Sutiyoso – Banjir Siklus 5 Tahunan?

Sutiyoso mengatakan bahwa banjir Jakarta adalah fenomena alam berupa siklus banjir 5 tahunan. Padahal banjir besar terjadi pada tahun 2007, 2002, dan 1996. Meski sebelumnya juga banjir, tapi tidak sebesar banjir di atas.

Haji Dudung, warga Bidaracina yang lahir tahun 1932 bercerita bahwa seumur hidupnya, sebelum banjir tahun 1996 banjir paling-paling hanya semata kaki.Banjir menjadi besar setelah pembangunan Pantai Indah Kapuk tahun 1984 yang seolah-olah seperti bendungan di pesisir pantai Jakarta serta penutupan pintu air Manggarai.

Wiki Indonesia. Banjir Jakarta 2007 adalah bencana banjir yang menghantam Jakarta dan sekitarnya sejak 1 Februari 2007 malam hari. Selain sistem drainase yang buruk, banjir berawal dari hujan lebat yang berlangsung sejak sore hari tanggal 1 Februari hingga keesokan harinya tanggal 2 Februari, ditambah banyaknya volume air 13 sungai yang melintasi Jakarta yang berasal dari Bogor-Puncak-Cianjur, dan air laut yang sedang pasang, mengakibatkan hampir 60% wilayah DKI Jakarta terendam banjir dengan kedalaman mencapai hingga 5 meter di beberapa titik lokasi banjir.

Pantauan di 11 pos pengamatan hujan milik Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) menunjukkan, hujan yang terjadi pada Jumat, 2 Februari, malam lalu mencapai rata-rata 235 mm, bahkan tertinggi di stasiun pengamat Pondok Betung mencapai 340 mm. Hujan rata-rata di Jakarta yang mencapai 235 mm itu sebanding dengan periode ulang hujan 100 tahun dengan probabilitas kejadiannya 20 persen.

Banjir 2007 ini lebih luas dan lebih banyak memakan korban manusia dibandingkan bencana serupa yang melanda pada tahun 2002 dan 1996. Sedikitnya 80 orang dinyatakan tewas selama 10 hari karena terseret arus, tersengat listrik, atau sakit. Kerugian material akibat matinya perputaran bisnis mencapai triliunan rupiah, diperkirakan 4,3 triliun rupiah. Warga yang mengungsi mencapai 320.000 orang hingga 7 Februari 2007.

Korban

Hingga tanggal 8 Februari 2007, menurut data Polda Metro Jaya jumlah korban meninggal akibat banjir di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi mencapai 48 orang; dan di Bogor sebanyak 7 orang.

Pada tanggal 9 Februari 2007 meningkat menjadi 66 orang, sebagaimana dicatat Kantor Berita Antara: Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) menyatakan sebanyak 66 orang meninggal akibat bencana banjir yang terjadi di tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Pada tanggal 10 Februari jumlah korban meningkat menjadi 80 orang. Jumlah ini mencakup korban di tiga provinsi dengan perincian DKI Jakarta 48 orang, Jawa Barat 19 orang, dan Banten 13 orang.

Dampak dan kerugian

Sebuah taksi yang terbalik dan terendam banjir di Jakarta Selatan pada banjir Jakarta 2007.

Seluruh aktivitas di kawasan yang tergenang lumpuh. Jaringan telepon dan internet terganggu. Listrik di sejumlah kawasan yang terendam juga padam.

Puluhan ribu warga di Jakarta dan daerah sekitarnya terpaksa mengungsi di posko-posko terdekat. Sebagian lainnya hingga Jumat malam masih terjebak di dalam rumah yang sekelilingnya digenangi air hingga 2-3 meter. Mereka tidak bisa keluar untuk menyelamatkan diri karena perahu tim penolong tidak kunjung datang.

Di dalam kota, kemacetan terjadi di banyak lokasi, termasuk di Jalan Tol Dalam Kota. Genangan-genangan air di jalan hingga semeter lebih juga menyebabkan sejumlah akses dari daerah sekitar pun terganggu.

Arus banjir menggerus jalan-jalan di Jakarta dan menyebabkan berbagai kerusakan yang memperparah kemacetan. Diperkirakan sebanyak 82.150 meter persegi jalan di seluruh Jakarta rusak ringan sampai berat. Kerusakan beragam, mulai dari lubang kecil dan pengelupasan aspal sampai lubang-lubang yang cukup dalam. Kerusakan yang paling parah terjadi di Jakarta Barat, tempat jalan rusak mencapai 22.650 m², disusul Jakarta Utara (22.520 m²), Jakarta Pusat (16.670 m²), Jakarta Timur (11.090 m²). Kerusakan jalan paling ringan dialami Jakarta Timur, yang hanya menderita jalan rusak seluas 9.220 m². Untuk merehabilitasi jalan diperkirakan diperlukan dana sebesar Rp. 12 miliar.

Banjir juga membuat sebagian jalur kereta api lumpuh. Lintasan kereta api yang menuju Stasiun Tanah Abang tidak berfungsi karena jalur rel di sekitar stasiun itu digenangi air luapan Sungai Ciliwung sekitar 50 sentimeter.

Sekitar 1.500 rumah di Jakarta Timur hanyut dan rusak akibat banjir. Kerusakan terparah terdapat di Kecamatan Jatinegara dan Cakung. Rumah-rumah yang hanyut terdapat di Kampung Melayu (72 rumah), Bidaracina (5), Bale Kambang (15), Cawang (14), dan Cililitan (5). Adapun rumah yang rusak terdapat di Pasar Rebo (14), Makasar (49), Kampung Melayu (681), Bidaracina (16), Cipinang Besar Selatan (50), Cipinang Besar Utara (3), Bale Kambang (42), Cawang (51), Cililitan (10), dan Cakung (485).

Kerugian di Kabupaten Bekasi diperkirakan bernilai sekitar Rp 551 miliar. Kerugian terbesar adalah kerusakan bangunan, baik rumah penduduk maupun kantor-kantor pemerintah. Selain itu jalan kabupaten sepanjang 98 kilometer turut rusak. Sedikitnya 7.400 hektar sawah terancam puso.

Komentar pihak berwenang

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menanggapi kritikan dengan mengatakan bahwa banjir ini adalah fenomena alam, dan merupakan banjir lima tahunan. Sutiyoso menganggap pemerintah sudah berusaha maksimal menangani banjir.[15] Banjir besar sebelumnya terjadi di tahun 1996 dan 2002 yang berarti interval pertamanya adalah enam tahun.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie berkomentar bahwa para korban banjir “masih dapat tertawa” dan peristiwa banjir ini hanya dibesar-besarkan media “seolah-olah dunia mau kiamat” sehingga ia dikritik para korban dan anggota DPR. Padahal kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa banyak korban banjir yang bahkan tidak mampu berkomentar akibat dari tekanan stress serta buruknya kondisi hidup di tempat-tempat pengungsian.

http://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_Jakarta_2007

==

Kompas

Kamis, 10 April 2003

Mengapa Tak Mau Belajar dari Pengalaman

KETIKA banjir besar melanda Jakarta beberapa tahun terakhir-apalagi jalan menuju Bandar Udara Soekarno-Hatta selalu terendam air-tudingan tak pelak lagi mengarah ke Perumahan Pantai Indah Kapuk. Perumahan itu sejak mulai dibangun memang penuh dengan kontroversi.

Kontroversi berpangkal dari izin perubahan fungsi kawasan. Hutan Angke Kapuk yang sejak 10 Juni 1977 ditetapkan Menteri Pertanian sebagai hutan lindung dan sisanya untuk hutan wisata dan pembibitan, diubah menjadi permukiman, kondominium, pusat bisnis, rekreasi, dan lapangan golf, dengan syarat tetap menyediakan hutan lindung. Persetujuan perubahan fungsi tertulis dalam SK Dirjen Kehutanan 31 Juli 1982.

Gubernur DKI setuju saja, karena peningkatan nilai ekonomi kawasan itu lebih menggiurkan. Dalam bentuk rawa-rawa dan tambak nelayan, saat itu Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah) yang bisa ditarik hanya Rp 2.000/ha/tahun. Begitu menjadi perumahan, DKI bisa mendapat Rp 2.000.000/ha/tahun. Kalau kawasan yang berubah fungsi 831,63 ha, maka dana yang dihimpun mendekati Rp 2 miliar setiap tahun. Tidak heran bila Gubernur segera mengeluarkan keputusan tanggal 15 Agustus 1984. Isinya menetapkan areal pengembangan hutan Angke-Kapuk.

GUBERNUR merasa tidak melanggar RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) dan RBWK (Rencana Bagian Wilayah Kota). Padahal, dalam master plan itu, jelas disebutkan kawasan itu hanyalah untuk hutan lindung dan hutan wisata, sekaligus mencegah banjir di bandara Soekarno-Hatta.

Emil Salim sebagai Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup waktu itu, tak bisa melawan niat pengelola Pantai Indah Kapuk yang begitu kuat lobinya ke pemerintah. Ia terpaksa kompromi dengan mengizinkan pembangunan jalan terus, tetapi mengharuskan developer melaksanakan rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Kontroversi yang muncul tahun 1992 itu pembuktiannya tak perlu menunggu lama. Banjir melanda Jakarta dan merendam jalan tol Prof Sedyatmo yang menuju bandara tahun 1993, dan kemudian bahkan menjadi banjir langganan pada tahun-tahun berikutnya.

Kenyataan menunjukkan, hingga tahun 2000 persyaratan Amdal belum dilaksanakan. Membangun sejumlah sarana tangkapan air (water catchment) dalam bentuk danau buatan, membangun saluran-saluran air, serta melaksanakan penghijauan, ternyata belum sepenuhnya dijalankan. Padahal, seperti dikatakan Kepala Subdinas Bina Program Dinas Kehutanan Pemda DKI Jakarta Untung Sudjono waktu itu, tangkapan air dan saluran air penting untuk meminimalisir banjir.

KINI, kontroversi Pantai Indah Kapuk seolah diulang kembali dengan diizinkannya kawasan lindung Puncrut, Bandung Utara, untuk diubah fungsinya menjadi kawasan permukiman.

Tak ada yang mau belajar, padahal bangsa ini sudah sekian banyak tersandung kasus lingkungan. Banjir yang terus saja terjadi meski curah hujan rendah karena terpengaruh El Nino, banjir dan tanah longsor di hampir seluruh kawasan Indonesia, tampaknya tidak mengusik para pengambil keputusan di Puncrut. Tak ada yang peduli, bencana yang sama bakal mengancam Bandung dan sekitarnya bila alih fungsi ini terus berlangsung.

Pengalaman sudah menunjukkan, janji-janji developer hanyalah sekadar untuk mendapatkan izin proyek. Mereka sepertinya tahu betul, tak ada yang akan menjadi pengawas ketika izin sudah di tangan. Tak ada yang bisa menegur bila janji tak ditepati.

Apakah bencana harus terjadi lagi untuk membuktikan semua ini? (nes)

http://www.kompas.com/Kompas-cetak/0304/10/Inspirasi/249018.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: