Kriteria Politikus Busuk di Indonesia

IMF membunuh umat manusia tidak dengan peluru atau rudal, tapi dengan wabah kelaparan. (Andres Perez, Mantas Presiden Venezuela, The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000).

Oleh karena itu kriteria Politikus busuk selain suka selingkuh, korupsi, berbohong, melakukan kesalahan, adalah orang yang berpaham Neoliberalisme sesuai dengan paham IMF, World Bank, WTO, dan USAID.

Berikut kriterianya:

1. Selingkuh

Beberapa pejabat tertangkap basah selingkuh di antaranya dengan pelacur. Padahal upah pelacur kelas atas Rp 5-7 juta sekali main. Jadi jika pejabat tersebut main seminggu sekali akan habis Rp 28 juta lebih per bulan hanya untuk maksiat. Padahal gajinya hanya Rp 30 juta per bulan (belum dipotong buat partai).

Oleh karena itu pejabat yang selingkuh bukannya memakai uangnya untuk memakmurkan rakyat justru memakainya untuk maksiat. Karena biaya zinah cukup besar, dia juga bisa melakukan korupsi untuk itu.

2. Berbohong

Tidak pantas pejabat membohongi rakyatnya. Sekali dia berucap sesuatu, misalnya tidak akan menaikan harga BBM, maka dia harus melakukan itu.

3. Korupsi

Tidak pantas seorang pemimpin korupsi. Jika kekayaan seorang pemimpin tidak sesuai dengan gajinya, kemungkinan besar dia korupsi. Misalkan gajinya sebulan hanya Rp 30 juta. Dalam 40 tahun seandainya dia tidak keluar uang sepeser pun untuk makan, listrik, telpon, sekolah, dsb, maka maksimal hartanya sekitar Rp 14,4 milyar. Jika lebih dari itu kemungkinan besar korupsi. Jika pemimpin korup, anak buahnya juga korup. Tidak ada uang lagi untuk memakmurkan rakyat karena habis dikorup.

4. Tidak berpaham Neoliberalisme

Neoliberalisme: Paham Ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis Perdagangan Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi/Penjualan BUMN, Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (Public Service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Sejak 1994-1998, nilai kekayaan bersih 200 orang terkaya di dunia bertambah dari 40 miliar dolar AS menjadi lebih dari 1 trilun dolar AS; aset tiga orang terkaya di dunia lebih besar dari GNP 48 negara terbelakang; 1/5 orang terkaya di dunia mengkonsumsi 86% semua barang dan jasa; 1/5 orang termiskin dunia hanya mengkonsumsi kurang dari 1% saja (The United Nations Human Development Report, 1999). Ini adalah hasil dari Neoliberalisme. Tidak ada pembagian modal yang adil bagi seluruh rakyat. Modal berupa tanah, kekayaan alam, uang, menumpuk di segelintir pemilik perusahaan MNC.

Penggerak Neoliberalisme adalah: IMF, World Bank, WTO, USAID

Setiap pinjaman IMF dan World Bank memiliki syarat:

Privatisasi/Penjualan BUMN

Deregulasi, pembebasan tarif dan pencabutan ”subsidi”

Perdagangan Bebas

Pengurangan Layanan Masyarakat (Public Service) oleh Negara

Neoliberalisme di Indonesia:

· Pematokan Kurs (Pegged Rate) uang dihapus diganti dengan ”Kurs Mengambang” (Floating Rate)

· Agar nilai uang stabil pemerintah membayar sekitar Rp 60 Trilyun setiap tahun ke pemegang SBI dan ORI

· Hancurnya Rupiah tahun 1998 dari Rp 2.200/1 USD hingga Rp 11.600/1 USD akibat ”Kurs Mengambang” dari Neoliberalisme

· Penghapusan ”Subsidi” BBM dan Listrik yang menaikan harga. Bensin tahun 1998 sekitar Rp 700/liter jadi Rp 6.000 di 2008 (Naik 76%/tahun)

· Penjualan BUMN/BUMD ke Swasta/MNC. PAM, Indosat, Telkom, Krakatau Steel dijual ke Swasta/Asing

· Privatisasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) jadi BHMN. Uang masuk/kuliah di UI Rp 200 ribu pada tahun 1998 jadi Rp 25 juta dan Rp 7,5 juta per semester tahun 2008 (Naik 365%/tahun)

· Penjualan Rumah Sakit milik Pemerintah ke Swasta

Oleh karena itu setiap orang yang selalu ngomong beban subsidi terlalu berat, harus dihapus atau harga dinaikkan setiap kali harga dunia naik, ini adalah orang Neoliberalis. Tidak pantas orang Neoliberalis jadi pemimpin karena akan menyengsarakan rakyat.

Setiap orang yang menyerukan menaikan harga BBM sesuai harga pasar di New York sementara UMR di Indonesia hanya 10% dari UMR di New York adalah orang Neoliberalis.

Setiap orang yang selalu bicara untuk menjual BUMN-BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak ke swasta/privatisasi maka ini adalah orang Neoliberalis. Paham ini bertentangan dengan UUD 45 pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Akibat BUMN yang menguasai produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dijual ke swasta, harga akhirnya membubung tinggi. Contohnya harga bensin di Indonesia yang 90% dikuasai MNC naik dari Rp 700/liter di tahun 1998 jadi Rp 6.000/liter di 2008. Keuntungannya banyak masuk ke perusahaan-perusahaan asing. Bukan ke rakyat.

Referensi:

“Ekonomi Islam Vs Ekonomi Neo-Liberal”, M. Arif Adiningrat dan Farid Wadjdi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: