Track Record Rizal Mallarangeng: Calon Presiden Save Our Nation?

Rizal Mallarangeng mencalonkan diri jadi Capres? Iklannya Save our Nation sering muncul di Metro TV dengan nada simpatik seolah-olah peduli pada rakyat. Padahal dari berbagai berita di media massa, Rizal Mallarangeng jadi tim perunding rebutan blok Migas Cepu antara Pertamina dengan Exxon Mobil yang berakhir dengan penyerahan Blok Cepu ke Exxon.

Kemudian Rizal Mallarangeng turut dalam iklan mendukung kenaikan harga BBM tahun 2005 yang mencapai 125%. Itukah cara Rizal untuk mensejahterakan rakyat Indonesia? Menyelamatkan bangsa Indonesia? Save our Nation?

http://www.mail-archive.com/ekonomi-nasional@yahoogroups.com/msg05381.html
[ekonomi-nasional] Bisnis – Cepu, Bakrie dan Rizal Mallarangeng

Farid Gaban
Mon, 20 Mar 2006 10:17:36 -0800

Kontrak Kerjasama Blok Cepu antara Exxon dan Pertamina didasarkan pada sebuah Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada Juni 2005 oleh Menteri Perekonomian Aburizal Bakrie.

Menurut Harian Bisnis Indonesia (20 Maret 2006) yang ringkasan beritanya bisa dibaca di bawah, Pertamina tidak terlibat dalam negosiasi itu. Pertamina “diwakili” oleh tim Aburizal yang terdiri atas Rizal Mallarangeng (Direktur Freedom Institute), M. Ikhsan (LPEM UI) dan Lin Che Wei (kini Direktur Danareksa).

Awal tahun lalu, Freedom Institute membayar iklan satu halaman di Harian Kompas berisi “petisi” para tokoh nasional kondang (termasuk Goenawan Mohamad, M Sadli, dan Franz Magnis Suseno), disertai “justifikasi ilmiah” dari LPEM Universitas Indonesia bahwa, katanya, pencabutan subsidi bahan bakar akan membantu mengurangi kemiskinan.

Tapi, makin jelas kini alasan sebenarnya mengapa Freedom Institute begitu getol meminta pencabutan subsidi itu: memuluskan jalan Exxon untuk masuk Blok Cepu.

—–
Bisnis Indonesia (20 Maret 2006)

Tukar guling Blok Cepu disepakati Juni 2005
Pertamina tak ikut teken MoU

JAKARTA: Tukar guling 50% saham ExxonMobil di Blok Cepu dengan dua lapangan migas, Sukowati dan Kedung Tuban, yang juga milik PT Pertamina merupakan tanggung jawab Tim Negosiasi Blok Cepu di bawah koordinasi Aburizal Bakrie saat menjabat Menko Perekonomian.
—–

52348/idkanal/10
Sabtu, 04/03/2006 00:39 WIB
FPDIP: Akuisisi Blok Cepu oleh Exxon Melanggar Hukum
Arfi Bambani Amri – detikNews

Jakarta – FPDIP menilai kasus Blok Cepu melanggar UU No.22/2001 tentang Migas. Pengambilalihan pengelolaan Blok Cepu oleh ExxonMobil adalah masalahnya.

“Sudah jelas dikatakan blok ini tidak boleh dialihkan kepada pihak asing. Ternyata sekarang dialihkan kepada pihak asing. Sebuah pelanggaran disitu,” geram anggota FPDIP Sony Keraf dalam jumpa pers di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (4/3/2006).

Pelanggaran lainnya menurut Keraf adalah terlibatnya orang non Pertamina dalam tim negosiasi pengelolaan Blok Cepu. “Kita tahu ada Lin Che Wei, Rizal Mallarangeng, M. Ikhsan yang sebenarnya bukan orang pertamina,” lanjutnya.

Pembentukan tim tersebut, merupakan bentuk intervensi pemerintah yang berlebihan, tanpa melalui RUPS sebagaimana diatur dalam UU No.19/2003 tentang BUMN. FPDIP curiga ada intervensi asing yang kuat melobi pemerintahan SBY. Hal ini tercermin dari kuatnya lobby-lobby pemerintah AS dan petinggi ExxonMobil terhadap pemerintah Indonesia.

PDIP mengkhawatirkan akuisisi Blok Cepu ini akan mengancam kedaulatan ekonomi bangsa. “Jika exxon bisa dapat, maka yang lain ikut. Maka lama kelamaan kita akan kehilangan sumber daya kita yang lain-lain,” cetusnya.

Anggota Fraksi PDIP yang lain, Bambang Pacul, menegaskan pentingnya mempertahankan Blok Cepu bagi rakyat Indonesia dan Pertamina. Potensi minyak blok Cepu sebanyak 600 juta barel, atau 180 ribu barrel per hari. Artinya total pengeboran minyak Indonesia akan naik 18 persen.
http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/03/tgl/04/time/003912/idnews/5

Kado Cepu buat Ibu Menlu

Pintu dialog kembali terbuka. Exxon makin diuntungkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas. PP ini adalah petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001. Undang-undang itu dikenal sangat kental dengan “suara” Dana Moneter Internasional (IMF). Kerja sama TAC tak dikenal lagi setelah kontrak TAC selesai. Model perkongsiannya adalah kontraktor kerja sama. Maka, kalau pemerintah memperpanjang Exxon di Cepu, statusnya harus kontraktor kerja sama.

Meski setuju berunding, Widya Purnama tak berminat melanjutkan kerja sama dengan Exxon. Karena Widya membandel, Menteri BUMN pada Maret 2005 membentuk Tim Negoisasi untuk Ladang Cepu. Tim ini diketuai Martiono Hadiyanto, Komisaris Pertamina. Anggotanya antara lain Aburizal Bakrie (Menko Perekonomian kala itu), Mohammad Ikhsan, Rizal Mallarangeng (keduanya staf ahli Menko Perekonomian), Lin Che Wei, dan Iin Arifin Takhyan, Dirjen Migas yang kini menjadi Wakil Dirut Pertamina.

Ketika Presiden SBY berkunjung ke Washington, Mei 2005, tim negosiasi itu turut serta, kemudian singgah ke kantor pusat Exxon di Houston, untuk bertemu bos-bos di perusahaan minyak itu. Tim ini menawarkan sejumlah opsi. Intinya, ya, kerja sama hingga 2030.

Setelah bertemu Presiden George Bush, Presiden SBY sempat berjumpa CEO ExxonMobil, Lee R. Raymond. Pertemuan ini terjadi di tengah ramah-tamah Presiden SBY dengan para petinggi perusahaan multinasional Amerika yang punya bisnis di Indonesia, antara lain Merryl Linch, Newmont, Conoco, dan Philip Morris. Sejak itu, posisi Exxon seperti ada di atas angin.

Tanpa mengajak Pertamina, pemerintah pun meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Exxon. Isinya, pengelolaan Blok Cepu akan dikelola bersama. Pertamina dan Exxon masing-masing memegang saham 45% dan Pemerintah Daerah Bojonegoro (Jawa Timur) serta Blora (Jawa Tengah) masing-masing 5%. MoU itu bertanggal 25 Juni 2005. Isu pergantian Widya pun mulai bertiup.

Berikutnya,17 September 2005, diteken kesepakatan resmi yang isinya mengukuhkan MoU. Posisi Exxon berubah menjadi kontraktor kerja sama. Exxon kini berdiri sama tinggi dengan Pertamina di Cepu. Lagi-lagi, skema kerja sama itu mentok di Widya Purnama. Ia menuntut, pada perjanjian operasi kerja sama (JOA) Blok Cepu tersebut, Pertamina yang menjadi pengendali penambangan (operator). Kalaupun tak memimpin, ia mengusulkan operatornya bergantian setiap lima tahun, dan Pertamina yang pertama. Ide itu ditolak Exxon. Perundingan pun alot.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat memberi tenggat agar keduanya menyelesaikan sengketa pada akhir Februari. Kalau tidak juga selesai, pemerintah akan mengambil alih. Karena terus bersikukuh, posisi Widya pun goyang dan akhirnya tumbang, Kamis dua pekan lalu.
http://www.gatra.com/2006-03-20/versi_cetak.php?id=93111

Dukung Pemerintah
36 Tokoh Iklan Kenaikan Harga BBM

Nama-nama tokoh yang tampil sebagai bintang iklan pendukung kenaikan harga BBM bersama-sama dengan Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng dan Dino Patti Djalal, itu antara lain rohaniwan Franz Magnis Suseno, tokoh pers dan pendiri Tempo Gunawan Muhammad dan Fikri Jufrie, pengacara kondang pembela hak-hak asasi manusia Todung Mulya Lubis, dan tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar-Abdalla.

Nama-nama lain yang menjadi bintang iklan Freedom Institute, itu adalah Agus Sudibyo, Anggito Abimanyu (ekonom), Anton Gunawan, Ayu Utami (senimawati), Bimo Nugroho (praktisi televisi), Dana Iswara (praktisi televisi), Dodi Anbardi, Hadi Soesastro (ekonom), Hamid Basyaib, Ichsan Loulembah (anggota DPD dari Sulawesi Tengah), dan Jeffrie Geovanie (Direktur Kampanye Calon Presiden HM Amien Rais).

Juga Jeannette Sdjunadi, Lin Che Wei (ekonom), Luthfi Assyaukenie, M. Chatib Basri (ekonom), M Ikhsan (ekonom), M Sadli (ekonom), Mohammad S Hidayat (pengusaha, Ketua Kadin 2004-2008), Nirwan Dewanto (pengusaha), Nong Darol Mahmada, Nono Anwar Makarim (advokat senior), Raden Pardede (ekonom), Rahman Tolleng (politisi Golkar dari Bandung), Rizal Mallarangeng (adik Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Andi Mallarangeng), Rustam F Mandayun, Saiful Mujani (peneliti pada sejumlah polling-polling), Sofyan Wanandi (pengusaha), Sugiarto Chandra dan Thee Kian Wie.
http://www.tokohindonesia.com/berita/berita/2005/01/freedom.shtml