Hidayat Nur Wahid: Kenaikan Harga BBM Membuat Rakyat Menderita

Meski Hidayat Nur Wahid menolak kenaikan harga BBM, namun dia tidak bisa melakukan tindakan kecuali dengan lisan dan tulisan. Karenna menurut UUD saat ini yang bisa melakukan aksi adalah anggota DPR di mana sebagian (dari Golkar dan PD) justru mendukung pemerintah. Jika DPR keberatan, maka DPR bisa meminta MK untuk menentukan apakah dalam kenaikan harga BBM Presiden melanggar konstitusi, setelah jawaban MK ya, baru DPR bisa meminta MPR untuk menggelar sidang paripurna MPR guna menentukan nasib presiden.

Satu ucapan HNW tentang kenaikan harga BBM:

“Banyak yang diabaikan pemerintah sebelum memutuskan menaikkan harga BBM. Seharusnya, kata dia, kenaikan harga BBM didahului dengan meningkatkan daya beli rakyat, sosioalisasi yang cukup serta membuat skema harga baru seiring kenaikan BBM agar tidak terjadi kenaikan harga secara liar.”

Berikut artikel tentang sikap Hidayat Nur Wahid terhadap kenaikan harga BBM:

http://www.mpr.go.id/pimpinan1

Hidayat: Anggota DPR Harus Kedepankan Nurani0

Selasa, 27 Mei 2008

Solo – Tiga fraksi di DPR bertekad akan menggunakan hak angket terkait kenaikan harga BBM. Mengenai hal ini, anggota DPR diminta mengedepankan hati nuraninya.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua MPR Hidayat Nurwahid kepada wartawan di Solo, Senin (26/5/2008).

Para pengusul hak angket juga diingatkan, saat ini terjadi sinisme dan apatisme rakyat terhadap DPR. Sebab beberapa kali upaya interpelasi dilakukan sejumlah anggota DPR dalam beberapa kasus, akhirnya berhenti di tengah jalan tanpa kejelasan.

“Para pengusulnya harus bekerja secara transparan bahwa mereka benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat. Jangan ada motif pilitik ataupun motif menjatuhkan presiden. Ini penting. Sebab dengan demikian apapun hasilnya nanti rakyat akan menilai bahwa mereka telah bekerja dengan benar,” ujar Hidayat.

Menurut Hidayat meski hak angket itu diusulkan 3 fraksi besar di DPR (F-PDIP, F-PKS dan F-PKB), namun kekuatan suara ketiga fraksi itu di DPR masih kalah besar dibanding fraksi-fraksi besar yang sejauh ini belum memberikan reaksi atas terjadinya kenaikan harga BBM hampir 30 persen.

“Penggalangan dukungan memang harus dilakukan jika ingin berhasil, tapi dalam demokrasi orang tidak bisa dipaksa-paksa untuk mendukung (hak angket). Harus kesadaran sendiri. Saya minta para anggota DPR bekerja dengan nurani dalam melihat dan menilai situasi akibat kenaikan harga BBM tersebut,” kata dia.

Lebih lanjut dia kembali menegaskan bahwa MPR tidak dapat melakukan sidang paripurna yang mengarah pada pemakzulan presiden karena menaikkan harga BBM. Sesuai UUD, kata Hidayat, bola saat ini berada di tangan DPR. Posisi MPR sesuai UUD justru berada di paling akhir.

Jika DPR menilai Presiden bersalah maka penilaian itu diajukan ke MK. Jika MK membenarkan penilaian DPR maka MK akan mengembalikan keputusannya sebagai jawaban kepada DPR. Setelah proses itu dilalui, sidang paripurna MPR baru bisa digelar atas permintaan DPR.

Ketika ditanya apa yang akan dilakukan MPR saat ini jika UUD menempatkan MPR pada posisi paling depan, Hidayat menjawab, “Ubah dulu UUD-nya. Jangan ngaya-wara (mengada-ada). Kasihan rakyat jika para pemimpinnya selalu berandai-andai.”

Sumber: DetikCom

Hidayat: Kenaikan BBM Sebabkan Solidaritas Nasional Pudar0

Selasa, 27 Mei 2008

Solo – Aksi-aksi yang menjurus tindak kekerasan terkait kenaikan harga BBM merupakan reaksi dari sebuah keputusan yang tidak tepat. Semua pihak menjadi korban kenaikan harga BBM sehingga solidaritas nasional pudar.

Hal itu disampaikan Ketua MPR, Hidayat Nurwahid kepada wartawan di Solo sebelum menjadi pembicara seminar yang diadakan Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Surakarta di Balaikota Surakarta, Senin (26/5/2008).

“Mahasiswa, polisi dan juga rakyat seluruhnya menjadi korban dari kenakan harga BBM yang dilakukan tidak sepaket dengan kebijakan-kebijakan pendukung. Seharusnya diciptakan kondisi yang kondusif agar tidak ada problem yang menyertai setelah menaikkan BBM,” ujar Hidayat.

Kondisi seperti sekarang ini, lanjut Hidayat, memang potensial untuk memicu kemarahan. Bahkan karena kondisi yang serba sulit ini solidaritas nasional menjadi pudar dengan yang membahayakan kehidupan berbangsa, seperti munculnya tindakan saling tuduh hingga saling berbalas melakukan kekerasan.

“Ini akibat saja. Saling marah, lempar batu, lempar molotov, represif itu reaksi karena semua telah menjadi korban kebijakan kenaikan harga BBM itu. Tuduh-menuduh di antara kita, lempar-melempar, tangkap-menangkap itu akhirnya terjadi,” ujarnya

Karenanya dia meminta kepada pemerintah untuk mengedepankan sikap kenegarawanan dalam menyikapi dampak-dampak yang terjadi akibat kebijakannya dengan mengambil langkah-langkah terobosan yang elegan untuk menghindarkan kondisi yang lebih parah.

Sumber: DetikCom

Ketua MPR: Semua Korban BBM, Negara Gagal Lindungi Rakyat0

Senin, 26 Mei 2008

Solo – Berbagai dampak negatif akibat kenaikan harga BBM adalah kesalahan pemerintah yang menerapkan kebijakan secara parsial. Pemerintah gagal melindungi rakyat dari perilaku pasar yang liar.

Hal itu disampaikan Ketua MPR Hidayat Nurwahid sebelum menjadi pembicara seminar yang diadakan Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Surakarta di Balaikota Surakarta, Senin (26/5/2008) pagi. Menurutnya, seharusnya kenaikan harga BBM dilakukan satu paket dengan membuat skema harga baru, namun hal itu tidak dilakukan pemerintah.

Dia menilai banyak yang diabaikan pemerintah sebelum memutuskan menaikkan harga BBM. Seharusnya, kata dia, kenaikan harga BBM didahului dengan meningkatkan daya beli rakyat, sosioalisasi yang cukup serta membuat skema harga baru seiring kenaikan BBM agar tidak terjadi kenaikan harga secara liar.

“Saya sangat menyesalkan pemerintah tidak menindak pihak-pihak yang telah menaikkan harga sebelum BBM naik dan menaikkan harga lagi setelah harga BBM resmi dinaikkan. Dalam hal ini proteksi negara kepada rakyat terhadap perilaku pasar yang liar tersebut sangat-sangat tidak ada,” ujarnya.

Dengan kondisi seperti itu maka alasan pemerintah menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan APBN, menurut Hidayat, perlu dikritisi lagi. Penyelematan APBN seharusnya dilakukan untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan pemerintah atau kalangan elit politik.

“Maunya menaikkan harga BBM untuk menghindarkan dampak buruk bagi rakyat, tapi ini justru membuat seluruh rakyat jadi terpuruk karena dampak-dampak akibat kenaikan BBM itu. Apalagi pembagian BLT juga tidak tidak dilakukan secara serentak. Selain itu juga tidak ada kebijakan untuk menaikkan gaji,” kata dia.

Sumber: DetikCom

4 Tanggapan

  1. Wah kayaknya nih calon yg tepat ya🙂

  2. wah ni die president kite….

  3. Tolong diperhatilan Menu buka puasaSampai dengan pemilu 2009 :

    1. Es Beye
    2. Sup kalla
    3. Mie Gawati
    4. Jus dur

    semoga dengan puasa kita mendapatkan berkah dan Hidayat Nur wahid

    Cayo alumni gontor,,,

    Track record pemimpin yg bersih dari KKN, bersih

  4. mudah2an, kita berharap sangat ada pemimpin yang bersih, peduli dan professional, semoga enggak cuma janji2 rombeng.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: