentar atas kasus terbaru Nazaruddin atas dugaan terkait suap menyuap rencana pembangunan Wisma Atlit untuk Seagames di Palembang, Amir mengaku Dewan Kehormatan partai sedang bekerja.

“Biarkan KPK mengungkap kasus ini. Kita tunggu saja sikap resmi atas kelanjutan kasus ini. Dan Demokrat menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.

Meski mendapat jabatan empuk di Partai Demokrat, M Nazaruddin era kepemimpinan Anas Urbaningrum, sebagai Bendum partai, namanya selalu terseret kasus hukum. Padahal, secara kebetulan, Nazaruddin kini tercatat sebagai anggota Komisi III DPR, komisi yang membidangi masalah hukum.

Sebelum di Partai Demokrat Demokrat, M Nazaruddin pernah menjadi calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk daerah pemilihan (Dapil) Riau dengan nomor urut 2.

Sayang, Nazaruddin tak terpilih, hanya Syahrial Agamas, mantan Ketua GPK PPP di urutan pertama yang akhirnya bisa melenggang ke Senayan saat itu. Sekjen DPP PPP Irgan Chaerul Mahfidz, membenarkan Nazaruddin pernah menjadi caleg partainya. Namun, Nazaruddin, Irgan menegaskan, tak pernah tercatat sebagai pengurus partai.

Penulis: Rachmat Hidayat | Editor: Hasiolan Eko P Gultom

http://www.tribunnews.com/2011/05/13/isu-m-nazaruddin-dari-perkosa-spg-hingga-penipuan-rp-7-miliar

Kamarudin Sebut Nazaruddin Bentuk Lembaga Mafia Korupsi
Misbahol Munir – Okezone
Minggu, 15 Mei 2011 17:02 wib

JAKARTA – Setelah diberhentikan oleh Mindo Rosalina Manulang sebagai kuasa hukum, Kamarudin Simanjuntak semakin blakblakan. Kali ini Kamarudin menyebut politisi Demokrat telah membentuk jaringan mafia korupsi, yang salah satu proyeknya pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang.

Menurutnya, Nazaruddin telah membentuk suatu pelembagaan di Gedung Tower Permai, untuk mengambil uang rakyat dengan cara-cara hukum.

“Partai mengambil uang rakyat dengan cara-cara hukum. Mereka melakukan korupsi dengan membentuk jaringan mafia korupsi. Kalau korupsi sifatnya insidentil, melalui kekuasaan, penggunaan anggaran,” tuturnya dalam diskusi di Doekoen Coffee, Pancoran, Jakarta, Minggu (15/5/2011).

Di lantai 6 Gedung Tower Permai, kata Kamarudin, lokasi Nazaruddin berkantor. Di lantai itu, Nazaruddin mengendalikan kegiatan di gedung itu untuk melakukan kegiatan korupsi.

“Dia di lantai enam, seperti god father. Dia mengendalikan kegiatan untuk kegiatan korupsi,” sebutnya.

Di lantai 5, berkantor para notaris yang juga dikendalikan oleh Nazaruddin. Dari para notaris ini, Nazaruddin menciptakan perusahaan-perusahaan fiktif dan identitas palsu.

“Semua ini agar penyidik dan penegak hukum terkecoh. Kegiatan ini selalu lolos. Karena secara formalitas tidak ada dalam proyek-proyek itu. Maka yang pasti kena adalah pegawai-pegawainya. Begitu mudah mereka dimanfaatkan,” ujarnya.
(hri)

http://news.okezone.com/read/2011/05/15/339/457337/kamarudin-sebut-nazaruddin-bentuk-lembaga-mafia-korupsi

Mantan Aktivis 98 Ungkap Nazaruddin Pernah Ditahan Polisi
Tribunnews.com – Rabu, 18 Mei 2011 08:52 WIB
EmailSharePrint + Text –

Rahmad Hidayat/Tribunnews.com

TRIBUNEWS.COM, JAKARTA – Ternyata, ada banyak kasus kejahatan mafia proyek yang melibatkan M Nazaruddin, Bendahara Umum Partai Demokrat.

Satu diantaranya yang belum diketahui publik adalah, Nazaruddin pernah ditangkap polisi dan mendekam di sel tahanan Polda Metro Jaya selama hampir sebulan pada tahun 2005. Hal ini diungkapkan oleh mantan aktivis 98 yang kini menjabat sebagai Ketua DPN Repdem, Masinton Pasaribu, kepada tribun, Rabu (18/05/2011).

Masinton menceritakan, Nazaruddin ditangkap polisi pada bulan Desember 2005 dari apartemennya di daerah Kuningan Jakarta Selatan karena memalsukan dokumen perusahaan miliknya. Pemalsuan itu agar PT Anugerah Nusantara memenuhi persyaratan mengikuti tender proyek pengadaan di Departemen Perindustrian bernilai diatas seratus miliar rupiah.

“Adapun dokumen yang dipalsukan Nazaruddin adalah bank garansi yang seakan-akan diterbitkan oleh dari Bank Mandiri Syariah dan Asuransi Takkaful yang keduanya berkantor di Pekanbaru Riau,” ujar Masinton.

Nazaruddin ditahan kepolisian dan dijadikan tersangka katanya lagi, karena melanggar Pasal 263 KUHP kasus pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana enam tahun.

Setelah ditahan hampir selama sebulan Nazaruddin beserta istrinya yang juga terlibat sebagai pelaku pemalsuan dibebaskan oleh kepolisian pada tahun 2005. Padahal, Masinton menandaskan, kepolisian tidak bisa menghentikan penyelidikan.

“Sebab perbuatan tersebut bukan termasuk delik aduan, melainkan delik umum dengan pasal 263 tentang pemalsuan dokumen. Untuk Kepolisian harus menindak lanjuti kasus pemalsuan dokumen yg dilakukan oleh Nazaruddin beserta istrinya yang bernama Neneng,” tandas Masinton.

Dikatakan lagi, Repdem bersama aktivis lainnya akan mendatangi Polda Metro Jaya untuk menanyakan kasus pemalsuan dokumen oleh Nazaruddin tahun 2005 ditindak lanjuti.

“Presiden SBY harus membuktikan ucapannya tidak akan melindungi kadernya yang terlibat kasus kejahatan. Kami mendesak agar presiden memerintahkan kapolri dan kapolda Metro Jaya untuk menindak lanjuti kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan Nazaruddin beserta istrinya,” ujarnya.

Hari Kamis (19/05/2011), besok kami akan ke Polda Metro. Karena kasus pemalsuan surat dokumen pasal 263 KUHP adalah delik umum bukan delik aduan, kepolisian wajib menindak lanjuti kasusnya. Dan tidak ada penghentian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang bersifat delik umum. Kami punya datanya lengkap,” demikian Masinton Pasaribu.

Penulis: Rachmat Hidayat | Editor: Prawira Maulana

http://www.tribunnews.com/2011/05/18/mantan-aktivis-98-ungkap-nazaruddin-pernah-ditahan-polisi

Belum tentu serangan bom terhadap Ulil karena aktivitasnya di Partai Demokrat (PD). Boleh jadi itu karena kegiatannya di Jaringan Islam Liberal (JIL) di mana dulu juga dia sering mendapat ancaman.

Demokrat: Jangan Berspekulasi Soal Bom JIL

RABU, 16 MARET 2011, 13:14 WIB

Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila
VIVAnews – Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, meminta aparat mengusut tuntas paket bom buku yang dikirimkan ke Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Demokrat, Ulil Abshar Abdalla. Anas meminta jangan berspekulasi dulu bom itu terkait aktivitas Ulil di Demokrat.

“Justru itu yang harus diselidiki oleh aparat, apa sesungguhnya motifnya. Tidak perlu berspekulasi, kita tunggu saja hasil penyelidikan kepolisian,” kata Anas di sela Panen Raya Partai Demokrat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 16 Maret 2011.

Anas menambahkan, Demokrat mengutuk keras teror bom dan kekerasan tersebut. “Demokrat mengutuk keras teror bom dan kekerasan yang dikirim pada Ulil dan lainnya,” ujarnya.

Menurut dia, segala bentuk teror dan kekerasan bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hal itu tidak bisa ditolerir dan harus ditindak tegas. “Kalau teror bom dan kekerasan menjadi tradisi, prinsip demokrasi akan rusak,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Intelijen Negara masih mendalami bom berupa paket buku yang dikirim ke tiga tempat di Jakarta yakni ke Kantor Berita Radio 68H di Utan Kayu, Badan Narkotika Nasional di Cawang, dan kediaman Japto Soerjosoemarno di Cilandak itu.

“Ini masih dalam pendalaman. Kejadian teror banyak sekali. Aparat intelijen sudah bekerja keras dan beberapa kali bisa mencegahnya, tapi tentu tidak mudah mengungkap sesuatu kejahatan apalagi mereka dalam melaksanakannya secara tertutup,” ujar Kepala BIN Sutanto sebelum rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu 16 Maret 2011.•

VIVAnews

http://politik.vivanews.com/news/read/209783-anas–jangan-berspekulasi-soal-bom-jil

JAFAR HAFSAH:”Ancaman ke Ulil Bukan Karena Demokrat”

Berdasarkan buku yang dikirim, diduga karena aktivitas Ulil di JIL

SELASA, 15 MARET 2011, 21:00 WIB

Bayu Galih, Suryanta Bakti Susila

VIVAnews – Ledakan bom di Kantor Berita Radio 68H diduga ditujukan kepada Ulil Abshar Abdalla, mantan koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL). Namun Ulil mengatakan teror mulai ada sejak aktif berpolitik di Partai Demokrat dan tidak terkait dengan aktivitas selama di JIL.

Tapi Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Jafar Hafsah mengatakan teror terhadap Ulil tidak ada kaitannya dengan aktivitas politik Ulil di Partai Demokrat. “Bom tidak memiliki kaitan dengan aktivitas beliau sebagai fungsionaris Partai Demokrat,” kata Jafar Hafsah di Gedung DPR RI, Selasa, 15 Maret 2011.

Berdasarkan buku yang dikirim dalam paket bom, Jafar menduga ancaman terhadap Ulil terkait dengan aktivitas Ulil sebagai mantan koordinator JIL.  ”Bisa diduga berkaitan dengan aktivitasnya sebagai pimpinan JIL. (Ancaman) berasal dari kelompok fundamentalis,” duga Jafar.

Jafar lalu mengatakan teror seperti ini tidak dapat dibenarkan. “Jauh dari tindakan terpuji dalam menyikapi perbedaan pemahaman dalam agama yang sama,” jelas Jafar. (adi)• VIVAnews

http://politik.vivanews.com/news/read/209650–ancaman-ke-ulil-bukan-karena-demokrat-

Rabu, 16/03/2011 14:18 WIB

Ulil Duga Target Bom Buku Para Aktivis HAM

Muhammad Taufiqqurahman – detikNews
Jakarta – Salah satu orang yang dikirimi bom buku, Ulil Abshar Abdalla menduga motif pengeboman yang lebih bersifat politis daripada pemikiran keagamaan. Ulil menduga target bom kali ini adalah para aktivis HAM.

“Pesan yang dikirim bom ini jelas mengarah pada aktivis HAM yang selama ini memperjuangkan pluralisme,” kata Ulil saat ditemui di lokasi ledakan, di Kantor JIL, Utan Kayu, Jakarta, Timur, Rabu (16/3/2011).

Menurut Ulil, teror bom ini datang secara tiba-tiba. Sebelumnya, Ulil sama sekali tidak menerima ancaman apapun.

“Biasanya ada SMS ancaman, tapi ini tidak ada. Tapi saya tidak mendapat ancaman, tiba-tiba muncul,” kata Ulil yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Demokrat itu.

Menurut Ulil, aktor di balik bom buku yang baru pertama kali terjadi di Indonesia ini sangat pintar dan cerdik. Termasuk motif memasukkan gelar ‘Lc’ pada nama pengirim yang merupakan gelar akademik agar mengarah kepada kelompok tertentu.

“Menurut saya sangat cerdik dengan menggunakan gelar khas kelompok tertentu, ini permainan profesional, untuk beri teguran, bukan mencederai,” kata tokoh JIL ini.

Sebelumnya Ulil mendapat paket berisi bom buku. Namun sebelum sampai di tangan Ulil, bom itu meledak saat dicoba dijinakkan oleh polisi. Sejumlah orang termasuk Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur Kompol Dodi Rahmawan terluka.

Selain untuk Ulil, bom buku juga dikirimkan kepada Komjen Goris Mere ke kantor BNN. Paket ketiga dialamatkan kepada Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto S Soerjosoemarno. Kasus ini kini ditangani oleh Densus 88.
(ken/fay)

http://www.detiknews.com/read/2011/03/16/141811/1593222/10/ulil-duga-target-bom-buku-para-aktivis-ham

Di bawah adalah berita dari media massa tentang pernyataan Irwan Prayitno dari PKS mengenai masalah privatisasi/penjualan BUMN-BUMN (Perusahaan Negara) seperti Pertamina.

Proses Privatisasi Pertamina Perlu Dipercepat

18/11/2000 20:43
Liputan6.com, Detroit: Ketua Komisi VIII Irwan Prayitno mendesak dilakukannya percepatan proses privatisasi Perusahaan Umum Pertamina. Tujuannya, agar segera meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Negara ini dalam menghadapi persaingan di era globalisasi mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Irwan, baru-baru ini di Jakarta.

Menurut dia, saat ini Pertamina masih saja terfokus dalam pembenahan masalah-masalah internal, meski tantangan dan kompetisi sudah semakin dekat. Padahal, pemberlakukan privatisasi di Pertamina selain mampu menerapkan efisiensi penggunaan dana dan manajemen, juga dapat mengantisipasi persaingan menghadapi pasar bebas Asean (AFTA) tahun 2003 mendatang.

Selain itu, tambah Irwan, proses privatisiasi ini juga menjadi tuntutan yang mendesak untuk direalisasikan. Sehingga, saat memasuki era globalisasi nanti, Pertamina sudah siap bersaing dengan kompetitor dari negara-negara lain.

Dalam pengamatan Irwan, dia melihat pola yang diterapkan Pertamina saat ini adalah menghindari kompetisi. Sehingga tak heran bila Pertamina pun terkesan tak ingin bersaing. Padahal, dengan persaingan tersebut, Pertamina bisa terpacu untuk meningkatkan kinerjanya.(BMI/Jufri Alkatiri dan Sudjatmoko)

http://berita.liputan6.com/ekbis/200011/3939/Proses.Privatisasi.Pertamina.Perlu.Dipercepat

Irwan: Aset Pertamina Jangan Diambil Alih
Economy Tue, 22 Apr 2003 07:16:00 WIB

Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI, Irwan Prayitno, mengharapkan aset-aset Pertamina tetap menjadi milik Pertamina dan tidak diambil alih. Aset-aset Pertamina baik di bisnis inti maupun non inti tetap menjadi milik Pertamina sehingga segala sesuatu yang bisa memberikan keuntungan bagi negara tetap menjadi milik Pertamina sendiri.

Demikian Ketua Komisi VIII DPR RI, Irwan Prayitno, Senin (21/4), usai sebagai pembicara dalam seminar nasional “Agenda Asing Menjarah Kemandirian Ekonomi Indonesia di Hotel Arya Duta Jakarta.

Berkaitan rencana pengambilan beberapa aset milik Pertamina seiring berubahnya Pertamina menjadi persero, Irwan Prayitno meminta untuk tidak mengambil lahan-lahan milik Pertamina yang dikelola perusahaan asing atau perusahaan nasional lainnya. Namun ia mempersilahkan pengambilalihan sumur-sumur migas yang baru.

Irwan juga mengungkapkan Pertamina sudah memiliki aset dan mempunyai kekuatan dalam industri migas nasional. Oleh karena itu aset-asetnya tidak boleh diambil pihak lain.

“Sebetulnya kita harapkan adalah bagaimana Pertamina menjadi sebuah perusahaan yang besar sehingga dia lebih efisien dan lebih profesional dibandingkan sebelumnya,” tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Irwan mengungkapakan privatisasi Pertamina tersebut bertujuan supaya Pertamina menjadi perusahaan yang besar dengan beroperasi secara efisien. Jika privatisasi tersebut dilakukan maka Pertamina akan kehilangan hak monopoli di biang distribusi BBM.

Sumber: Bisnis Indonesia

http://cybernews.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=Economy&y=cybernews|0|0|3|6638

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriadi mengatakan, selain pembangunan armada laut yang tangguh berupa pengadaan kapal-kapal selam modern, TNI sangat membutuhkan pesawat intai serta pesawat angkut pasukan.

“Pembangunan TNI Angkatan Udara pertama-tama difokuskan pada kebutuhan pesawat angkut sejenis Hercules. Saat ini yang layak terbang hanya sekitar 10 unit, padahal kebutuhannya minimal 45 unit sebagai tulang punggung logistik,” ungkapnya di Jakarta, Kamis.

Selain pesawat angkut sejenis Hercules, menurut dia, juga pengadaan pesawat intai perbatasan dan pesawat tempur pemukul yang terdiri atas minimal tiga hingga lima skuadron, merupakan kebutuhan sangat mendesak.

Saya optimistis PT Dirgantara Indonesia (DI) mampu memproduksi sejumlah kebutuhan TNI AU, dengan bekerjasama dengan pemegang merek pesawat-pesawat yang dimaksud,” ujar politisi muda Partai Golkar ini.

Pembangunan kekuatan gatra udara ini, kata dia, harus berjalan seiring dengan penguatan di dua gatra lainnya (laut dan darat).

“Khusus di laut, saya pernah nyatakan urgensi pengadaan kapal-kapal selam dan kapal-kapal perang modern yang ditempatkan di titik-titik strategis untuk mengawal wilayah Nusantara sebagai `archupelagic state` (negara kepulauan terbesar) di dunia,” katanya.

Sedangkan di gatra darat, Fayakhun Andriadi menunjuk kebutuhan mendesak pengadaan roket-roket maupun rudal canggih untuk melindungi keutuhan NKRI.

“Sekaligus untuk memberi efek getar kepada setiap lawan,” tegasnya.

Beri kepercayaan

Ia juga mengharapkan pemberian kepercayaan kepada semua industri strategis domestik berperan dominan dalam pemenuhan kebutuhan alat utama sistem persenjataan utama (alutsosta).

“Yakni PT PAL, PT Koja Bahari dan beberapa yang lain untuk kebutuhan gatra laut. Lalu PT DI untuk kebutuhan gatra udara serta PT Pindad dan PT Krakatau Steel buat gatra darat. Kita sanggup kok,” ujarnya.

Dengan pemenuhan semua kebutuhan itu, dia optimistis, tujuan swasembada alutsista bisa tercapai pada akhir Renstra 2015.

“Bahkan setelah itu harus mampu memasuki babak baru, yaitu mengekspor ke negara-negara sahabat. Apalagi saya sudah mendengar bahwa Vietnam, Kamboja, Filipina, Brunei dan Thailand juga sangat berminat dengan produk-produk yang bisa diproduksi PT DI maupun PT Pindad tersebut,” ungkapnya.

Fayakhun Andriadi juga optimistis, industri pertahanan Indonesia bisa menjadi BUMN yang prospektif dan memiliki keunggulan kompetitif di regional ASEAN.

http://id.news.yahoo.com/antr/20101014/tpl-anggota-dpr-tni-sangat-butuh-pesawat-cc08abe.html