Kenaikan Harga BBM: PD dan Golkar Tolak Hak Angket

Akibat kenaikan harga BBM yang bertubi-tubi akhirnya diusulkan Hak Angket tentang itu. Semua partai politik mendukung, kecuali Partai Demokrat dan Partai Golkar yang merupakan pendukung utama pemerintah (SBY capres dari PD sementara Wapres JK merupakan Ketua Golkar).

Dari Golkar hanya Yuddy Chrisnandy yang mendukung hak angket, sementara seluruh anggota Partai Demokrat menolaknya.

Sebagai informasi, Hak Interpelasi hanyalah hak anggota DPR untuk bertanya. Jika pertanyaan sudah dijawab oleh pemerintah (baik oleh Presiden atau diwakilkan) maka selesai sudah.

Baca lebih lanjut

Iklan

Survey Calon Presiden Indonesia Pilihan Anda

Presiden Indonesia merupakan figur yang sangat penting. Dialah yang dipercaya untuk mengelola seluruh kekayaan alam Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya. Dialah yang bisa mengalokasikan pembagian modal yang adil berupa tanah, uang, atau peluang bagi seluruh rakyatnya sehingga semua bisa mencari nafkah dengan nyaman dan sejahtera.

Tapi pemimpin yang buruk cenderung hanya menaikkan harga barang atau gaji dan tunjangan pribadi serta kroninya tanpa memikirkan nasib rakyat lainnya. Dia juga bukannya menggunakan kekayaan alam Indonesia untuk memakmurkan rakyat, tapi justru diserahkan ke perusahaan-perusahaan asing dengan imbalan untuk kepentingan pribadi serta kroninya. Kabinet yang dipakai pun terdiri dari orang-orang neoliberalis yang hanya memikirkan kepentingan perusahaan MNC ketimbang rakyat. Kabinet Neoliberalis ini hanya memikirkan bagaimana mereka bisa menjual BUMN-BUMN yang ada lewat program Privatisasi.

Baca lebih lanjut

Download File Presentasi “Tak Ada Subsidi BBM” dan Penjajahan Kompeni

Secara matematis memang dengan jumlah konsumsi minyak 1,2 juta bph (barrel/hari), produksi 1 juta bph, dan impor 0,2 juta bph dengan biaya produksi US$ 15/barrel, harga jual US$ 77/barrel dan harga minyak Internasional US$ 125/barrel Indonesia harusnya untung US$ 49,4 juta per hari atau Rp 165,8 Trilyun/tahun(1 barrel=159 liter dan 1 US$ = Rp 9.200). Anda juga bisa menghitung sendiri dengan spreadsheet/kalkulator anda.

Tapi pernyataan rugi pemerintah bisa jadi satu kebenaran/bukan kebohongan karena “Cost Recovery” tahun 2008 untuk produksi sekitar 1 juta bph besarnya menurut LMND Rp 74 trilyun ditambah bagi hasil 15%. Deputi Operasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Dodi Hidayat mengungkapkan bahwa bagi hasil berikut cost recovery bisa mencapai 60:40.

Baca lebih lanjut

Krakatau Steel akan Dijual ke Asing?

Satu lagi BUMN yang akan dijual Meneg BUMN Sofyan Djalil, yaitu Krakatau Steel ke perusahaan India Lakshmi Mittal. Pemilik Lakshmi Mittal bahkan menemui SBY agar bisa membeli KS.

Tanpa dijual pun KS bisa meningkatkan produksinya mengingat tahun kemarin untung Rp 400 milyar lebih. Tapi kalau dijual, meski produksi meningkat, tapi yang berkembang itu adalah perusahaan milik India. Bukan milik Indonesia lagi. Cukup memprihatinkan.

Baca lebih lanjut

%d blogger menyukai ini: